12 December 2017

Sri Mulyani Doyan Utang, Rini Soemarno Doyan Jual Aset Bangsa: Citra Jokowi Dirusak, Nawa Cita Diinjak, Ekonomi Dikebiri

KONFRONTASI- Wacana kocok ulang alias reshuffle kabinet pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla semakin menguat. Bahkan, Mendagri Tjahjo Kumolo sebut awal 2018 perombakan kabinet bakal terjadi. Menkeu Sri Mulyani gagal menumbuhkan ekonomi, malah ngutang terus, sedangkan Meneg BUMN Rini soemarno (Rinso) malah jual asset negara terus ke pihak asing.
Sri Mul dan Rinso sudah terlanjur ‘’basah’’ oleh tabiat keduanya yang negative yakni Rinso doyan jual asset Negara, sedang Sri Mul doyan ngutang terus sampai ‘’lampu merah’’ ekonomi kita menuju lampus.

Pos yang paling disoroti adalah Kementerian Keuangan, yang dimotori oleh Sri Mulyani indrawati. Kursi yang tak kalah diperbincangkan adalah Kementerian Koordinator bidang Perekonomian yang dipegang Darmin Nasution. Juga Kementerian BUMN yang dipimpin oleh Rini Soemarno. Ketiga pos kementerian tersebut menjadi sorotan karena dinilai tak mampu mewujudkan program Nawacita yang digaungkan oleh Presiden Jokowi dan wakilnya JK.

Pembahasan mengenai reshuffle kabinet memang menguat belakangan. Banyak  kalangan menilai perombakan mesti dilakukan oleh Presiden Jokowi kepada menteri yang membidangi sektor perekonomian.
Pada 2011, total utang pemerintah sebesar Rp1.808 triliun. Setahun kemudian naik menjadi Rp1.977. Pada 2013, melejit menjadi Rp2.375 triliun. Dan makin bengkak Rp2.608 triliun pada 2014. Selanjutnya naik Rp3.362 triliun pada 2015. Dengan kurs Rp13.600, kalangan akademisi memerkirakan utang negara bakal membengkak menjadi Rp4.000 triliun. Kalau tembus Rp14.000 per US$, ekonomi masuk lampu merah.
Akan lebih kacau lagi apabila nilai tukar mata uang Garuda terus amburk hingga mencapai Rp14.000 per US$ pada akhir tahun ini. Maka utang luar negeri (ULN) membubung menjadi Rp4500 triliun. Aduh, alamak.

Meneg BUMN Rini Soemarno (Rinso)  sangat  kental dengan tabiat dan tindakan palsunya yang selalu menawarkan ‘’menjual asset’’ bangsa (BUMN)  kepada asing, sementara Menkeu Sri Mulyani mengajarkan ‘’utanglah’’ sebanyak mungkin  dengan dalih palsu untuk ‘’kepentingan pemerintah’’  Kepalsuan-kepalsuan itu tak terkontrol Presiden Jokowi  sehingga Jokowi sendiri yang menanggung kerusakan  dan  mengalami  penggerusan kepercayaan .

Sejak 1967, senior-senior Sri Mulyani melalui jejak Widjojo Nitisastro cs, sudah mendesain kesenjangan ekonomi melalui paham neoliberalnya, berbentuk undang-undang penanaman modal asing.

Dan, tim ekonomi begitu mudahnya menerbitkan keputusan yang bisa menjerumuskan bangsa ini ke jurang ULN yang luar biasa dalam. Pintu masuknya, apalagi kalau bukan melalui lembaga-lembaga pembiayaan Internasional, seperti Bank Dunia (World Bank) atau IMF.

Mereka melakukan mobilisasi utang dengan dalih perencanaan pembangunan dan rekonstruksi perekonomian. Padahal, mereka justru menjerumuskan negara dalam kondisi krisis, ketimpangan ekonomi, pengangguran dan harga-harga yang tak terkendali, dan membiarkan rakyat menjerit-jerit bagai anak ayam yang kehilangan induknya.
Jadi, jangan heran kalai pondasi ekonomi Indonesia semakin carut marut di bawah kendali tim ekonomi Kabinet Kerja saat ini. Terasa kuat aroma neoliberalisme di dalamnya.

Dari data dan informasi yang ada, pada era Presiden SBY, ketika Sri Mulyani menjabat menteri keuangan, indeks gini ratio mencapai 0,41. Sebuah peringatan bagi pemerintah untuk hati-hati dalam mengelola ketimpangan ekonomi.

Selain itu, Sri Mulyani yang sempat terseret pusaran skandal Bank Century itu, punya sejumlah catatan berupa penambahan utang negara dengan beban bunga yang sangat besar melalui penjualan obligasi negara atau Surat Utang Negara.

Pada 2010, ketika mengundurkan dari jabatan Menteri Keuangan, Sri Mulyani mewariskan utang amat besar yang harus dibayar rakyat. Ada tambahan utang sebesar Rp275 triliun, sehingga totalnya menjadi Rp1.588 triliun.

Alhasil, kalangan yang semula mengelu-elukan perempuan kelahiran Lampung ini, berbalik seratus delapan puluh derajat. Berkembang pemikiran, apakah sang menteri tidak paham atau justru menjadi agen utang asing. Ingat, utang luar negeri adalah pintu masuknya neokolonialisme.

Tak hanya itu, ulah Sri Mulyani yang dipandang aneh adalah penerbitan yield obligasi (bunga) yang kebablasan tinggi. Pada 2008, misalnya, pemeringtah Indonesia menerbitkan global bond dengan yield 6,95%. Angka ini jauh di atas Malaysia yang hanya 3,86%, Thailand 4,8% bahkan Filipina sebesar 6,5%.

Selanjutnya, pada 2009, Sri Mulyani menerbitkan global bond dengan yield 11,75%. Jauh di atas Filipina 8,75% dan sedikit kalah dari negara yang kesehariannya diguncang teror bom seperti Pakistan sebesar 12,5%.

Pada 2011, total utang pemerintah sebesar Rp1.808 triliun. Setahun kemudian naik menjadi Rp1.977. Pada 2013, melejit menjadi Rp2.375 triliun. Dan makin bengkak Rp2.608 triliun pada 2014. Selanjutnya naik Rp3.362 triliun pada 2015.

Dari potret ULN ini, terbukti bahwa kinerja Tim Ekonomi Kabinet Kerja, bukannya memberikan solusi. Justru menambah berat beban keuangan negara dengan semakin buncitnya utang.

Selain pertumbuhan utang luar negeri yang begitu dahsyat, kebijakan Sri Mulyani tentang pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga (K/L), bisa menjadi bumerang bagi pertumbuhan ekonomi.

Di mana, Sri Mulyani memanggkas belanja sebesar Rp133,8 triliun, mencakup belanja K/L Rp65 triliun dan transfer ke daerah Rp68,8 triliun. Alhasil, duit menjadi seret yang berdampak kepada melambatnya laju perekonomian nasional.

Masih segar dalam ingatan, pertumbuhan ekonomi 2016 kala Sri Mulyani mulai masuk Tim Ekonomi Kabinet Kerja, pertumbuhan hanya 5,02%. Bisa jadi ini lantaran tata kelola ekonomi dengan mengandalkan prinsip kuno, yakni Business as Usual.

Indeks Daya Saing Global periode 2016-2017, menunjukkan daya saing Indonesia merosot dari peringkat 37 (2016) menjadi 41 (2017) dari 138 negara di dunia.

Oleh sebab itu, Nawa Cita Jokowi menjadi rusak dan mengalam distorsi oleh paham-paham neoliberalisme. Padahal jika di tangan seorang ekonom yang senior dan kreatif dan banyak terobosan, Nawa Cita akan melesat maju, terlaksana dan pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu menembus 6,5%-6,7%.

Sayangnya, isi Tim Ekonomi Kabinet Kerja bukanlah ekonom kreatif nan kaya terobosan alias out of the box.

Jangan heran, kalangan perbankan dan pelaku usaha yang tergabung dalam Kadin Indonesia, mengkhawatirkan kurs rupiah anjlok hingga Rp14.000 per US$ di akhir tahun ini.

 (Analisa ekonomi-politik Reinhard MSc dari the New Indonesia Foundation)

Category: 

SCROLL KE BAWAH UNTUK MEMBACA BERITA LAINNYA


loading...

Related Terms



loading...

Baca juga


Loading...