Legalisasi Korupsi Ditengah Pandemi

Oleh: Miya Lun, Pemerhati Generasi

Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19, telah disahkan pada tanggal 12 mei 2020. Namun pengesahan perppu ini menuai kontroversi dari berbagai pihak. Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, fraksi PKS menilai Perppu 1/2020, berpotensi bertentangan dengan konstitusi, antara lain tercabutnya hak buget rakyat yang diwakili oleh DPR RI serta terlanggarnya prinsip kesetaraan dan persamaan di hadapan hukum, asumsi.co.

Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman resmi mendaftarkan gugatan baru uji materi terhadap Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020.
Gugatan diajukan bersama dengan Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997, LP3HI, KEMAKI dan LBH PEKA secara online, CNNIndonesia.com. Materi pengujian masih terkait dengan Pasal 27 yang dinilai dapat membuat pejabat seperti manusia setengah dewa lantaran tidak bisa dituntut dan dipidana. Menurut Boyamin kekebalan hukum yang diperoleh pejabat melalui pasal tersebut mencederai rasa keadilan rakyat. “Pemerintah tidak bisa lari lagi seperti dalam gugatan Perppu sehingga Pemerintah harus menjawab semua materi gugatan khususnya materi adanya pasal kekebalan bagi pejabat keuangan," imbuhnya.

Kekebalan absolut

Kebijakan menerbitkan Perppu no 1 tahun 2020, mengharuskan sejumlah kebijakan diambil seperti, mengalokasikan tambahan belanja dan pembiayaan APBN Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19. Untuk keperluan tersebut, pemerintah mengucurkan anggaran sebesar Rp 405,1 triliun yang diperuntukkan bagi sejumlah bidang, mulai dari kesehatan hingga dampak ekonomi yang ditimbulkannya.

Ada tiga pasal dalam perppu yang dipersoalkan, yakni pasal 2, pasal 27, dan pasal 28. Dan yang paling disorot  adalah, pasal 27, yang dinilai bertentangan dengan pasal 23 dan pasal 23A UUD 1945, yang mengatur imunitas para pelaksana Perppu, sebagai kekebalan absolut bagi pejabat keuangan.

Pasal 27 dalam Perppu ayat -1-, mengatakan semua biaya anggaran macam-macam itu adalah biaya ekonomi. Jadi tidak bisa dianggap kerugian negara. Ayat ke-2- bahwa para pejabat BI, Menteri Keuangan, OJK, LPS dan yang terkait tidak bisa dipidana baik perdata maupun pidana karena melaksanakan program keuangan. Dan ayat ke-3- mengatakan bahwa semuanya itu bukan menjadi delik untuk dibawa ke ranah hukum PTUN.

 Nampaknya penguasa sudah tidak malu-malu lagi melegitimasi penyalahgunaan kekuasaan. Keselamatan ekonomi oligarki lebih diperhatikan daripada nyawa rakyat. Hal ini sekaligus mengkonfirmasi, bahwa Perppu penanganan virus disahkan untuk melindungi para pejabat korup, agar  leluasa beraksi. Imunitas tanpa batas penguasa zholim tanpa bisa dituntut secaa hukum.

Di saat yang sama pejabat Negara di sektor keuangan dan Investasi, menjadikan krisis covid sebagai momentum untuk melakukan reformasi besar-besaran di pemerintahan. Bukan untuk mengakhiri korupsi tapi  justru memuluskan nafsu  korporasi dan elit pemilik kursi. Aroma oligarki makin langgeng pada rezim, makin kuat cengkeraman kapitalis, makin nyata kebathilannya.

Solusi absolut

Ketika Kapitalisme dijadikan sebagai rujukan, selalu tidak nyambung. Karena sejatinya penyebab krisis ekonomi masa pandemi dan sebelum pandemi kapitalisme itu sendiri.  Namun  para pembelanya akan berusaha menyalahkan pandemi. Sudah seharusnya kapitalisme  ditinggalkan dan mengambil solusi ekonomi Islam yang pernah terbukti kesuksesannya.

Kepemimpinan dalam Islam mengambil kebijakan yang tidak melenceng dari hukum syara’, dimana menjamin kemaslahatan dan rahmat bagi seluruh alam. Pemimpin adalah pengurus dan pelindung bagi umat. Sistem ekonommi Islam yang diterapkan anti riba, moneternya berbasis emas perak yang akan menjadi basis penentu kepemilikan, basis dalam pengelolaan dan basis dalam pengembangan harta. Hingga tercipta ketahanan moneter negara karena bertumpu pada kekayaan riil, bukan kertas dan utang ribawi.

Kholifah Umar bin Khatab Ra. pernah mengunci/lockdown daerah sumber wabah secepat mungkin. Mengisolasi pasien yang positif, memenuhi hajat hidup bagi daerah yang terkena lockdown , untuk memutus mata rantai penyebarannya. Daerah lain yang tidak dikunci tetap melakukan aktivitas perekonomian agar bisa menyuplai kebutuhan daerah yang terkena wabah. Jika belum terpenuhi maka akan diambil dari baitul mal. Jika msih belum cukup, kholifah akan menyerukan infaq bagi masyarakat agnia (orang kaya).

Sistem ekonomi Islam dalam sejarah berrhasil menguatkan keuangan negara. sudah selayaknya diikuti dan meninggalkan sistem kapitalis yang tidak memiliki sandaran apapun.

WallahuAlam.

Tentang penulis: Miya Lun, beralamat di jl Mulawarman Batakan Manggar Balikpapan, pernah aktif di LSM LPKP Malang Jatim

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA