23 October 2018

Musuh PKI Itu Bernama Islam dan TNI

OLEH: DR. MASRI SITANGGANG
 
Jauh sebelum peristiwa pembantaian tujuh jendral, 30 September 1965, umat Islam telah mencium gelagat petaka buruk akan terjadi yang ditimbulkan PKI terhadap NKRI. Berkat hidayah Allah, penciuman Umat Islam –melalui Ulamanya, memang sangat tajam. Itulah sebabnya, umat Islam di negeri ini adalah bagian bangsa yang paling cepat memberi reaksi terhadapa rencana aksi jahat Partai Komunis Indonesia itu. Ummat Islam melakukan langkah antisipasi dengan menggelar Kongres Ulama di Palembang, Sumatera Selatan,  8-11 September 1957 : delapan tahun sebelum peristiwa berdarah di lubang buaya. Keputusannya adalah, antara lain : mengharamkan Ideologi Komunis dan mendesak Presiden Soekarno untuk mengeluarkan dekrit pelarangan PKI dan semua mantel organisasinya. 
 
Tetapi sayangnya, suara ulama seringkali diabaikan begitu saja –termasuk oleh Presiden Soekarno. Soekarno menolak mengeluarkan dekrit pelarangan PKI. Beliau justeru merangkulnya ke dalam satu slogan politik NASAKOM (Nasionalis, Agama dan Komunis),  tahun 1960. Dengan demikian PKI semakin melembaga, sebagai bagian dari Pemerintahan RI. 
 
Rentetan kejadian selanjutnya bahkan adalah kebalikannya. Atas Desakan dan tekanan PKI, terbit Keputusan Presiden RI No.200 Th.1960 tertanggal 17 Agustus 1960 tentang pembubaran Partai Islam Masyumi dengan dalih  keterlibatan tokoh-tokohnya dalam Pemberotakan PRRI. Berselang tiga tahun kemudian, 10 Juli 1963, terbit Keputusan Presiden RI No.139 tahun 1963 pembubaran GPII (Gerakan Pemuda Islam Indonesia) dengan dalih beberapa anggotanya terlibat usaha pembunuhan Soekarno di Cikini, Jakarta, serta dalam kesempatan shalat Idhul Adha di lapangan istana. Di sebut juga bahwa GPII telah “menghambat” penyelesaian revolusi (Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Nasional, 2000). Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pun tidak lepas dari upaya pembubaran, tetapi tidak berhasil. Desakan Central Gerakan Mahasiswa Indonesia-PKI kepada Presiden untuk membubarkan HMI justeru disambut oleh Pelajar Islam Indonesia (PII) dengan tantangan: “Langkahi dulu mayat kami, baru bubarkan HMI”. Selogan itu menghiasi tembok-tembok di beberbagai sudut kota Jakarta. Mungkin jadi, karena dukungan luar biasa itu, pemerintah mengurungkan niatnya membubarkan HMI. Mengutip Manai Sopihaan, Ahmad Mansur Suryanegara, Api Sejarah 2 (2012) menuliskan, pemerintah melalui Wakil Perdana Mentri II, DR. Leimena, menyampaikan penolakan terhadap tuntutan CGMI-PKI itu dalam acara penutupan kongres CGMI di Istora Senayan 28 September 1965 yang juga dihadiri oleh Presiden Soekarno.  Alasan pemerintah karena  HMI adalah organisasi nasionalis, patriotik dan loyal terhadap pemerintah. Mendengar penolakan itu, ketua  CCPKI, DN Aidit, ketika mendapat giliran menyampaikan pidatonya mengatakan :
“Kalau pemerintah tidak akan membubarkan HMI maka janganlah kalian berteriak-teriak menuntut pembubaran HMI. Lebih baik kalian bubarkan sendiri saja dan kalau tidak mampu melakukan itu, lebih baik kalaian jangan pakai celana, tapi tukar saja dengan kain sarung.”  
PII malah sudah lebih dahulu mendapat tekanan, bahkan serangan fisik. Peristiwa Pemberotakan PKI di Madiun 19 September 1948, menjadikan syahidnya Komandan Brigade PII Madiun. Begitu juga 13 Januari 1965, PII yang melakukan Mental Training di Kanigoro, pada waktu subuh,  diserang oleh Pemuda rakyat (PR) dan Barisan Tani Indonesia (BTI) –keduanya organisasi sayap PKI. Penyerang melecehkan pelajar wanita  dan merobek serta menginjak-injak sejumlah Mushaf Al-Qur’an. Kejadian ini dikenal sebagai Peristiwa Kanigoro. 
 
Serangan itu semuanya hanya dikarenakan Masyumi, HMI dan GPII menolak NASAKOM. Selanjutnya, atmosfer politik Indonesia diwarnai oleh penangkapan tokoh-tokoh Ummat Islam, yang antara lain : Buya Hamka, KH.Yunan Helmi Nasution, KH. Isa Anshari, KH. Mukhtar Ghazali, KH. EZ. Muttaqien, KH.Soleh Iskandar, KH.Ghazali Sahlan dan KH. Dalari Umar dan lain-lain.
 
Bulan Juli 1965,  PKI menggelar latihan militer untuk 2000 anggotanya di Pangkalan Udara Halim dengan dalih ”Mempersenjatai Rakyat untuk Bela Negara”. Dua bulan kemudian, 30 September 1965 malam, terjadilah Gerakan G30S/PKI atau disebut juga GESTAPU (Gerakan September Tiga Puluh). PKI Menculik dan Membunuh 6 (enam) Jenderal Senior TNI AD di Jakarta dan mengubur mayatnya ke dalam LUBANG BUAYA di sekitar Halim. PKI juga membunuh AIP KS Tubun, seorang Ajun Inspektur Polisi yg sedang bertugas menjaga Rumah Kediaman Wakil PM Dr .J. Leimena.  Ikut menjadi korban adalah putri bungsu Jenderal AH Nasution yg baru berusia 5 tahun, Ade Irma Suryani Nasution, yg berusaha menjadi perisai ayahandanya dari tembakan PKI. Ade terluka tembak dan akhirnya wafat pada tanggal 6 Oktober 1965. Tanggal 1 Oktober 1965 di Yogyakarta PKI membunuh Brigjen Katamso Darmokusumo dan Kolonel Sugiono. Lalu di Jakarta PKI mengumumkan terbentuknya DEWAN REVOLUSI baru yg telah mengambil Alih Kekuasaan. 
 
Pada 18 Oktober 1965,  PKI menyamar sebagai Anshar Desa Karangasem (kini Desa Yosomulyo) Kecamatan Gambiran, lalu mengundang Anshar Kecamatan Muncar untuk pengajian. Pemuda Anshar Muncar disambut oleh Gerwani yang menyamar sebagai Fatayat NU, lalu mereka diracuni. Setelah itu mereka dibantai dan Jenazahnya dibuang ke Lubang Buaya di Dusun Cemetuk Desa/Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi. Sebanyak 62 orang Pemuda Anshar dibantai, beberapa pemuda lainnya berhasil melarikan diri sehingga menjadi saksi mata peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Tragedi Cemetuk itu. 
 
Masih sangat banyak lembaran hitam sejarah Komunis /PKI di seluruh pelosok tanah Air, yang kalau dituliskan akan menghasilkan  berjilid-jilid buku.  Namun catatan di atas rasanya cukup untuk mengambarkan betapa kejam dan biadab serta berbahayanya paham komunis itu. Bandingkan, kalau Adolf Hitler (1934-1945) membantai  11 juta jiwa, maka komunis dunia membantai  120 juta jiwa di 76 negara (1917-1991), 4500 jiwa per hari.
 
Penciuman tajam umat Islam itu bukan tanpa alasan. Sejak kemunculannya di Nusantara –dibawa oleh tokoh Belanda, Henk Sneevliet—dan terbentuknya perserikatan kommoenis tahun 1920 pimpinan Samaoen, komunis senintiasa menimbulkan kekacauan. Sarekat Islam (SI), Organisasi terbesar saat itu, berhasil disusupi sehingga terbelah menjadi dua : SI merah dan SI putih. 
 
Inilah sejarah hitam PKI yang mendasari diselenggarakannya Kongres Ulama di Palembang 8-11 September 1957 itu. Partai Komunis Indonesia (PKI) komintern pimpinan  Sarjono menentang Proklamasi 17 Aggustus 1945 dan bersikap pro kolonial Belanda. Sementara komunis Nasionalis, Partai Murba, pimpinan Tan Malaka bersikap menerima. Tanggal 12 Pebruari 1946, PKI di bawah Pimpinan Mr. Moehammad Joesoef melakukan kudeta di Cirebon. 
 
Tanggal 18 September 1948, Muso (tokoh PKI) didukung Amir Sjarifuddin –Menteri Pertahanan saat itu, yang juga pentolan PKI-- memproklamirkan negara Soviet Republik Indonesia di Madiun. Sebuah penghianatan keji terhadap negara yang baru saja tumbuh dan sedang menghadapi agresi sekutu. Ratusan ulama, aparat TNI, pegawai pemerintahan dan tokoh masyarakat dibunuh.  Dalam pembongkaran “Sumur Neraka Soco I dan II” PKI oleh  Pemerintah RI di awal Januari 1950,  ditemukan sebanyak 129 kerangka mayat : 89 dikenali dan 40 tidak dikenali (Taufiq Ismail, Katastrofi Mendunia Marxisme, Leninisma, Stalinisma, Maoisma, Narkoba, 2004).
  
Tujuan ideologis komunis sebagaimana digariskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engel dalam  Manifesto Komunis (1848), yang tidak berubah hingga saat ini, kata Taufiq Ismail (20014), adalah “Merebut kekuasaan dengan kekerasan, menggulingkan kekutan sosial yang ada.”   Untuk mencapai tujuan itu, ada 18 butir tuntunan praktis yang harus diikuti, yakni : berdusta, memutar balik fakta, memalsukan dokumen, memfitnah, memeras, menipu, menghasut, menyuap, intimidasi, membenci, mencaci maki, menyiksa, memerkosa, merusak, menyabot, membumi hangus,  membunuh dan membantai.
 
Tujuan ideologi komunis dan tuntunan praktis mencapai tujuannya itu jelas sangat bertentangan dengan ajaran Agama Samawi, terutama Islam. Oleh karena itulah, komunis menjadikan agama –sekali lagi terutama Islam,  sebagai musuh utamanya. Nilai-nialai agama dilecehkan, Ulama  dibantai. Kepada pengikut komunis, ditanamkan faham bahwa agama adalah candu bagi masyarakat. Oleh sebab itu pula, mudah dipahami bahwa komunis akan sangat mudah berkembang di negara-negara yang menganut faham sekuler. Sebab di negara semacam ini, negara tidak boleh ikut campur soal agama dan keyakinan warga. Warga bebas untuk melaksanakan atau untuk tidak melaksanakan ajaran agamanya, bahkan bebas untuk beragama atau tidak beragama. 
 
Di Indonesia, negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan falsafah negara Pancasila, komunis akan menghadapi dua hal : kekuatan ideologi negara dan kekuatan fisik pengawal ideologi negera. Secara ideologis, komunis harus bertarung melemahkan dan menghancurkan nilai-nilai ketuhanan dan Pancasila secara umum atau mengganti/merubah Falsafah Pancasila secara konstitusional. Mengganti Pancasila bukanlah pekerjaan gampang. Jalan yang mudah adalah meneriakkan penegakan Pancasila, tetapi dengan makna yang berbeda. Ibarat hand phone, casingnya tetap Pancasila tetapi mesinnya sudah komunis : Pancasila yang memusuhi agama. Maling teriak Maling. 
 
Secara fisik, komunis harus berhadapan dengan TNI dan ummat Islam. TNI adalah patriot pendukung dan pengawal ideologi negara. Sementara Ummat Islam adalah pendukung diterapkannya nilai-nilai agama dalam kehidupan bernegara, sehingga mereka tetap akan mempertahankan Indonesia sebagai negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan falsafah pancasila sebagaimana yang termaktub dalam alenia ke 4 pembukaan UUD 1945. Antara TNI dan Ummat Islam ada benang hijau yang kuat : TNI lahir dari kaum pergerakan yang diplopori para ulama dan laskar-laskar perjuangan Islam. Jadi, dalam menghadapi komunis, mereka akan menyatu-padu. Oleh sebab itu, selagi falsafah negara dipegang teguh oleh pemerintah dan rakyatnya dan TNI tidak terpisahkan dengan Ummat Islam, komunis tidak akan mampu mewujudkan mimpinya menguasai Indonesia. 
 
Kekhawatiran akan bangkitnya kembali komunis di Indonesia scukup beralasan. Beberapa waktu lalu, Simbol-simbol PKI telah muncul di berbagai tempat, antara lain di Pamekasan, Jember, Payakumbuh, Salatiga, Jakarta dan di Medan. Bersamaan dengan itu ada upaya-upaya sejumlah kelompok orang yang terus menekan pemerintah untuk mencabut Tap MPRS/1966 tentang larangan paham komunisme di Indonesia. Selain itu, ada pula upaya  keras segolongan orang di DPR  mendorong pembahasan RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi –yang pada 2015 tidak lolos dari target pembahasan, di awal 2016.  Jika RUU tersebut lolos dan menjadi undang-undang, konsekuensinya adalah pemerintah harus meminta maaf kepada PKI, mengklarifikasi bahwa PKI adalah korban kejahatan perang, dan mengkompensasi kerugian yang timbul akibat dari peristiwa itu.
 
Ribka Tjiptaning, Ketua Komisi  IX DPR RI Fraksi PDIP yang menulis buku ‘Aku Bangga Jadi Anak PKI’,  dalam wawancara dengan Lativi (nama lama dari TV One) pada acara ANALISA Kesaksian Anak PKI sekitar awal tahun 2002, mengaku pernah meneliti bahwa jumlah orang tua dan anak orang PKI adalah 15 juta lebih (belum termasuk cucu-cucunya). Mereka siap bangkit.
 
Kemunculan gejala-gejala kebangkitan faham dan organisasi radikal terlarang ini perlu segera direspon sebagai kewaspadaan agar sejarah kelam bangsa ini tidak terulang.  Langkah yang mendesak adalah membangun persepsi yang sama antar kekuatan anti komunis. Ummat Islam harus punya pemahaman dan sikap yang sama terhadap kembangkitan kembali faham terlarang ini. Kerjasama Ummat Islam-TNI harus dibangun sejak dini, sehingga dua potensi kekuatan ini bisa berpadu dan tidak ada celah pihak lain untuk memecah-belah melalui politik adu domba. 
Allahu a’lam bishshawab.
Tags: 
Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...