30 January 2020

Sikap Jurdil2019 atas Pemblokiran oleh Kominfo

KONFRONTASI- Mempertimbangkan :

1. Bahwa sesuai UUD 1945 Pasal 27Pasal 27 ayat (1) ”Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum

2. Bahwa kegiatan pelaksanaan pemilu adalah kegiatan demokrasi dan UU no 7 thn 2017 tidak melarang bagi publik atau masyarakat untuk turut mengawasi pemilu tsb

3. Bahwa sesuai dengan UU no 7 thn 2017 jo PKPU no 3 Thn 2019 Form C1, DAA dan DA1 adalah bukti dari hasil pencatatan penghitungan suara yang harus diumumkan kepada khalayak untuk dapat diketahui

 

Berkenaan dengan Pemblokiran

Pertama,

Jurdil2019 mendaftarkan diri ke Bawaslu untuk mendapatkan akreditasi sebagai Pemantau Pemilu hal ini sesuai dengan pasal 446 UU no 7 thn 2017 bahwa , dalam kesempatan itu Jurdil2019 memperlihatkan aplikasi yang akan digunakan oleh relawan2 dilapangan, dalam aplikasi tersebut tidak tertera logo atau tagar paslon capres-cawapres manapun.

Jurdil2019 setelah dinyatakan diterima sebagai Pemantau oleh Bawaslu lalu mendapatkan Sertifikat Terakreditasi sebagai Pemantau

Bawaslu tidak memberikan pemberitahuan secara tertulis tentang hal apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, sementara dalam Pasal 440 UU No 7 2017 ayat 1 butir (a) Pemantau Pemilu mempunyai hak untuk mendpatkan perlindungan hukum, artinya agar pemantau tidak melanggar aturan maka bawaslu harus memberikan keterangan2 tentang aturan sebagai pemantau

Hal ini diperkuat dalam pasal 447 UU no 7 thn 2017 bahwa ketentuan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pemantauan diatur dalam peraturan bawaslu

Dalam posisi seperti ini Jurdil2019 tidak memperoleh keterangan teknis sebagai pemantau tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh

 

 

Kedua

Sabtu ( 20 April 2019 ) malam, secara tiba-tiba melalui medsos didapat berita bahwa Situs www.jurdil2019.org di blokir oleh Kominfo dengan alasan konten negatif. Pihak Pengelola situs jurdil2019 merasa terkejut pemblokiran situs tersebut tanpa adanya komunikasi terlebih dahulu atau jika dianggap ada yang dilanggar oleh Jurdil2019 tidak ada peringatan terlebih dahulu

Semakin membingungkan bagi pengelola Jurdil2019 bahwa situs di blokir dengan alasan konten negatif.

Dalam waktu yang bersamaan kemudian muncul kloning ilegal dengan nama www.jurdil2019.net yang bukan merupakan bagian dari jurdil2019.org, sementara itu publik yang sejak pelaksanaan Pemilu tanggal 17 April 2019 selalu memantau perkembangan suara pilpres dan juga bagi pengguna aplikasi jurdil2019 yang akan mengirimkan hasil dokumentasi C1 menjadi kaget karena tidak bisa diakses

 

Ketiga

Hari senin ( 22 April 2019 ) jam 14 team Jurdil2019 sebanyak 4 orang mendatangi kantor Bawaslu Pusat ke lantai 2, ingin bertemu langsung dengan Ketua Bawaslu, namun team diterima oleh pihak sekretariat dan menunggu sekitar satu jam sebelum kemudian di terima oleh Bapak Afifudin salah satu komisioner Bawaslu

Dalam keadaan menunggu tersebut, pihak sekretariat menyampaikan surat resmi Bawaslu tentang alasan pemblokiran. Dalam surat tersebut tertanggal 18 April 2019 yang ditandatangani langsung oleh Ketua Bawaslu. Alasan dalam surat tersebut disebutkan bahwa kegiatan Jurdil2019 telah menyalahi perijinan dengan mengadakan kegiatan Quick Count dan bukan lagi sebagai pemantau

Dengan alasan di web www.jurdil2019.org ada angka-angka dan grafik

Jawaban Jurdil2019 :

Sejalan dengan UU No 7 thn 2017 serta PKPU no 3 tahun 2019 bahwa kegiatan pemantauan adalah mengamati, mengumpulkan informasi dan mendokumentasikan kegiatan pelaksanaan pemilu, yang disebut dengan pelaksanaan adalah salah satu bagiannya adalah mendokumentasikan C1 yang dikirim atau diperoleh dari relawan dengan tujuan agar hak pemilih yang menyalurkan suara pilihannya dalam C1 tidak terjadi corrupt ( ditambah atau dikurang ) dalam proses rekapitulasi selanjutnya.

Hasil dari dokumentasi C1 tersebut lalu kami simpan dan kami umumkan agar publik yang mengirim bisa mengetahui amanah C1 yang diberikan.

Bentuk tampilan ini oleh Bawaslu ditafsirkan sebagai Quick Count, sementara kami sejak awal tahu jika untuk quick count harusnya mengajukan ijin ke KPU yang oleh karena kami memang tidak memposisikan sebagai pelaksana quick count maka kami lakukan sebagai pemantau

Inkonsistensi Bawaslu terbukti saat kami mempertanyakan adanya pihak pemantau serupa dengan kami, mengapa tidak ikut diblokir? Bawaslu menjawab secara lisan tapi tidak bisa membuktikan secara tertulis bahwa ada kategori pemantau hasil, pihak yang kami lakukan sebagai komparasi dianggap bawaslu sebagai pemantau hasil

Kami tidak menemukan narasi kategori pemantau hasil dalam UU no 7 thn 2017 maupun dalam PKPU no 3 thn 2019.

Tentang tidak netral, dimana bawaslu menemukan adanya logo atau tagar salah satu paslon dalam video tutorial aplikasi jurdil2019

Jawaban Jurdil2019 :

Bahwa dalam web jurdil2019 dan dalam aplikasi jurdil2019 tidak ada logo atau paslon salah satu capres, namun diakui memang ada logo tersebut tetapi milik salah satu pengguna aplikasi jurdil2019. Karena aplikasi kami terbuka untuk publik tanpa memilih atau memilah, maka kami diluar pengetahuan tentang aturan2 sebagai Pemantau yang tidak diberikan oleh Bawaslu tentang aturan2 tersebut adalah diluar kuasa kami

Dalam perkembangannya kemudian sangat disesali berbagai media online memberitakan bahwa Jurdil2019 adalah abal-abal, tidak netral dan melakukan kegiatan quick count.

 

Keempat

Setelah kami bertemu dengan Bapak Afifudin diruangan kerjanya yang didampingi oleh beberapa staf, kami menyatakan bahwa setelah ke Bawaslu kami akan ke Kominfo untuk meminta agar blokir dibuka. Tetapi pihak bawaslu memastikan tidak perlu ke kominfo biarlah pihak bawaslu yang akan menyampaikan perihal permohonan untuk dibukanya blokir situs jurdil2019.org.

Karena ini keluar ucapan dari Komisioner Bawaslu dan kami mempercayai integritas bawaslu maka kami mengurunkan niat tersebut.

Akan tetapi dalam perjalanan waktu pada hari Selas beredar berita di beberapa media online untuk membuka blokir tersebut maka pihak pengelola Jurdil2019.org agar datangi langsung ke kominfo agar bisa segera diselesaikan. Kominfo menilai situs www.jurdil2019.org membuat kegaduhan oleh karenanya diberikan sanksi adminsitratif

Kurang puas dengan beredarnya berita tersebut, maka pihak pengelola menghubungi Bapak Afifudin menagih janji yang katanya akan ditangani langsung permintaan pemblokiran situs tersebut oleh bawaslu ke kominfo. Namun jawaban dari pihak bawaslu adalah karena saat ini jurdil2019.org bukan lagi bagian dari pemantau maka pengelola jurdil2019 diminta datangi langsung ke kominfo untuk dibuka blokir tersebut

Aneh sekali prosedural bawaslu, disaat ada merasa pelanggaran maka bawaslu secara sepihak langsung meminta pemblokiran ke kominfo dan kominfo menyatakan blokir dilakukan karena adanya permintaan dari bawaslu. Namun saat hak kemerdekaan berpendapat jurdil2019.org akan diperoleh kembali justru bawaslu berlepas tangan dengan alasan bukan lagi sebagai pemantau, maka pihak jurdil2019 diminta langsung ke kominfo

 

Kelima

Sejak kejadian pemblokiran situs www.jurdil2019.org, kantor jurdil2019 diintai oleh orang tidak dikenal selama 3 hari berturut-turut yang oleh saksi mata disebutkan dengan menggunakan kendaraan fortuner, disamping itu beberapa team jurdil2019 melalui handphone nya juga mengalami teror dari orang yang tidak dikenal

Jakarta, 24 April 2019

Ttd

Team Pengelola Jurdil2019.Org

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...