14 December 2018

Temu IMF-World Bank yang Kontroversial: Prabowo dan Jokowi 'Berbalas Pantun' soal Penanganan Bencana Palu

KONFRONTASI- Kritik ekonom senior Rizal Ramli bahwa anggaran pertemuan IMF-World Bank di Bali 8-14 Oktober 2018., sebaiknya dialihkan untuk penanganan bencana di Palu-Sulawesi Tengah, mendapat tanggapan dari kubu Istana Presiden Joko Widodo.

Ibarat berbalas pantun, kritik itu ditanggapi dengan respons nan konstruktif. Artinya, kritik RR direspons istana dengan relative cepat.

Pernyataan RR bersama tim ekonomi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, terkait pertemuan IMF-World Bank di Bali 8-14 Oktober 2018., serta kondisi ekonomi dan bencana gempa/tsunami di Palu-Donggala, merupakan kritik dan kontrol demokratis terhadap pemerintah. Itulah pentingnya checks and balances dalam sebuah negara yang mengedepankan demokrasi.

Sekedar mengingatkan saja, koalisi Prabowo-Sandi yang bernomor urut 02 itu, melontarkan kritik keras terkait pelanksanaan Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia (IMF-World Bank Annual Meeting 2018) di Bali pada 8-14 Oktober 2018.

Pasalnya, anggaran untuk membiayai acara ini, dinilai begitu wah. Di lain sisi, warga Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah sangat membutuhkan bantuan. Karena, kedua provinsi itu baru saja ditimpa bencana alam yang menewaskan ribuan rakyat. Tentu saja, anggaran yang dibutuhkan tidak main-main jumlahnya.

Pemerintah pun didesak untuk melakukan penghematan biaya penyelenggaraan dan disalurkan sebagian untuk membantu korban bencana alam di Palu, Donggala, serta Lombok.

"Teman-teman mendesak kepada pemerintah agar menghemat yang masih bisa dihemat," ujar anggota Tim Ekonomi pasangan Prabowo-Sandiaga, Rizal Ramli, saat memberikan pernyataan pers di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (5/10/2018) malam.

"Kedua, dialirkan penghematan itu untuk membantu rakyat kita di Donggala, Palu, dan Lombok karena banyak yang masih belum dikerjakan," tuturnya.

Pemerintah Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah Annual Meeting 2018 dan telah menganggarkan dana sekitar Rp855,5 miliar yang sudah disepakati bersama DPR, sejak awal 2017.

Dan, Presiden Jokowi terkait memimpin rapat terbatas yang membahas persiapan pertemuan Indonesia Monetary Fund-World Bank. Ini adalah rapat terbatas keempat yang dipimpin Jokowi.

"Saya ingin memastikan perkembangan persiapan pertemuan ini dan saya ingin pertemuan ini bisa kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk menempatkan indonesia dalam spotlight dunia," kata Jokowi.

Jokowi berharap, acara forum perekonomian terbesar di dunia itu, Indonesia bisa mempromosikan produk-produk unggulan di pasar global. Indonesia juga bisa mempromosikan investasi serta destinasi-destinasi wisata.

Mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta ini ingin memanfaatkan kehadiran kurang lebih 18.000 peserta sehingga memberikan dampak ekonomi yang baik, bukan hanya untuk Bali tapi juga daerah-daerah lain di negara kita.

Dia meminta dipersiapkan secara detail di lapangan sehingga penyelenggaraan acara pertemuan tahunan ini bisa terselenggara dengan lancar membawa dampak yang positif bagi Indonesia.

Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia akan diselenggarakan pada 8-14 Oktober 2018. Para peserta yang hadir sebagian besar adalah pejabat dan kepala negara, menteri di bidang ekonomi dan gubernur bank sentral, serta para pengusaha, investor, dan pimpinan dari lembaga terkait yang jadi pemangku kepentingan ekonomi di banyak negara.

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono saat berkunjung ke redaksi harian Kompas pada Selasa (7/8/2018) menjelaskan, anggaran pelaksanaan Annual Meeting telah dibahas bersama DPR RI dan berlaku secara multiyears.

Sementara Staf Khusus Presiden Adita Irawati berdalih pengalihan anggaran tiba-tiba seperti yang diungkapkan Rizal, tidak mungkin dilakukan pemerintah karena menyalahi peraturan perundangan.

"Sebab masing-masing kegiatan itu, termasuk penyelenggaraan pertemuan IMF- World Bank sudah dianggarkan sejak jauh-jauh hari ya," ujar Adita kepada wartawan, Sabtu (6/10/2018).

Meski demikian, kata Adita, yang patut diketahui publik adalah pemerintah sudah melakukan penghematan dalam pembiayaan acara yang dilaksanakan di Bali tersebut.

"Yang patut diketahui, pemerintah sudah melakukan efisiensi di berbagai sektor (penyelenggaraan acara) sehingga biayanya bisa ditekan. Penghematannya itu mencapai sekitar 30 hingga 40 persen," ujar Adita.

Dan pada dasarnya sebagian besar anggaran penyelenggaraan pertemuan IMF-World Bank diperuntukan bagi pembenahan bandar udara di Bali, bukan semata-mata untuk penyelenggaraan acara itu sendiri. Artinya, anggaran itu sebenarnya dialokasikan untuk kepentingan masyarakat umum juga.

"Sebagian besar biaya itu untuk pembenahan airport di Bali yang artinya itu juga bermanfaat untuk jangka panjang, tidak hanya saat acara ya," ujar Adita.

Sementara, mengenai anggaran penanganan dampak bencana di Sulteng, Adita menegaskan, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran tersendiri.

Hingga saat ini, rakyat Indonesia juga bahu membahu membantuwarga Sulteng yang tertimpa bencana. Apalagi, Presiden Jokowi sudah memutuskan menerima bantuan dari sejumlah negara sahabat. Diketahui, selain berbentuk barang, bantuan pendanaan juga didapat dari sejumlah negara sahabat.

Wakil Menlu AM Fachir menyebut, total dana bantuan asing per Sabtu ini sudah mencapai Rp 220 miliar. Pemerintah pun yakin solidaritas nasional dan internasional ini mampu membuat masyarakat korban bencana Sulteng bangkit kembali.

Pertemuan Tahunan Dewan Gubernur IMF-Bank Dunia merupakan gelaran yang mempertemukan para pembuat kebijakan di sektor keuangan, pelaku bisnis, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan media dari 189 negara.

Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut gelaran yang berlangsung pada 8 hingga 14 Oktober 2018 ini, bakal dihadiri lebih dari 32 ribu peserta.

Andi Arif, Politisi Demokrat, mengatakan, pemerintah Jokowi saat ini, tengah membuat lelucon dengan menyebut bahwa rencana IMF telah diajukan sejak masa pemerintahan SBY.

Andi memandang dalih itu hanya sebagai kedok untuk pertemuan mewah para renternir alias tengkulak semata.

"Menghamburkan uang negara hampir trilyunan buat pertemuan para rentenir, lalu berlindung dibalik ini diajukan para menteri jaman SBY adalah dagelan," katanya.

Publik berharap pertemuan Bank Dunia-IMF itu bisa efisien, tidak boros, tak sekedar pencitraan dan tidak jadi dagelan politik di zaman now. Bisakah? [ipe]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...