21 August 2019

Neoliberalisme Sri Mulyani- Darmin Menggerus Daya Beli Rakyat, Menghancurkan Jokowi

KONFRONTASI- Pasca Lebaran ekonomi makin  lesu, daya beli rakyat jatuh dan dunia usaha penuh keluh. Neoliberalisme Sri Mulyani-Darmin Nastuiona sudah menggerus daya beli rakyat dan menghancurkan kredibilitas  dan Nawacita Jokowi.  Mengerikan sebab Jokowi dimata rakyat tidak lagi kredibel meski masih populer.  Inflasi pada Juni 2017, bertepatan Ramadhan dan Lebaran, diklaim lebih terkendali karena upaya pemerintah mempertahankan pasokan bahan pangan. Meski begitu, terdapat fakta yang menunjukkan kelesuan daya beli di tingkat masyarakat.

Hasil penelusuran terhadap data-data lapangan dan media massa menunjukkan penjualan berbagai produk jauh menurun dibandingkan Idul Fitri tahun-tahun sebelumnya.

Keluhan tentang kelesuan transaksi jual-beli pun disampaikan kalangan pengusaha ritel.  Kebangkrutan bisnis ritel 7-Eleven adalah berita mengejutkan di tengah perayaan Hari Raya.

Gerai yang biasa disebut Sevel itu kehilangan pasar anak-anak muda. Kalangan remaja dan pemuda kelas menengah bawah memiliki batas kemampuan beli yang merosot, bahkan hanya untuk menikmati kopi. Uang jajan extra yang dulunya bisa Rp 35.000-50.000 di kantong, kini tidak ada lagi.

Bukti penjualan yang menurun di masa jelang Hari Raya juga terlihat di pusat perbelanjaan tekstil Tanah Abang, Jakarta Pusat. Penjualan rata-rata pedagang Tanah Abang diprediksi melorot sampai 30 persen dibanding tahun lalu. Kemerosotan 50-70 persen dikabarkan  terjadi merata di Blok A, B dan F.
Rata-rata barang jualan Tanah Abang masih menumpuk di gudang karena tidak terjual. Pembeli dari luar negeri seperti Malaysia, Brunei Darussalam dan kawasan Afrika mulai kabur. Hasil penjualan rata-rata hanya sepertiga dari biasanya. Ada pula yang cuma mampu menjual 10 persen dari seluruh barang.

Dalam beberapa diskusi terbatas, fenomena melemahnya daya beli masyarakat dikaitkan dengan kinerja dan kebijakan Menteri Keuangan era Jokowi-JK yang baru setahun bertugas, Sri Mulyani Indrawati alias SMI. Terutama kebijakan pengetatan anggaran dan pajaknya yang super-konservatif.

Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS), Edy Mulyadi, pernah menyatakan, kebijakan SMI memangkas anggaran adalah bukti nyata ia hanya ingin dicitrakan bagus di mata internasional atau World Bank, IMF, ADB,  dan kawan kawan. Dengan memotong anggaran nilai aset di dalam negeri bakal stagnan, bahkan bisa turun. Saat itulah investor getol belanja aset di sini.

Pemotongan anggaran juga memberikan ruang fiskal lebih luas kepada APBN. Kelonggaran ini dimanfaatkan untuk membayar bunga dan pokok utang luar negeri.
Soal pemotongan menyasar dana untuk pembangunan dan subsidi sosial, Edy mengingatkan bahwa di mata kaum neolib, subsidi adalah pendistorsi ekonomi.
"Pertanyaan berikutnya, kenapa harus rakyat yang dijadikan korban? Mengapa yang dipangkas bukan anggaran untuk membayar bunga dan pokok utang? Sampai berapa lama APBN harus menggelontorkan duit sekitar Rp 60 triliun per tahun untuk membayar bunga obligasi Bantuan Likuidtas Bank Indonesia akibat bank-bank dirampok para pemiliknya sendiri?" kata Edy.

Dia menambahkan, kebijakan pengetatan anggaran (austerity policy) yang SMI lakukan senafas dengan kebijakan Bank Dunia di negeri-negeri yang sedang krisis di Eropa Barat. Hasilnya justru memperburuk situasi ekonomi dalam negeri mereka.

NEOLIBERALISME

Sejauh ini sudah di ingatkan berkali-kali, garis kebijakan ekonomi Neoliberal di Indonesia tak akan mampu menciptakan kebangkitan bangsa dan kesejahteraan rakyat.
Kebijakan pengetatan anggaran, tarik subsidi dan membabi buta hanya kejar pajak demi menutup cicilan bayar hutang hanyalah cara pandang kebijakan ekonomi Bank Dunia dan hanya menyenangkan Kreditor-kreditor asing semata, tapi rakyat dan bangsa "buntung" dan "sesak napas" akibat kebijakan ala Sri Mulyani tersebut.

Sudah Sejak tahun 1960-an akhir, ekonomi indonesia "dikebiri" oleh kebijakan Neoliberal yang mulai diterapkan sudah membuat bangsa ini "kembang kempis" hanya begitu-begitu saja. Tragisnya lagi kebijakan tersebut sekarang dilanjutkan diera yang katanya "era pengusung cita-cita Tri Sakti dan Nawacita".

Padahal dulu pendapatan per kapita negara-negara Asia sama-sama di bawah 100 dollar AS, seperti China, Taiwan, Korea Selatan, Malaysia, dan Thailand, termasuk Indonesia. Namun setelah perjalanan 50 tahun, pendapatan per kapita negara-negara tersebut jauh melesat meninggalkan Indonesia.

Korea Selatan misalnya pendapatan perkapitanya melesat ke 35.000 dollar AS. Sementara yang lain juga melesat mencapai 15.000 dollar AS. Tapi Indonesia hanya 3.500 dollar AS per kapita.

Maka jangan heran jika bangsa kita terus tertinggal dari negara-negara tetangga Asia lainnya, penghargaan "Menteri Keuangan" terbaik se Asia yang diperoleh Sri Mulyani tak berbanding lurus dengan kebangkitan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia, sementara negara-negara Asia lainnya bisa bangkit walau menteri keuangannya tak mendapat sanjungan "menteri keuangan terbaik".

Karena ekonomi "kembang kempis", termasuk akhir-akhir ini akibat kebijakan Menkeu Sri Mulyani yang melakukan "pengetatan" (potong-potong anggaran) dan panik kejar target pajak.
Lebaran kali ini saja Juni 2017 rata-rata pedagang kecil mengeluh, "penjualan" di tanah abang misalnya hanya 30%,
semua rata di blok A, B dan F. Penjualan turun rata-rata pedagang hanya 50-70%. Barang-barang jualan mereka terpaksa digudangkan akibat loyonya daya beli masyarakat. Ekonomi lemes, pertumbuhan ekonomi stagnan, ketimpangan ekonomi tinggi, belum lagi gempuran barang-barang dari China. kondisi yang berulang setiap tahun di basis-basis ekonomi rakyat.

Penjualan Avgas juga turun dibanding 2016. Pengusaha kelas menengah seperti outlet Seven Eleven malahan tutup bin bangkrut. Janji-janji Sri Mulyani perbaiki ekonomi hanyalah retorika belaka.

Indeks Pembangungan Manusia (IPM) dalam posisi biasa-biasa saja, IPM yang diukur berdasarkan kecukupan gizi masyarakat, makanan, pendidikan, kesehatan, hingga akses terhadap air bersih. Indonesia hanya menempati urutan ke 133 dari 188 negara dan wilayah (2015), kisaran urutan IPM yang begitu-begitu terus dan menyedihkan dibawah cenkeraman ekonomi Neoliberalisme.

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...