18 November 2019

PKS Apresiasi sekaligus Peringatkan Pansel KPK yang Isinya Perempuan Semua

KONFRONTASI- Wakil Ketua DPR dari PKS  Fahri Hamzah mengapresiasi Presiden Jokowi yang menunjuk sembilan perempuan menjadi panitia seleksi (pansel) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dengan begitu, lanjut politikus PKS ini, kehadiran sembilan pansel perempuan ini diharapkan tidak melahirkan KPK yang selama ini dinilainya angkuh dan jemawa.

"Jadi bagus ini Pak Jokowi, perempuan menimbulkan cinta. Jadi jangan Jumat Keramat," katanya di Gedung DPR, Kamis (21/5/2015).

Kalimat "Jumat Keramat" sendiri merupakan istilah yang digunakan publik bagi KPK. Biasanya KPK dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka atau melakukan penangkapan terhadap tokoh politik terkenal dilakukan pada Jumat.

Ke depan, Fahri pun meminta KPK dapat bekerja sama dengan penegak hukum lainnya seperti Polri dan kejaksaan.

"Jangan populer sendiri. Kalau mau selamat, jangan mau jago sendiri lalu yang lain dihancurkan. Maju bersama-sama, besarkan Polri, besarkan pengadilan," ujarnya.

Berikut sembilan perempuan yang dipilih sebagai pansel KPK:

1. Destry Damayanti, ahli ekonomi keuangan dan moneter
2. Eni Nurbaningsih, pakar hukum tata negara Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
3. Harkristuti Harkrisnowo, pakar hukum pidana dan HAM, Kepala Badan Pengembangan Manusia Kemenkumham
4. Betty Alisyahbana, ahli IT dan manajemen
5. Yenti Garnasih, pakar hukum pidana ekonomi dan pencucian uang
6. Supra Wimbarti, ahli psikologi SDM dan pendidikan
7. Natalia Subagyo, ahli tata negara pemerintahan
8. Diani Sadya Wati, ahli di Bappenas
9. Meutia Ganie Rochman, ahli sosiolog korupsi dan modal sosial.

Anggota Komisi III DPR Nasir Jamil mengapresiasi panitia seleksi (pansel) calon pimpinan KPK yang didominasi perempuan bentukan Presiden Jokowi. Meskipun begitu, politikus asal PKS ini menilai ada kekurangan pansel perempuan tersebut.

"Sayangnya mereka bukanlah orang yang terlibat dalam perumusan dan pembentukan Undang-undang KPK, serta tidak terlibat dalam gerakan antikorupsi. Saya ragu kemampuan teknis mereka dalam memahami seluk beluk korupsi di negeri ini," ungkap Nasir, Kamis (21/5/2015).

Dia pun menyebutkan peluang perempuan untuk menjadi pimpinan KPK pun juga besar. Karena perempuan dinilai tidak rentan untuk diintervensi.

"Sejak awal saya menginginkan agar ada perempuan yang menjadi pimpinan KPK," ujarnya.

"Langkah Presiden ini juga ingin menunjukkan bahwa negara berusaha mendorong keterlibatan perempuan dalam agenda pemberantasan korupsi," tandasnya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah menunjuk sembilan pansel calon pimpinan KPK. Sembilan pansel tersebut diisi oleh perempuan dari berbagai latar belakang ilmu. [yha]

Tags: 
Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...