17 November 2019

Gelar Akademis Kini Menjadi Sakral

Oleh: Abdurrahman Gibol*

Baru-baru ini lembaga pendidikan semakin diperketat dengan aturan terkait status tenaga pendidik. Sudah menjadi ketetapan jika seorang guru (pendidik) mulai dari tingkat dasar (seperti PAUD, TK dan SD), tingkat menengah (SMP sederajat) dan atas (SMA sederajat) munimal harus bergelar Strata satu (S1). Sedangkan pada tingkat tinggi "Perguruan Tinggi", dosen yang mengajar S1 minimal lulusan pascasarjana alias S2. Yang mengajar S2 diwajibkan minimal bergelar doktor dan pengajar mahasiswa jenjang doktorel harus Guru besar alias Profesor.

Dengan aturan seketat itu, banyak lembaga pendidikan harus berbenah total. Bagi lembaga pendidikan yang berskala besar/maju, mau tidak mau harus menguliahkan guru/dosen yang belum menamatkan jenjang S1, S2 dan S3 sesuai kemampuan lembaga pendidikan masing-masing. Sedangkan lembaga pendidikan yang berskala kecil, harus memberi pilihan kepada guru/dosen apakah melanjutkan studinya atau "diberi ucapan terima kasih".

Selain aturan diatas, masih dibenturkan dengan aturan tidak boleh memiliki nomer induk kependidikan ganda bagi pendidik yang mengajar di dua jenjang pendidikan berbeda. Seperti seorang guru yang juga merangkap jadi dosen. Mereka harus memilih antara mempertahankan NUPTK atau NIDN. Dengan demikian, pendidik (guru/dosen) tadi harus memilih. Sedangkan lembaga juga tidak mau dirugikan jika pendidik mengajar di salah satu lembaga sedangkan nomer induk kependidikannya berada di lembaga yang lain.

Aturan-aturan diatas membawa perubahan yang signifikan. Banyak lembaga pendidikan, baik tingkat sekolah (PAUD, SD, SMP sederajat dan SMA sederajat) maupun tingkat tinggi (ST, Institut dan Universitas) berlomba-lomba mencari tenaga pendidik baru yang sarjana dan belum memiliki induk kependidikan yang bisa dijadikan guru/dosen tetap. Aturan ini pula yang akhirnya menghadirkan berbagai "ucapan terima kasih" kepada pendidik karena tidak memiliki standar yang berlakukan oleh pemerintah tersebut.

Diberlakukannya aturan tersebut tentu dengan tujuan yang mulia, demi mutu pendidikan bangsa Indonesia. Hanya saja, masih banyak lembaga pendidikan yang belum siap menerima peraturan tersebut. Akibatnya, banyak lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi banyak merekrut tenaga baru meski yang direkrut tidak lebih baik dari tenaga lama. Karena setiap jurusan harus memiliki sejumlah dosen tetap, minimal 6 orang.

Banyak orang pandai, kharismatik dan penuh talenta seolah kurang berarti akibat aturan tersebut. Bahkan lulusan pesantren -contohnya- yang sudah paham tentang ilmu agama, sosial dan budaya rasanya kurang lengkap jika tidak memiliki gelar akademis. Bahkan, mereka terkesan diabaikan oleh pemerintah meski kompetensinya bisa menyamai seorang doktor sekalipun. Padahal, menjadi seorang bupati/wali kota, gubernur, menteri bahkan presidenpun tidak harus bergelar magister apalagi doktor.

Kini gelar Akademis itu menjadi sakral. Karena bagaimanapun, disadari atau tidak, diterima atau tidak, demi memperbaiki mutu pendidikan itu sendiri. Lembaga pendidikan dituntut untuk terus aktif melakukan perubahan. Tentunya dengan cara-cara yang baik agar tidak terjadi persoalan dikemudian hari. Tetapi jangan dilupakan, bahwa bangsa Indonesia yang kaya raya ini juga memiliki orang-orang hebat, pandai dan penuh telenta meski belum sempat memiliki gelar akademis. Hanya Allah swt Yang Tahu.

_________________________________

*Penulis adalah kandidat Doktor Manajemen pendidikan Islam di Pascasarjana UIN Malang

Tags: 
Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...