9 April 2020

"Pemerintah dan DPR Adalah Rezim Perbudakan"

KONFRONTASI-Bertempat di Gedung Komnas Perempuan, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, sejumlah organisasi pemerhati perempuan seperti Komite Aksi Perempuan (KAP), JALA PRT, Solidaritas Perempuan, Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan dan Indonesia Beragam membentuk Jaringan Perempuan Indonesia dan mengevaluasi 100 hari kinerja pemerintahan Jokowi-JK untuk perempuan Indonesia.

Secara keseluruhan, mereka kecewa dengan rezim Jokowi yang tidak menempati janjinya saat kampanye untuk memperhatikan pekerja perempuan, baik di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri.

"Pemerintah dan DPR adalah rezim perbudakan. Pemerintahan Jokowi ingkar janji pada visi dan misi seperti perlindungan PRT. Katanya akan mewujudkan UU perlindungan PRT?," ketus aktivis JALA PRT, Lita Anggraini di lokasi, Minggu (8/2/2015).

Lita bercerita, sudah 11 tahun RUU Perlindungan PRT belum terealisasi dan dia kembali dikecewakan ketika DPR tidak menetapi janjinya untuk memasukkan RUU tersebut dalam prioritas prolegnas.

"Kenyataanya dalam rapat Baleg dalam waktu sehari sudah dikeluarkan dari prioritas. Menampakkan ketakutan DPR untuk RUU ini. Harusnya memikirkan PRT dalam negeri dan luar negeri, namun lebih memikirkan dirinya sebagai majikan," tegasnya.[mr/okz]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...