22 March 2019

Islam Simbolik dan Islam Substantif

ISLAM SIMBOLIK DAN ISLAM SUBSTANTIF:
Problema Nilai Islamisitas dalam Politik Indonesia  
 
Oleh: Al Chaidar

(Serial tulisan membahas esai Denny JA: NKRI Bersyariah atau Ruang Publik Yang Manusiawi)

“Saya pergi ke Barat dan melihat Islam, tetapi tidak ada orang Muslim; Saya kembali ke Timur dan melihat orang Muslim, tetapi tidak ada Islam. ”
(Mohammad Abduh)
 
Menarik membaca tulisan Denny JA, "NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?" Tulisan Denny JA ini membahas tema lama yang tetap aktual hingga kini. Banyak perdebatan akademis  dan kontestasi politik di belakang tema faktual ini. Syariah atau negara Islam atau khilafah adalah jargon politik yang sering diusung oleh banyak aktivis, namun sedikit sekali elaborasi ilmiahnya.

Banyak aktivis Muslim yang mengusung tema syariah, negara Islam atau khilafah, namun berperilaku jahiliyah, menikmati darul harb yang konfliktual dan lebih yakin pada lembaga dunia seperti PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa). Namun para aktivis tersebut umumnya lupa mempersiapkan kerangka konseptual yang cukup ketika berhadapan dengan aktivis lainnya yang lebih siap dengan fakta, data, dan metodologi. Bahkan seringkali para aktivis ini bertingkah paradoks ketika tersudut secara ilmiah.

Inilah yang kemudian menjadi titik lemah yang dibidik Denny JA terhadap Habib Rizieq Shihab dengan ide negara syariahnya.

Denny JA menyandarkan idenya pada tulisan Rehman dan Askari (2010) yang membahas betapa negara-negara Muslim dan juga negara-negara Islam ternyata jauh dari nilai-nilai Islam. Nilai Islam adalah suatu perangkat keyakinan beragama ataupun perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas, yang memberikan corak khusus kepada pola pemikiran, etos, keterkaitan maupun perilaku yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Askari dan Mohammadkhan (2017) telah meneguhkan metodologi yang dinamakan Islamicity Index (Indeks Islamisitas) yang merupakan seperangkat nilai atau suatu pola normatif, yang menentukan tingkah laku yang diinginkan bagi suatu sistem yang ada kaitannya dengan seperti keadilan, kemakmuran, pemerintahan yang bersih, penghormatan pada manusia dan lain sebagainya.

Hasilnya adalah New Zealand, Swiss, Norwegia dan Irlandia sebagai negara yang paling “Islami” dilihat dari empat kategori: (1) economic Islamicity, (2) legal and governance, (3) human and political rights, dan (4) international relations.

New Zealand, Swiss, Norwegia dan Irlandia bukanlah negara Islam, bukan juga negara Muslim, namun atmosfir di negeri tersebut terasa sangat Islami, suatu kesyahduan kultural yang harusnya terlihat di negara-negara Muslim dan negara-negara Islam.

Kondisi ini pernah dipotret secara empirik oleh Muhammad Abduh, “Saya pergi ke Barat dan melihat Islam, tetapi tidak ada orang Muslim; Saya kembali ke Timur dan melihat orang Muslim, tetapi tidak ada Islam.”

Indeks Islamisitas ini menjadi metode baru untuk mengukur nilai-nilai Islam yang aplikatif di beberapa negara. Nilai Islam merupakan kualitas empiris yang dapat didefinisikan, dan dapat dialami dan dipahami secara langsung, yang seharusnya ada di Arab Saudi atau negara-negara Muslim lainnya di jazirah Timur Tengah atau di Indonesia, Malaysia dan Brunei.

Ternyata, nilai-nilai tersebut lebih rendah kualitasnya dibandingkan di negara-negara non-Muslim.
Indeks Islamisitas ini merupakan metodologi baru dalam melihat seberapa jauh sebuah negara sudah mengaplikasikan nilai-nilai luhur Islam ke dalam kebijakan publik.

Nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ideal, namun harus bisa dilihat dan diukur melalui benda konkret, data dan fakta, dan bisa dibuktikan secara empirik, tidak hanya soal penghayatan teologis yang dikehendaki, disenangi dan tidak disenangi.

​Nilai-nilai agama Islam pada hakekatnya adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hidup, ajaran-ajaran tentang bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya di dunia ini, yang satu prinsip dengan lainnya saling terkait membentuk satu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan.

Islam is indeed much more than a system of theology, it is a complete civilization (Gibb, 1932: 12). Karena nilai-nilai Islam itu sangat abstrak dan debatable karena penafsiran yang berbeda-beda, maka banyak nilai-nilai Islam itu hanya sebatas nilai teologis saja, tidak menjelma hingga ke peradaban Islam yang maju seperti pada zaman Rasulullah Muhammad SAW di abad ke-7. Banyak Muslim sesungguhnya adalah para pendusta agama yang hanya sibuk dengan simbol esoterisme dan sengaja tidak mau berpikir inklusif.

​Ide-ide Islam dalam politik banyak yang kandas dan tak mampu dipertahankan karena absennya penafsiran Islam yang non-literal, substansial, kontekstual, dan sesuai denyut nadi peradaban manusia yang sedang dan terus berubah (Ulil Abshar-Abdalla, 2002). Dibutuhkan suatu kerja keras yang serius yang nyaris merenggut nyawa pencetusnya untuk adanya: suatu interpretasi untuk aksi (AE Priyono, 2008).

Habib Rizieq Shihab seharusnya memiliki tim yang mampu membuat suatu indeks negara syariah yang terdiri dari indeks maqashid (Syafii Antonio, 2012), indeks konstitusi Islam (Dawood Ahmed dan Moamen Gouda, 2015) dan indeks kinerja sosial Islam (Mehmet Asutay dan Astrid Fionna Harningtyas, 2015) agar idenya operasional dan bisa diaplikasikan pada aras politik yang disebut negara.

Tanpa itu semua, maka ide NKRI Bersyariah hanyalah sebuah ide demagog yang utopis, yang hanya mampu memberikan harapan-harapan politik yang kosong dan melompong.

​   Islam, kemodernan, dan keindonesiaan adalah kombinasi penting yang Nurcholish Madjid (2008) telah perlihatkan, betapa nilai universal membutuhkan spirit zaman (modernitas) dan apresiasi terhadap lokalitas (keindonesiaan) untuk bisa berbunyi. Jika Habib Rizieq Shihab tidak memiliki paradigma yang teguh, maka ide NKRI Bersyariah itu tidak akan mewujudkan  Islam sebagai agama profetik di mana substansiasi nilai-nilai agama dalam ruang publik tidak terjadi (Masdar Hilmy, 2008).

Namun, berdasarkan aksi-aksinya di dalam peristiwa demonstrasi beludru yang sangat luar biasa (Aksi 411 dan 212 dan Reuni 212 di tahun 2017 dan 2018), di mana ia sanggup mengajak jutaan manusia berhimpun di Monumen Akal Sehat di jantung Jakarta tanpa merusak taman dan tidak menginjak rumput serta tidak membuang sampah, saya sangat yakin ia menjadi tokoh profetik yang revolusioner.

​Bagi saya, Habib Rizieq Shihab perlu melakukan apa yang disebut Bahtiar Effendy (2011) sebagai transformasi gagasan menjadi praktik politik Islam di Indonesia dalam etos sosial, ekonomi, politik dan hukum. Habib Rizieq Shihab adalah tokoh yang sangat berani dalam mengutarakan ide-ide profetik Islam di tengah komunitas Muslim Indonesia yang sedang mengalami tekukan konservatif (conservative turn), yang terjerembab dalam keyakinan bumi datar, celana cingkrang, cadar, jenggot, eskapisme dan keengganan bertoleransi, dan penolakan terhadap ilmu pengetahuan secara akut.

Setidaknya ia perlu mempelajari apa yang dimaksud oleh Didin Hafidhuddin  (2003) dengan Islam aplikatif. Atau, dia harus menghindari penggiringan dari kalangan populis Islam yang cenderung lebih suka cara-cara teror dan aksi-aksi intoleran.  

​Bagi saya, Habib Rizieq Shihab masih kurang radikal karena ia tidak memiliki ide original tentang negara nomokrasi Islam,  yang menurut Thahir Azhary (1995) sebagai negara ideal atau negara siyasah diniyah dalam konsepsi Ibnu Khaldun (1849). Pengetahuannya tentang Kartosoewirjo yang pernah mendirikan Negara Islam Indonesia di Jawa Barat tahun 1949 juga sangat minim sehingga jika dipetakan, ia hanyalah tokoh pinggiran dalam proses revolusi Islam yang kini sedang berproses di Indonesia.  

​Pengetahuannya tentang Pancasila sangat bagus, namun tidak diimbangi oleh penguasaan pemahaman sejarah yang memadai tentang Piagam Jakarta, di mana negara multikultur ini pernah menolak eksistensi pluralisme hukum, nomokrasi. Posisi Habib Rizieq Shihab juga sangat krusial di tengah publik akademis yang belum bisa menerimanya jika ia tidak membaca buku Amri Marzali (2015) tentang antropologi dan kebijakan publik.

Konsekuensinya, ide-ide habib Rizieq Shihab hanya akan menjadi jargon politik belaka yang tidak akan pernah memenangkan hati dan jiwa rakyat Indonesia.*
 
 
Referensi
 
Abshar-Abdalla, Ulil. "Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam." Harian Kompas (Jakarta), 18 November (2002).

Ahmed, Dawood I., and Moamen Gouda. "Measuring Constitutional Islamization: The Islamic Constitutions Index." Hastings International & Comparative Law Review. 38 (2015): 1.
Antonio, Muhammad Syafii, Yulizar D. Sanrego, and Muhammad Taufiq. "An analysis of Islamic banking performance: Maqashid index implementation in Indonesia and Jordania." Journal of Islamic Finance 1.1 (2012).

Askari, Hossein, and Hossein Mohammadkhan. Islamicity Indices: The Seed for Change. Springer, 2017.

Asutay, Mehmet, and Astrid Fionna Harningtyas. "Developing Maqasid al-Shari’ah index to evaluate social performance of Islamic banks: a conceptual and empirical attempt." International journal of Islamic economics and finance studies. 1.1 (2015): 5-64.

Azhary, Muhammad Thahir. Negara Hukum: Suatu Segi Tentang Prinsip-prinsip Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Negara Madinah dan Masa Kini. Jakarta: Kencana, 2007.

Denny JA, "NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?"

Effendy, Bahtiar. “Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Democracy Project”, 2011: Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia. Vol. 1. Bukupedia, 2011.

Gibb, Hamilton Alexander Rosskeen, ed. Whither Islam?: A Survey of Modern Movements in the Moslem World. V. Gollancz, 1932.
Hafidhuddin, Didin. Islam aplikatif. Depok: Gema Insani, 2003.

Hilmy, Masdar. Islam profetik: substansiasi nilai-nilai agama dalam ruang publik. Yogyakarta: Kanisius, 2008.

Majid, Nurcholish. Islam, kemodernan, dan keindonesiaan. Bandung: Mizan Pustaka, 2008.

Marzali, Amri. Antropologi dan Kebijakan Publik. Jakarta: Prenada Media, 2015.

Priyono, A. E. Paradigma Islam: interpretasi untuk aksi. Bandung: PT Mizan Publika, 2008.

Rehman, Scheherazade S., and Hossein Askari. "How Islamic are Islamic Countries?." Global Economy Journal 10.2 (2010).
 
 
*Al Chaidar adalah dosen di Departemen Antropologi, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Nanggroe Aceh Darussalam. (alchaidar@unimal.ac.id)

-000-

Tulisan Denny JA soal NKRI Bersyariah atau Ruang Publik Yang Manusiawi dapat dibaca di https://www.facebook.com/322283467867809/posts/1919263768169763/

Tulisan lain yang menanggapi tulisan Denny JA:

1. Nurul H Maarif: Islam Mementingkan Sasaran, Bukan Sarana, dapat dibaca di https://www.facebook.com/322283467867809/posts/1945081572254649/

2. E. Fernando M Manulang: Ruang Publik Yang Manusiawi Bersama Pancasila: https://www.facebook.com/322283467867809/posts/1946368205459319/

Sumber tulisan Al Chaidar: https://www.facebook.com/322283467867809/posts/1947652021997604/

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...
Jumat, 22 Mar 2019 - 16:43
Jumat, 22 Mar 2019 - 16:39
Jumat, 22 Mar 2019 - 16:30
Jumat, 22 Mar 2019 - 16:28
Jumat, 22 Mar 2019 - 16:25
Jumat, 22 Mar 2019 - 16:19
Jumat, 22 Mar 2019 - 16:11
Jumat, 22 Mar 2019 - 16:10
Jumat, 22 Mar 2019 - 16:05
Jumat, 22 Mar 2019 - 16:03
Jumat, 22 Mar 2019 - 15:57
Jumat, 22 Mar 2019 - 15:53