20 July 2018

Rizal Ramli di depan Gedung MK: Presidential Threshold 20% Melanggar Konstitusi dan Cuma Akal-akalan Penguasa

KONFRONTASI- Tokoh nasional Rizal Ramli PhD (RR) yang juga Mantan Menko Ekuin menyatakan, sikap tegas dua Hakim Konstitusi, Prof Saldi Isra dan Suhartoyo, mendapat apresiasi publik.  Ekonom senior  itu juga menegaskan hal yang sama. ''Khususnya, terkait perbedaan pendapat atau dissenting opinion uji materi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT),'' kata RR.

"Kalau bangsa kita mau maju, harus banyak intelektual yang kepalanya nyambung sama hati," tegas  RR, capres rakyat yang akrab dengan wong cilik dan kaum muda itu di depan Gedung MK, Jakarta, Kamis (12/7).

Ambang batas pencalonan presiden, kata RR, bertentangan dengan UUD 1945. Sebab, dalam UUD 45 dijelaskan bahwa, siapapun bisa menjadi presiden selama mendapat usungan partai politik (parpol).

“Jadi, tidak ada PT 20 persen. Ini akal-akalan yang berkuasa. Supaya status kuo. Kalau yang berkuasa itu, berprestasi, kami nggak masalah. Senang-senang saja. Ini, rakyat susah kok, dolar anjlok, utang numpuk. Artinya perlu dievaluasi," papar RR.

Pada kesempatan itu, Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu menyerahkan karangan bunga sebagai bentuk apresiasinya atas kinerja dua hakim MK..

Rizal Ramli (RR) menyerahkan karangan bunga kepada Kepala Biro Humas dan Protokol Konstitusi, Rubiyo di depan gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Kamis siang (12/7). Penyerahan bunga itu sebagai bentuk apresiasi RR atas sikap dua hakim konstitusi, Saldi Isra dan Suhartoyo terkait uji materi ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) sebesar 20 persen dalam UU 7/2017.

Saldi Isra dan Suhartoyo berbeda pendapat atau dissenting opinion terkait uji materi PT sebesar 20 persen yang telah diajukan sejumlah aktivis dan tokoh.
Bunga Untuk Hakim
RR, Mantan Menko Maritim itu,  juga menyerahkan secara simbolis beberapa karangan bunga kepada Kepala Biro Humas dan Protokol MK, Rubiyo.

Meski MK menolak gugatan uji materi terhadap ketentuan PT, ada dua dari sembilan hakim konstitusi menyatakan dissenting opinion, yakni Saldi Isra dan Suhartoyo.

Keduanya menyoroti soal ambang batas yang memberikan ketidakadilan pada partai politik (parpol) baru yang tak bisa mengajukan calon presiden-wakil presiden dan kerancuan sistem presidensial dan parlementer. [ian]Tokoh bangsa Dr. Rizal Ramli diminta untuk berorasi dari atas mobil komando di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (12/7).

Meski bukan dari agenda resminya ke MK, RR pun tetap menyanggupi permintaan koordinator aksi yang datang lebih awal.

"Saya salut dengan dua hakim MK yang sudah mengeluarkan dissenting opinion. Mereka masih menunjukkan intelektual. Antara kepala dan hati, sama," ujar RR dari mobil komando.

izal Ramli mengatakan bahwa adanya Pasal 222 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang ambang batas pencalonan presiden presidential Threshold 20 persen merupakan bentuk pengkhiatan terhadap UUD 1945.

"Undang-Undang kita mengatakan, siapa pun boleh menjadi presiden," ujar Rizal Ramli di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (9/7/2018).

Rizal Ramli: Presidential Threshold Cuma Akal-akalan Penguasa

Tiba Di MK, Rizal Ramli Diminta Orasi

Pernyataan tersebut mengacu pada sikap hakim MK yang telah mengeluarkan dissenting opinion (pendapat berbeda) terkait ambang batas pencapresan alias presidential threshold 20 persen.

"Banyak (hakim) yang tidak intelektual. Antara hati dan kepala enggak nyambung. Kepalanya nyambung sama perut," tambah mantan Menko Maritim itu.

RR sendiri sengaja datang ke MK untuk menyerahkan karangan bunga kepada hakim MK yang menyatakan dissenting opinion.

Sementara itu, sebelum kedatangan RR, ada ratusan pendemo yang menggelar aksi protes di depan gedung MK

Pendemo dari massa Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) gabungan itu membentangkan spanduk bertuliskan "Tolak Presidential Threshold 20 Persen" sambil menyampaikan aspirasinya dari mobil komando. [rus]

Category: 
Loading...