15 December 2019

BPJS Kesehatan: Bukan Menjamin Tetapi Memaksa Rakyat

Oleh : Nurhayati, S.E

Mulai 1 Januari 2020, iuran BPJS Kesehatan naik hingga lebih dari dua kali lipat. Kenaikan ini disinyalir sebagai akibat kinerja keuangan BPJS Kesehatan yang terus merugi sejak lembaga ini berdiri pada tahun 2014. Kenaikan premi kesehatan ini diatur di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang ditandatangani pada 24 Oktober 2019. Dalam pasal 34 Perpres tersebut tarif iuran kelas Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri golongan III dengan manfaat pelayanan di ruang kelas perawatan kelas III naik dari 25.500 menjadi 42.000 per bulan tiap peserta. Kenaikannya mencapai Rp 16.500. Untuk kelas II harus membayar Rp 110.000 dari sebelumnya Rp 51.000. Dan untuk kelas I harus membayar Rp 160.000 dari sebelumnya Rp 80.000 (KOMPAS.com, 2/11/2019).

BPJS menyakini kenaikan iuran bisa memperbaiki keuangan mereka yang selama ini mengalami defisit. Pada tahun 2019 tahun ini, diprediksi BPJS Kesehatan akan mengalami defisit hingga Rp 32,8 triliun jika iuran tak naik. Namun, bukan kali ini saja defisit terjadi, bahkan sejak lembaga itu berdiri sudah mengalami defisit hingga Rp 3,3 triliun. Menurut Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma’ruf, persoalan defisit ini tidak akan selesai pada tahun ini. Kendati demikian, ia optimistis masalah keuangan itu bisa selesai pada tahun depan. Bahkan, diproksikan keuangan BPJS Kesehatan bisa surplus hingga Rp 17,3 triliun.

Namun bukannya mendapat persetujuan dan dukungan, kenaikan BPJS Kesehatan banyak menimbulkan penolakan dari berbagai pihak, seperti yang dikatakan oleh Politisi PKB Nihayatul Wafiroh sebagai Wakil Ketua Komisi IX bahwa ia mengkhawatirkan bila Kenaikan BPJS Kesehatan hanya sekedar untuk menutupi defisit anggaran namun tidak dengan peningkatan pelayanan. (KOMPAS.com, 3/11/2019).

Wajar saja bila kenaikan BPJS Kesehatan menimbulkan kesensitifan dikalangan masyarakat. Hal ini disebabkan kesehatan merupakan kebutuhan dan hak dasar bagi semua umat manusia. Sehingga bila pelayanan kesehatan di suatu negara menjadi mahal, maka masyarakat akan kesulitan memperoleh pelayanan yang layak. Oleh karena itu, perlu dipertanyakan apakah negara telah menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak atas kesehatan bagi setiap masyarakatnya. Maka perlu diketahui bahwa jaminan kesehatan tidak akan tersalurkan dengan merata bila mana aturan yang digunakan bukan bersumber dari aturan yang benar. Ialah aturan sekuler kapitalis yang saat ini diterapkan dalam  sistem negara Indonesia. Yang sejatinya sistem sekuler kapitalis demokrasi merupakan sistem negara korporasi, dimana negara menjadikan layanan kesehatan yang seharusnya hak mendasar umat menjadi lahan bisnis.

Akibat dari terterapkan sistem tersebut, masyarakat yang tidak mampu untuk membayar pelayanan kesehatan yang mahal, harus berkorban dan mencari jalan agar tetap mendapatkan pelayanan tersebut. Melakukan hutang kepada sanak saudara dan rentenir, memicu timbulnya kejahatan pencurian dan masalah lainnya. Adapun bantuan kartu sehat yang katanya menjanjikan kemudahan dalam mengakses pelayanan kesehatan, rupanya telah banyak menelan banyak kekecewaan akibat penolakan dari rumah sakit dan terkadang tidak melayani dengan baik, full-nya ruangan bagi pemilik kartu sehat, serta kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai. Dalam hal ini terjadi diskriminasi bagi pemilik kartu sehat, baik dalam hal pelayanan maupun fasilitas.

Sunggu pada dasarnya setiap manusia menginginkan haknya terpenuhi dengan baik terutama hak kesehatan. Dan kita tidak bisa mengharapkan hak itu terpenuhi dan terlaksana didalam sistem sekuler kapitalis, maka kita perlu sistem yang benar-benar menjamin semua hak manusia, bukan sistem yang menjadikan hak umat sebagai lahan bisnis untuk memperoleh keuntungan dan pundi-pundi kekayaan.

Jaminan Kesehatan dalam Islam

Jaminan Kesehatan dalam Sistem Islam sangat bertolak belakang dengan jaminan kesehatan dalam sistem sekuler kapitalis. Dalam sistem Islam, negara mempunyai peran sentral dan sekaligus bertanggung jawaab penuh dalam urusan rakyatnya, termasuk dalam urusan kesehatan. Hal ini didasarkan pada dalil umum yang menjelaskan peran dan tanggung jawab kepala negara untuk mengatur seluruh urusan rakyatnya.

Layanan kesehatan wajib diberikan secara gratis kepada seluruh rakyatnya tanpa memandang lagi strata ekonomi rakyatnya. Mereka yang masuk kategori fakir maupun yang kaya tetap berhak mendapat layanan kesehatan secara sama, sesuai dengan kebutuhan medisnya. Negara tidak boleh membebani rakyatnya untuk membayar kebutuhan layanan kesehatannya. Negara wajib senantiasa mengalokasikan anggaran belanjanya untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan bagi seluruh rakyatnya. Negara tidak boleh mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada pihak lain, baik kepada swasta, maupun kepada rakyat sendiri. Jika hal itu terjadi, maka pemerintahnya akan berdosa, sebab tanggung jawab pemimpin negara untuk memberi layanan pada rakyatnya akan dimintai pertanggungjawaban secara langsung oleh Allah SWT.

Sehingga bila kita mengharapkan adanya jaminan kesehatan yang sesuai dengan syariah, maka kita tidak dapat berharap lagi pada negara yang tidak menerapkan syariah. Kita hanya bisa berharap kepada negara yang menerapkan syariah Islam secara kaffah, yakni Khilafah Islamiyah, bukan negara Kapitalisme/Demokrasi yang jelas-jelas abai terhadap urusan rakyatnya termasuk urusan kesehatan. Sudah saatnya bagi kita meninggalkan sistem kapitalisme demokrasi yang menyengsarakan rakyat, menggantinya dengan sistem Islam yang membawa rahmat, keadilan dan kesejahteraan bagi umat manusia.

Waallahu a’lam bisshowab.

 

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...