10 April 2020

Balada Honorer

Oleh : Djumriah Lina Johan
Praktisi Pendidikan dan Pemerhati Sosial Ekonomi Islam

Sebuah klaim dari Menteri PAN-RB terkait status tenaga honorer yang membebani negara cukup membuat gempar dan murka rakyat Indonesia. Bagaimana tidak? Tenaga honorer yang hingga kini terkatung-katung akibat janji-janji palsu penguasa untuk segera diangkat menjadi ASN justru dianggap sebagai beban.

Dikutip dari Detik Finance, pada Sabtu (25/1/2020) Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo menceritakan anggaran pemerintah pusat terbebani dengan kehadiran tenaga honorer. Pasalnya, setiap kegiatan rekrutmen tenaga honorer tidak diimbangi dengan perencanaan penganggaran yang baik, terutama di pemerintah daerah (pemda). Dia bilang kehadiran tenaga honorer lebih banyak di pemda dan biasanya tidak direncanakan dengan penganggaran yang baik, sehingga banyak kepala daerah yang meminta anggaran gaji tenaga honorer dipenuhi oleh pusat.

Pada dasarnya pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS sudah dilakukan sejak tahun 2005-2014, hingga kini sudah ada 1.070.092 orang yang berhasil menjadi abdi negara. Sisanya ada sekitar 438.590 orang tenaga honorer di lingkungan pemerintahan. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghapus status tenaga honorer dengan mengikutsertakan pada seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Target penyelesaiannya sisa tenaga honorer ini selesai pada 2021.

Penghapusan tenaga honorer sendiri sudah disepakati Kementerian PAN-RB dan BKN dengan Komisi II DPR. Ke depannya, pemerintah juga mengimbau kepada seluruh pejabat negara untuk tidak merekrut tenaga honorer. Apalagi larangan tersebut sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 tahun 2005 Pasal 8. Sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (ASN), yang dimaksud ASN adalah PNS dan PPPK. Di luar itu maka tidak dianggap.

Setidaknya ada lima poin yang bisa dianalisa dari klaim pemerintah tersebut hingga adanya kebijakan penghapusan tenaga honorer:

Pertama, kegagalan negara mengatasi momok problematika honorer. Ketidakmampuan negara menyolusikan permasalahan tenaga honorer di negeri ini menunjukkan adanya masalah penyaluran tenaga kerja. Karena pada awalnya rekrutmen tenaga honorer bertujuan untuk mengurangi pengangguran sekaligus mendapatkan tenaga yang mau dibayar rendah sesuai budget negara karena belum berpengalaman atau karena janji direkrut sebagai ASN.

Selain itu, sejatinya tenaga honorer hingga kini masih diliputi ketidaksejahteraan hidup. Mereka bahkan digaji dengan tidak manusiawi. Realitas mempertontonkan bahwa tenaga honorer digaji di bawah standar UMR. Tak sedikit pula tenaga honorer tersebut diupah setelah dua atau bahkan tiga bulan bekerja. Belum lagi dengan adanya beban kerja yang terkadang di luar dari kontrak kerja awal. Semisal guru honor yang merangkap menjadi wali kelas, dan lain sebagainya.

Kedua, adanya klaim bahwa tenaga honorer adalah beban bagi negara justru menegaskan cara pandang Pemerintah terhadap rakyatnya yang hanya dipandang secara ekonomis. Yakni, dengan melakukan hitung untung rugi sehingga menganggap tenaga honorer yang selayaknya dipandang dengan hormat dan penghargaan akan pengorbanan yang mereka lakukan malah dianggap membebani anggaran.

Ketiga, keruwetan proses seleksi penerimaan CPNS maupun PPPK. Sulitnya menjadi ASN dengan jalur CPNS dan P3K mengakibatkan menumpuknya tenaga honorer di setiap instansi. Belum lagi adanya pembatasan penerimaan ASN terkait.

Sebagai contoh, sebuah SMA negeri di daerah membutuhkan tiga penambahan Guru Matematika, namun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi hanya memberikan satu kuota Guru Matematika. Akhirnya sekolah pun berinisiatif mencari guru honorer untuk menutupi kekurangan tersebut. Ini masih berbicara skala guru honorer, belum dosen, penyuluh, tenaga administrasi, tenaga kesehatan, maupun keamanan dan kebersihan.

Padahal jika dibandingkan dengan rekrutmen perusahaan swasta malah jauh lebih mudah, ringkas, sederhana, dan dengan waktu yang relatif singkat. Seandainya penerimaan ASN dengan skema yang lebih mudah dan sederhana (tidak rumit) tentu permasalahan honorer ini akan mudah disolusikan.

Keempat, kegagalan pemerintah mengatasi masalah tenaga honorer tak terlepas dari dampak penerapan sistem sekuler. Sekulerisme meminggirkan agama dan Allah SWT sebagai Maha Pengatur serta menjadikan manusia sebagai pembuat aturan. Akhirnya hanya kekacauan yang dapat dipetik dari implementasi sistem tersebut.

Kelima, Islam memiliki sudut pandang yang khas terkait rekrutmen ASN. Islam memandang manusia dengan pandangan kemuliaan dan pengagungan. Sehingga Islam menjamin hak-hak manusia. Di antaranya, hak-hak tersebut meliputi politik, ekonomi, masyarakat, pemikiran, sebagaimana hal itu merupakan hak umum pada setiap orang, baik Muslim maupun non Muslim tanpa membedakan warna kulit, suku bangsa, dan bahasa.

Setiap orang yang memiliki kewarganegaraan Daulah Islam dan memenuhi kualifikasi, baik laki-laki ataupun perempuan, Muslim maupun non Muslim, boleh diangkat sebagai ASN. Hal tersebut berlaku untuk jabatan direktur suatu departemen, jawatan, atau unit. Mereka juga boleh menjadi pegawai di departemen, jawatan, dan unit-unit yang ada. Dengan demikian, negara Islam berkewajiban memberikan peluang seluas-luasnya kepada warga negara Daulah Islam untuk menjadi ASN.

Ketentuan ini diambil dari hukum-hukum kepegawaian/perburuhan (ijarah). Sebab, sesuai dengan hukum ijarah, direktur-direktur dan para pegawai negeri merupakan ajir (pekerja/pegawai). Karena itu, negara boleh mempekerjakan pegawai secara mutlak, baik Muslim maupun non Muslim. Hal ini sesuai dengan keumuman dan kemutlakan dalil-dalil tentang ijarah.

Selain itu, negara Islam juga wajib menjamin pekerjaan bagi setiap rakyat yang wajib bekerja yaitu laki-laki yang sudah baligh. Sebagaimana kisah yang telah masyhur tentang seorang peminta-minta yang mendatangi Rasul saw kemudian Beliau menyolusikan dengan menjadikan peminta-minta tersebut sebagai tukang pencari dan penjual kayu bakar. Ini adalah dalil bahwa kepala negara wajib menjamin dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya serta memberikan kemudahan untuk rakyatnya.

Di dalam Islam, rekrutmen pegawai negeri tidak mengenal istilah honorer. Karena pegawai negeri akan direkrut sesuai kebutuhan riil Negara untuk menjalankan semua pekerjaan administratif maupun pelayanan dalam jumlah yang mencukupi. Sehingga tidak akan didapati adanya kekurangan guru, staf administrasi, maupun tenaga kesehatan, dan lain-lain. Semua digaji dengan akad ijarah dengan gaji yang layak sesuai jenis pekerjaannya.

Gaji tersebut diambil dari kas Baitul Mal. Apabila didapati kas Baitul Mal tidak mencukupi, maka akan ditarik dlaribah/pajak yang bersifat temporer. Pada saat yang sama, karena terbukanya lapangan kerja maka menjadi ASN bukanlah satu-satunya pekerjaan yang dikejar oleh warga negara Daulah untuk mendapatkan beragam jaminan hidup layak berupa gaji bonafit serta tunjangan-tunjangan lainnya. Wallahu a’lam bish shawab.

Tags: 
Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...