20 November 2019

Gerindra kembali Dikadali PDI Perjuangan?

Oleh : Nasrudin Joha 


"Agak kecewa karena katanya kita mau reunifikasi, katanya kita mau rekonsiliasi, tapi diminta untuk kita minta hanya sekadar Ketua MPR, nggak ada yang setuju. Kira-kira begitu,"

[Ahmad Muzani, 8/10]

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut kecewa karena Gerindra gagal mendapatkan jabatan MPR-1 (Ketua MPR). Keputusan Gerindra mundur dari kontestasi Ketua MPR memunculkan spekulasi soal deal dengan 'sekitar' Istana. 

Kekecewaan Prabowo terkuak saat Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani dimintai konfirmasi soal jaminan Gerindra masuk kabinet Joko Widodo (Jokowi) jilid II. Muzani mengungkap pembicaraan Prabowo dengan Megawati menyangkut beberapa hal yang diminta Gerindra. Namun, lepasnya posisi ketua MPR RI ini jelas membuat Gerindra kecewa. Apakah, posisi ketua MPR RI ini yang termasuk dijamin oleh PDIP, sehingga Gerindra merasa kecewa karena jabatan ini luput ?

Publik bisa memahami kekecewaan yang dialami Gerindra, setelah Prabowo mengikat komitmen rekonsiliasi dengan Jokowi. Rekonsiliasi ini, membuat Mega dan PDIP merasa percaya diri memenangkan kontestasi, karena Prabowo dianggap menyumbang legitimasi bagi kemenangan Jokowi pasca rekonsiliasi.

Kepahaman publik terhadap kekecewaan Gerindra didasari pada asas bahwa tidak ada rekonsiliasi yang gratisan, semua pasti terkait barter kepentingan dan kekuasaan. Melalui itu, publik paham bahwa merapatnya Gerindra dan kesudian Prabowo mengikat rekonsiliasi dengan Jokowi setelah sebelumnya berulang kali menyampaikan narasi Pilpres curang, adalah karena adanya kompensasi kekuasaan yang ditawarkan PDIP.

PDIP itu mega, mega adalah PDIP. Rekonsiliasi dengan mega, berarti rekonsiliasi dengan PDIP. Dan pembicara dengan mega saat rekonsiliasi, tentulah meliputi pembicaraan tentang kompensasi bagi Gerindra yang telah 'memberi legitimasi' pada kemenangan Jokowi, setelah sebelumnya membangun narasi kecurangan Pilpres yang terstruktur, sistematis, masif dan brutal.

Dan bisa dipahami jika ketua MPR RI adalah salah satu komitmen yang ditawarkan PDIP baik implisit maupun eksplisit, baik atas kesadaran atau tafsiran sepihak Gerindra. Karena itu, ketika jabatan ketua MPR RI ini luput, Gerindra kecewa, Prabowo merasa dikibuli.

Sebenarnya, bagi Gerindra bukan sekali ini saja dikibuli PDIP. Yang paling mashur adalah ketika Gerindra dan PDIP meneken Prasasti Batu Tulis, untuk mengikat komitmen mendampingi mega sebagai capres dengan catatan Pilpres selanjutnya PDIP berkomitmen mendampingi Gerindra sebagai cawapresnya.

Faktanya, PDIP justru mengusung capres sendiri. PDIP mengusung Jokowi - JK, melawan Prabowo yang berdampingan dengan Hatta Rajasa, pada Pilpres 2014.

Tak belajar dari pengalaman, Gerindra kembali menggadaikan kepercayaan pendukung, mengabaikan suara emak militan, merendahkan aspirasi ulama, secara sepihak mengikat komitmen rekonsiliasi diatas onggokan bangkai dan penderitaan pendukung. Gerindra menjual murah, dukungan dan legitimasi rakyat dengan barter politik penuh Resiko.

Dan akhirnya, Resiko pertama dirasakan Gerindra. Pil pahit terpaksa ditelan Gerindra, atas luputnya posisi ketua MPR RI. Padahal, jika PDIP komit, suara PDIP dan Gerindra, lebih dari cukup untuk bisa menetapkan hukum besi suara mayoritas, untuk mendudukkan Ahmad Muzani sebagai ketua MPR RI.

Boleh jadi, pengkhianatan PDIP ini adalah bukan yang terakhir. Gerindra juga berpotensi gigit jari saat pengumuman struktur kabinet Jokowi. 

Sebab, diinternal partai pendukung Jokowi saja perebutan kursi menteri itu begitu dahsyat. Sampai Surya Paloh saja diabaikan, padahal peran Paloh begitu besar mendukung Jokowi.

Sampai kelompok intelejen dan geng arus kepentingan, mengirim proposal 'instabilitas keamanan Negara' jika PDIP tak memberi jatah kepada kelompok mereka. Benar kelompok ini tak punya suara di parlemen, tetapi peran kelompok ini tidak bisa dianggap kecil dalam menenangkan Jokowi.

Jadi, berat sekali bagi PDIP menyisakan jatah bagi Gerindra kecuali PDIP mau mengiris daging sendiri. Nampaknya ini juga mustahil, di kongres PDIP mega telah terbuka menolak jika PDIP hanya diberi porsi menteri empat kursi.

Kemungkinan yang paling kuat adalah Gerindra kembali dipecundangi PDIP. Gerindra mendapat double rasa sakit dan perih. Pertama, sakit karena tak mendapat jatah kue kekuasaan menteri meskipun telah menyumbang dukungan legitimasi. Kedua, perih ditinggalkan pendukung karena disimpulkan telah berkhianat sebab mengikat rekonsiliasi dengan rezim.

Aduhai Gerindra, apa benar Prabowo sudah berubah menjadi kucing ? Kucing yang dikadali Mak Banteng untuk kesekian kalinya ? Makanya, jauhi Nasi goreng. Nasi goreng tidak baik untuk kesehatan politik. Berpotensi merubah macan menjadi kucing. [].

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...