27 February 2020

Pajak: Memalak Uang Rakyat

Oleh: Ratna Kurniawati

Untuk menekan penggunaan kantong plastik, pemerintah RI melalui Kementerian Keuangan mengusulkan cukai kantong plastik kepada Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dilansir dari detikfinance, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pihaknya mengusulkan agar kantong plastik dikenai cukai sebesar Rp 30 ribu per kilogram. Per lembar, bakal dikenai cukai Rp 200 dengan catatan per kilogram ada sebanyak 150 lembar kantong plastik. 

Ketua YLKI, Tulus Abadi mengatakan jika melihat dampak negatif yang ditimbulkannya. Menurutnya plastik pantas dikenai cukai. Tulus mengatakan YLKI  memahami rencana Kemenkeu menerapkan cukai pada plastik. Kendati demikian  dengan sejumlah catatan diantaranya YLKI meminta agar Kemenkeu menjamin tujuan  utama penerapan cukai plastik bukanlah instrumen untuk menggali pendapatan negara.

“Jangan jadikan cukai plastik untuk menambal ketidakmampuan atau kegagalan pemerintah dalam menggali pendapatan di sektor pajak. Tetapi cukai plastik adalah untuk instrumen pengendalian produksi dan konsumsi plastik, itu tujuan utama. Sedangkan pendapatan cukai hanyalah efek samping, sebagai bentuk ‘pajak dosa’ (disinsentif) pada produsen dan bahkan konsumen,” kata Tulus dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id pada Sabtu (6/7).

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan, payung hukum penerapan cukai plastik ini akan dirilis dalam bentuk Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pemungutannya dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Dalam PMK nanti akan dijelaskan rincian mengenai tarif untuk masing-masing objek. Misalnya, jika plastik tersebut ramah lingkungan maka bisa tidak dikenakan cukai. Sedangkan plastik yang tidak ramah lingkungan dikenakan 100%

Sebelumnya, pada Februari 2016 silam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sempat melakukan ujicoba penerapan kantong plastik berbayar. Kebijakan itu sempat dijalankan di ritel modern anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO). Juga ada 22 kota yang didapuk sebagai pilot project, di antaranya Banda Aceh, Surabaya, Semarang, Makassar, Balikpapan, Malang dan lain-lain. Kebijakan tersebut sempat berjalan. Konsumen sempat dikenai tarif Rp 200 untuk penggunaan kantong plastik saat bertransaksi di ritel-ritel modern. Namun, saat ini kebijakan tersebut tampaknya mandek.

Sampah kantong plastik yang kian banyak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Termasuk bagi makhluk hidup. "Dampak dari sampah plastik di laut sudah sangat banyak dilihat dan kita sering melihat berita maupun foto-foto yang sangat dramatis. Sampah plastik yang tercemar di laut juga mengancam ikan yang berujung pada manusia. "Bagaimana penyu yang meninggal, burung yang perutnya isinya sampah. Ini semuanya harus menyebabkan kita semuanya makin tergugah. Bahkan ikan-ikan yang kita anggap sebagai makanan yang sehat pun ternyata tidak terbebas dari sampah plastik," lanjut Sri Mulyani.

Berdasarkan data KLHK, sekitar 9,86 miliar lembar sampah kantong plastik dihasilkan setiap tahun oleh kurang lebih 90.000 gerai ritel modern di seluruh Indonesia. Adapun, komposisi sampah plastik dari total timbunan sampah nasional sebesar 14 persen pada 2013. Sementara pada tahun 2016 terjadi peningkatan signifikan, yaitu 16 persen.  

Selain mengusulkan cukai untuk  kantong plastik, nasi bungkus dan pempek juga terkena pajak.  Ini terjadi pada beberapa rumah makan yang sudah di pasangi e-tax, baik untuk makan di tempat maupun bungkus.

Kapitalisme, Menghisap Uang Rakyat

Karena negeri ini masih bertekuk lutut dengan sistem kapitalisme, maka  dampaknya menyengsarakan rakyat.  Kekayaan hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Negara telah memalak rakyatnya melalui pajak. Hampir segala aktivitas terkena pajak. Dalam sistem kapitalisme yang diterapkan saat ini, salah satu sumber utama pembiayaan negara yang terdapat dalam APBN adalah pajak.

Pajak menjadi salah satu pos pemasukan negara yang dibebankan kepada warga negara dalam berbagai bentuk. Untuk tahun 2019 ini, target pendapatan negara dari pos pajak yang tercantum dalam APBN adalah Rp2.165.1 trilliun, dimana penerimaan dari sektor pajak sebesar Rp.1,786,4 trilliun. Pajak terhadap transaksi e-commerce ini diharapkan mampu menutupi kekurangan jika sasaran wajib pajak tidak mampu menutupi target pemasukan dari pajak.

Penetapan pajak transaksi e-commerce pada dasarnya merupakan konsekuensi logis dari pengadopsian sistem kapitalisme di negeri ini. Penarikan pajak diterapkan nyaris di setiap transaksi ekonomi dan harta kepemilikan rakyat. Pajak yang ditarik secara rutin ini dilaksanakan dengan tujuan untuk pembangunan nasional serta dalam rangka pemenuhan kebutuhan warga negara. Termasuk pajak pada kantong palstik, tak jauh lah dari tujuan menambah pemasukan negara. Maka tak berlebihan jika ada yang berpendapat bahwa peraturan mengenai pajak dalam sistem kapitalisme merupakan sebentuk pemalakan yang dilegalkan pemerintah.

Konsep pajak dalam sistem Islam

Perpajakan (dharibah) diberlakukan pada kekayaan bukan penghasilan. Perbedaan system perpajakan antara Islam dan sistem kapitalisme setidaknya terlihat dalam beberapa hal yakni:

Pertama, praktik pajak dalam Islam sifatnya temporer, hanya ditarik sewaktu-waktu jika kondisi genting dimana kas negara (baitul mal) kosong atau kurang. Jika kondisi negara stabil, maka pemungutan pajak dihentikan. Ini sangat berbeda dengan praktik pajak saat ini. Pajak dipungut secara terus menerus, tidak perduli kondisi negara lagi genting atau tidak pajak tetap menjadi kewajiban.

Kedua, dalam perspektif Islam pajak hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan dan tidak boleh lebih. Pembiayaan itu misalnya pembiayaan jihad dan yang berkaitan dengannya, seperti industri militer, pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pokok orang fakir miskin, pembiayaan untuk pengadaan fasilitas umum yang menyangkut kemaslahatan orang banyak, dan pembiyaan untuk penanggulangan bencana.

Ketiga, dharibah (pajak) dalam Islam hanya dipungut dari kaum muslimin dan tidak dipungut dari nonmuslim. Karena pajak dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum muslim, yang tidak menjadi kewajiban nonmuslim.

Keempat, pajak dalam Islam hanya dipungut dari kaum Muslimin yang tergolong kaya (Ghinaa) dan tidak dipungut selain dari itu. Parameter kaya dalam Islam adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat di suatu wilayah.

Pajak di dalam Islam bukan untuk menekan pertumbuhan, bukan menghalangi orang kaya, atau menambah pendapatan negara, kecuali diambil semata untuk membiayai kebutuhan yang ditetapkan oleh syara’. Negara Khilafah juga tidak akan menetapkan pajak tidak langsung, termasuk pajak pertambahan nilai, pajak barang mewah, pajak hiburan, pajak jual-beli, dan pajak macam-macam yang lain.

Selain itu, Khilafah juga tidak akan menetapkan biaya apapun dalam pelayanan publik, seperti biaya kesehatan, pendidikan dan keamanan. Semuanya diberikan dengan gratis, dan terbaik. Begitu juga negara tidak akan memungut biaya-biaya administrasi, termasuk denda layanan publik, seperti PLN, PDAM, Telkom, dan sebagainya. Termasuk, tidak memungut biaya pembuatan SIM, KTP, KK, surat-menyurat dan sebagainya. Karena semuanya itu sudah menjadi kewajiban negara kepada rakyatnya.

Bandingkan dengan negara “dracula” seperti saat ini, yang menghisap “darah” rakyatnya hingga tetes darah yang terakhir. Masih mau mempertahankan sistem bobrok yang nyata-nyata terus memalak dan menghisab uang rakyat? Pilihan ada di tangan kita semua.[]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...