Pers Harus Tetap Kritis Terhadap Kebijakan Pemerintah

KONFRONTASI-Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Djouhari Kansil mengatakan, pers adalah mitra pemerintah namun harus tetap menunjukan sikap kritis sebagai bentuk kontrol terhadap kebijakan yang dilakukan.

"Pemerintah butuh umpan balik atas apa yang sudah dilakukan. Dan itu bisa didapat dari karya jurnalistik yang dibuat pers. Pemerintah bisa tahu apakah program yang sudah dilakukan bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat atau tidak," kata Wagub saat mengukuhkan Jurnalis Independen Pemprov Sulut, Jumat.

Ketika program yang dilakukan belum menyentuh kebutuhan masyarakat, maka pemerintah melakukan evaluasi terhadap kelemahan-kelemahan untuk selanjutnya dilakukan perbaikan.

"Pers punya peran sentral dalam menyampaikan program-program pemerintah, sekaligus juga punya sikap kritis bila yang dilakukan pemerintah belum sesuai harapan," katanya.

Mantan kepala dinas pendidikan nasional ini menambahkan, pemerintah provinsi terus berupaya menjadikan daerah ini sebagai salah satu pintu Indonesia di kawasan asia pasifik.

"Terobosan-terobosan yang sudah dilakukan pemerintah daerah untuk menjadikan Provinsi Sulut yang berbudaya, berdaya saing dan sejahtera. Pers punya peran menyampaikan terobosan-terobosan yang dilakukan pemerintah," katanya.

Dia menambahkan, Provinsi Sulut memiliki potensi sumber daya alam melimpah baik dari sektor perikanan dan kelautan, perkebunan, pertanian, pertambangan serta pariwisata.

"Dan pers sebagai mitra diharapkan memberikan dukungan dengan menyebarluaskan potensi-potensi yang dimiliki. Pers juga ikut memberikan andil dalam menyampaikan informasi pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan tanpa melepaskan fungsi kontrol," ujarnya.[mr/tar]

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA