26 May 2019

Demokratisasi Dan Pemberdayaan Civil Society

Oleh: Dr AS Hikam

 

 

 Munculnya eksperimen demokrasi melalui strategi pemberdayaan civilsociety, setidaknya dipengaruhi oleh pergeseran-pergeseran (shifting) yangterjadi baik pada dataran empiris maupun paradigmatis.
 Yang pertama kenyataan runtuhnya rezim totaliter di Eropa Timur,
dan surutnya legitimasi rezim-rezim otoriter di Negara berkembang, yang disusul dengan merebaknya gerakan redemokratisasi. Yang, kedua, sebagai
konsekuensinya, wacana teoritk dalam ilmu-ilmu sosial, khususnya ilmupolitik, semakin diwarnai oleh terjadinya pencarian yang lebih relevandengan situasi baru, utamanya tentang proses transisi menuju sistempolitik demokratis.Pendekatan-pendekatan teoritis lama tentang proses demokratisasi,baik yang ditawarkan oleh paradigm medernisasi maupun Marxian, kiniumumnya dianggap telah mengalamai imprasse. Kedua-duanya telah gagalmenjelaskan – apalagi memprediksi – berbagai perubahan cepat yangterjadi pada sistem politik totaliter dan otoriter, dan akibatnya tuntutanbaru bagi teorisasi yang lebih memadai bagi pemahaman dan landasanpraksis semakin besar.Dalam situasi imprasse praksis dan teoritik inilah paradigm civilsociety muncul dan berkembang. Paradigm ini mula-mula diilhami olehkiprah para aktivis pro-demokrasi di Negara maju maupun berkembang.Khazanah literature tentang paradigm, sebagaimana tampak dalampublikasi-publikasi ilmiah maupun popular.
Para teoritikus telah mencari landasan Filosofis paradigm ini dariberbagai sumber, baik yang klasik maupun modern – mulai lsafatklasik Aristoteles sampai lsafat kritis Habermas. Meskipun belum dapat


dikatakan telah menjadi semacam pembakuan konseptual sampai saat ini,setidak-tidaknya ada beberapa esensi dari makna civil society tersebut.
Pertama, adanya individu dan kelompok-kelompok mandiri dalam masyarakat (politik, ekonomi, kultur). Kemandirian itu diukur terutama ketika mereka berhadapan dengan kekuatan Negara.Kedua, adanya ruang publik bebas sebagai tempat wacana dan kiprah politik bagi warga Negara. Ruang publik inilah yang menjamin proses pengambilan keputusan berjalan secara demokratis.Dan ketiga, kemampuan masyarakat untuk mengimbangi kekuatan Negara, kendati tidak melenyapkannya secara total. Negara bagaimanapun
tetap diperlukan kehadirannya sebagai pengawas dan pelerai konik,
terutama dalam proses distribusi sumber daya, disamping menjamin keamanan internal dan perlindungan eksternal.

Upaya Pembumian


Paradigma civil society telah memberi sumbangan tidak kecil dalam rangka member arah bagi eksperimentasi demkrasi serta menjadi sumber inspirasi bagi kerja-kerja pemberdayaan rakyat di berbagai Negara, termasuk di Indonesia.Namun agar paradigm ini tetap memiliki relevansi di Indonesia ia masih perlu dikembangkan melalui pengaitannya dengan konteks struktural, cultural dan kesejahrahan masyarakat kita. Harus dipahami, misalnya, bahwa pertumbuhan dari perkembangan civil society di Indonesia akan berbeda dengan yang ada di masyarakat kapitalis mutakhir di barat, berhubung dengan sejarah ekonomi po;itik, kultur yang berbeda. Pada saat yang sama, jugab harus dipahami adanya kencenderungan umum yang berlaku universal disebabkam oleh globalisasi ekonomi, teknologi informasi, transportasi, dan seyerusnya, yang pada gilirannya
juga mempengaruhi civil society secara signifikan.


Untuk itu, salah satu hal yang mendesak dilakukan dalam wacana dan kiprah pemberdayaan civil society di Indonesia adalah pemetaan secara jelas tentang kondisi pertumbuhan masyarakat selama masa di bawa rezimotoriter Orde Baru. Ini menuntut pemahaman yang memadai serta kritis mengenai pertumbuhan, perkembangan dab hubungan dialektis, antara Orde Baru dan rakyat. Termasuk mencermati peranan militer dalam peta elite Negara, proses hegemonib ideo;ogi, batas-batas legitimasi Negara, potensi-potensi yang menciptakan krisis, dan sebagainya.Selain itu, diperlukan juga pemahaman yang akurat tentang proses pembentukan sosial, termasuk pembentukan kelas-kelas sosial dan pengelompokan lain sebagai akibat dari proses modernisasi dan penetrasi kapitalisme. Ini penting, agar dapat diketahui kelompok-kelompok yang memiliki potensi strategis bagi pemberdayaan civil society, seperti buruh, cendikiawan, organisasi sosial keagamaan, LSM, orsospol dan seterusnya. Kita juga dituntut untuk mampu menganalisa secara proporsional di dalam keseluruhan proses pemberdayaan civil society.


Prospeksi


Menurut hemat saya perkembangan sepuluh terakhir di tanah air menunjukkan adanya peluang bagi potensi-potensi yang akan menopang tumbuhnya civil society yang kuat dan mandiri, walaupun kendala yang harus dihadapi pun tidak kecil. Terutama, pada dua tahun terakhir ini ada indikasi, bahwa negara sedang dihadapkan pada situasi krisis. Situasi ini terjadi karena melunturnya kohesivitas faksi-faksi elite dan krisis keuangan (Fiscal crisis) yang nampaknya makin parah. Situasib krisis inilah yang sebenarnya bisa berdampak positif bagi pemberdayaan elemen-elemen progresif dalam civil society, bila mampu melakukan antisipasi yang tepat terhadap momentum yang ada.Potensi-potensi yang mampu memperkuat civil society antara lain adalah organisasi-organisasi sosial maupun politik yang mencoba mengembangkan independensinya, seperti, NU, dan PDI, serta berbagai kelompok pro-demokrasi, seperti Fordem, LBH, KIPP, SBSI, dan Komnas HAM, serta cendikiawan dan mahasiswa, tetap layak dipandang sebagai elemen kritis rakyat.Dalam situasi krisis semacam itu, mau tidak mau, Negara mulai dipaksa untuk memberikan ruand gerak yang makin besar pada kelompok-kelompok kritis masyarakat. Bukan saja karena adanya desakan internal dan eksternal, tetapi juga semakin tumbuhnya kesadaran akan arti penting pemberdayaan.Di sinilah arti pentingnya penciptaan strategi yang tepat bagi perluasan kekuatan civil society oleh elemen-elemen progresif tadi. Saying sekali, tampaknya sampai saat ini yang masih menonjol adalah kesan sporadic dan tercerai-berainya kekuatan-kekuatan tersebut, sehingga belum tamapak akan terjadinya sebuah penggupalan civil society yang mampu menantang
kekuatan Negara secara radikal. Yang paling mungkin dilakukan oleh


mereka adalah, menciptakan maneuver-manuver yang ditujukan untuk menyakinkan Negara bahwa ia harus lebih menurunkan atau menurangi dominasi dan intervensinya dalam masyarakat. Dan pada saat yang sama membuat ruang yang lebih besar bagi partisipasi warga Negara dalam proses politik. Adanya beberapan sebab internal yang lebih ditunjuk mengapa kohesivitas atar –elemen masyarakat kriris progresif belum maksimal :Pertama, masih belum terciptanya solidaritas yang kuat antar-elemen progresif dalam civil society, karena masih belum pudarnya pengaruh primordialisme atau masa lalu. Antar-kelompok agama, etnis, dan kelompok, masih cenderung tercipta kecurigaan-kecurigaan berlebihan.Kedua, belum terlihat jelas adanya platform umum ( common platform  ) yang bisa dipakai oleh kelompok pekerja demokrasi secara bersama-sama. Isu-isu yang dibangun, belum benar-benar dimuarakan untuk kepentingan bersama, tetapi hanya sekedar simbolisme dan penonjolan kelompok masing-masing.Ketiga, masih lemahnya kepemompinan dalam civil society – secara kualitatif maupun kuantitatif – yang mampu menandingi pengaruh aparat Negara. Tetapi untuk elemen ketiga ini, agaknya relatif sudah mulai dapat teratasi, meski masih samar-samar, pada diri Gus Dur.Keempat, masih kuatnya orientasi elitis dalam kelompok pekerja demokrasi, sehingga belum mampu menggalang simpati massa. Isu-isu yang dibangun banyak yang mubazir, karena bahasa dan logika yang digunakan sangatb elitis dan cukup jauh dengan tingkat pemahaman dan kesadran psikologis massa bawah.Karena sebab-sebab di atas, maka kendatipun Negara sebenarnya rengah disibukkan dengan upaya mengatasi krisis internal, tetapi toh tidak lantas diperlemah secara substansial. Bahkan seperti yang dialami oleh, NU, HKBP, PDI, dan sebagainya, beberapa faksi elite Negara masih mampu melakukan penetrasi untuk memecah-belah keutuhan mereka.Memang benar bahwa perlawanan yang diberikan oleh ormas dan perpol tersebut tidak kecil dan terbukti bahwa kekuatan penetrasi Negara juga tidak bisa langsung menghancurkan mereka. Namun demikian, masih terbuka kemungkinan bahwa kekuatan-kekuatan civil society tersebut terserap oleh Negara, apalagi jika mereka semakin “kelelahan” dalam upaya perlawanan tersebut dan tidak berhasil menciptakan modus baru yang mampu memperkuat posisinya.


Agenda Kerja Kaum Muda


 Walhasil, eksperimentasi demokrasi oleh elemen-elemen progresif dalam civil society di Indonesia masih harus berhadapan dengan berbagai kendala internal dan eksternal tersebut. Karena itu, merekapun seharusnya melihat dengan teliti kemungkinan-kemubgkinan yang bisa dikembangkan, serta penghindaran diri dari jebakan-jebakan politik yang diciptakan oleh elite. Ketidakmampuan melihat batas-batas toleransi yang ada dalam sistem hanya akan mementahkan perjuangan dan (bahkan) mustahil berdampak negatif bagi pertumbuhan civil society sendiri. Di sini peran kelompok generasi muda (termasuk mahasiswa) dalam tubuh ormas dan orpol, menjadi sangat vital yakni mengkaji secara tuntas kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh ormas dan orpolnya ini dalam rangka pemberdayaan civil society dan proses demokratisasi. Generasimuda sudah seharusnya memiliki kemampuan teoritis maupun praktis yang bisa dipakai untuk mengantisipasi setiap perubahan yang akan dan mungkin terjadi dalam ruang sosial maupun politik.

Mereka seharusnya juga menjadi ujung tombak bagi pencarian alternatif pemberdayaan civil society, misaknya melakukan kerja-kerja bersama dalam penciptaan linkage dengan berbagai elemen civil society yang strategis.Peran vital generasi muda khususnya muslim salah satunya adalah memperbesar wilayah interaksi dengan komunitas lain, termasuk nan-muslim. Pengalaman ini, setidaknya akan membantu mengikis kecenderungan partikularistik yang lagi-lagi, sayang sekali masih merupakan titik terlemah dalam batang tubuh komunitas muslim.Demikian juga, generasi muda perlu mendukung berbagai tindakan transformatif kr dalam orpol dan ormas yang ditujukan untuk memperkuat posisi dalam masyarakat yang sedang berubah. Tantangan yang sedang dan akan dihadapi ormas keagamaan adalah bagaimana menjadikan dirinya tetap relevan dan sekaligus mampu mempengaruhi jalannya proses perubahan tersebut. Juga tidak, maka ia akan mengalami proses pengerasan
(oscication) yang mudah terjebak untuk bersikap intoleran, pengasingan


diri, dan ketertutupan. Jika ini terjadi, maka potensi organisasi keagamaan sebagai penopang civil society di Indonesia akan menyurut dan bahkan bukan tidak mungkin ia terseretb oleh kecenderungan sektarianisme dan fundamentalisme, yang merupakan antithesis dari civil society.(Jft/DariBuku,Islam,Demokratisasi dan Pemberdayaan Civil Siciety)

 

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...