Rizal Ramli: Banyak ‘Penumpang Gelap’ di rancangan Omnibus Law

KONFRONTASI- Tokoh nasional Rizal Ramli  mengingatkan  pemerintah dan mengkritik bahwa banyak ‘penumpang gelap’ di rancangan Omnibus Law, yang semakin menjauhkan keadilan & kemakmuran untuk rakyat. Ternyata Omnibus tidak lebih dari ‘Bus Sewaan’ untuk kelompok punya uang.

‘’Tulisan mas Bambang Kesowo ''Pembonceng Omnibus di koran Kompas  13 Feb. pekan ini bagus sekali,’’ujar RR mengapresiasi esai Bambang Kesowo di harian Kompas tersebut.

Para analis menilai banyak keganjilan di dalam Omnibus law. Misalnya, ungkap Bambang Kesowo, mengapa ketentuan yang justru dirancang untuk mendukung dan memberi landasan bagi alih teknologi, penyerapan investasi dan penyediaan lapangan kerja—dan jadi tujuan kebijakan—malah mau dihapus dengan Omnibus Law itu?

Omnibus Law hanya untungkan kelompok yang berduit itu termasuk  para taipan dan konglomerat hitam. Selain itu, Omnibus law menimbulkan banyak mudharat seperti kajian Agil Oktaryal, Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia serta Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera:

Pertama, omnibus law mengabaikan ketentuan formal pembentukan undang-undang. Sifatnya yang cepat dan merambah banyak sektor dikhawatirkan akan menerobos beberapa tahapan dalam pembentukan undang-undang, baik di tingkat perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, maupun pengundangan. Pelanggaran ini bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menghendaki segala tindakan pemerintah didasari hukum.

Kedua, omnibus law mempersempit keterbukaan dan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang. Dalam praktik di beberapa negara, pembentukan undang-undang omnibus law didominasi oleh pemerintah atau DPR. Materi dan waktu pengerjaannya pun bergantung pada instansi tersebut. Biasanya undang-undang diusahakan selesai secepat mungkin, bahkan hanya dalam satu kesempatan pengambilan keputusan. Akibatnya, ruang partisipasi publik menjadi kecil, bahkan hilang. Padahal prinsip keterbukaan dan partisipasi dalam membuat undang-undang adalah roh utama dalam negara demokratis. Pelanggaran atas prinsip ini tentu sangat mengkhawatirkan.

Ketiga, omnibus law bisa menambah beban regulasi jika gagal diterapkan. Dengan sifatnya yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang, pembahasan undang-undang omnibus law dikhawatirkan tidak komprehensif. Pembahasan akan berfokus pada undang-undang omnibus law dan melupakan undang-undang yang akan dicabut, yang akan menghadirkan beban regulasi lebih kompleks. Misalnya, bagaimana dampak turunan dari undang-undang yang dicabut, dampak terhadap aturan pelaksanaannya, dan implikasi praktis di lapangan. Belum lagi jika undang-undang omnibus law ini gagal diterapkan dan membuat persoalan regulasi semakin runyam. Dalih lex posterior derogat legi priori (hukum baru mengesampingkan hukum lama) saja tidak cukup karena menata regulasi tidak bisa dengan pendekatan satu asas.

Sekal;i lagi,  Rizal Ramli  (Menko Ekuin Presiden Gus Dur)  mengingatkan dan mengkritik bahwa banyak ‘penumpang gelap’ di rancangan Omnibus Law, yang semakin menjauhkan keadilan & kemakmuran untuk rakyat. Ternyata Omnibus tidak lebih dari ‘Bus Sewaan’ untuk kelompok punya uang.

(Berbagai sumber)

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA