Krisis Jokowi: Bagaimana Menko Rizal Ramli selamatkan PLN tanpa pakai Uang?

KONFRONTASI-  Jokowi hadapi krisis BUMN seperti  PLN dan BUMN lainnya yang bangkrut oleh kebocoran, inefisiensi dan salah urus.  Dalam kaitan ini, Pemimpin bangsa Rizal Ramli (RR) menegaskan, PLN nyaris bangkrut tahun 2000. Bagaimana Menko Rizal Ramli selamatkan PLN tanpa pakai uang?. Dan bagaimana RR  kurangi utang PLN dari $85 milyar jadi $30 milyar, “debt cut’ terbesar?. Pertama dalam sejarah, RR selamatkan PLN tanpa pake uang negara”

Rizal mencontohkan betapa pentingnya revaluasi aset BUMN. Pada 2000, PT PLN (Persero) nyaris bangkrut karena modalnya minus Rp9 triliun, sedangkan asetnya Rp50 triliun. Dalam keadaaan tersebut, PLN meminta uang dari negara, namun ditolak oleh dirinya ketika masih menjabat menteri koordinator bidang perekonomian.

Merdeka Secara Politik, Belum Merdeka Secara Ekonomi: Catatan ...

"Mereka minta uang dari negara saya enggak mau, saya minta laporan revaluasi aset. Ssehingga asetnya naik dari Rp50 triliun ke Rp200 sekian triliun. Kemudian sebagian saya masukan modal, dari minus Rp9 triliun, jadi 104 triliun. Belum pernah dalam sejarah BUMN, BUMN diselamatkan tanpa uang. Itu terobosan," tegas Rizal.

Saat dipercaya Presiden Abdurrahman Wahid menjadi Menko Perekonomian antara 2000 dan 2001, ekonom senior DR. Rizal Ramli pernah menyelesaikan persoalan listrik.

Belajar dari pengalaman di masa lalu, Rizal Ramli menjelaskan sering terjadi KKN dan patgulipat di tubuh BUMN.

Menghadapi patgulipat yang melibatkan banyak pihak ini, perlu strategi out of the box yang berorientasi pada keuntungan bagi rakyat banyak.

Ketika menjabat Menko Perekonomian itu, RR baru mengetahui bahwa hampir semua dari 27 kontrak Pembelian Listrik Swasta atau Public Private Partnership (PPP) sebelumnya ternyata dipenuhi praktik KKN dan mark-up sampai 7 sampai 12 sen dolar AS per KW.

Padahal diseluruh dunia hanya 3 sen dolar AS. Konco-konco pihak yang berkuasa sebelumnya mendapat saham kosong yang ditukar dengan tariff yang sangat mahal, yang merugikan rakyat Indonesia.

Beban PLN akibatnya naik besar sekali, menjadi 85 miliar dolar AS, dan PLN nyaris bangkrut.

Selanjutnya, pemerintahan BJ Habibie yang berkuasa setelah Reformasi, via Dirut PLN Adi Satria, pernah berupaya menyelesaikan persoalan ini dengan mengajukan salah satu kontraktor PPP ke pengadilan abitrase di luar negeri. Tetapi akhirnya kalah telak.

Ekonom peraih Nobel Prof. Joseph Stiglitz itu, memang dalam berbagai kasus arbitrase, negara  berkembang 99,9 persen akan kalah karena praktik korupsi di negara berkembang juga melibatkan berbagai lembaga internasional, dan bukan tidak mungkin termasuk pengadilan arbitrase.

Memahami itu, RR tidak mau menggunakan jalur arbitrase, melainkan mengundang kawannya, seorang Redaktur pada harian Wall Street Journal,  koran bisnis paling berpengaruh di dunia.

Harian itu menjelaskan KKN perusahaan-perusahaan Multi-Nasional yang sok mempromosi good corporate governance, namun melakukan praktik patgulipat dengan kroni kekuasaan di Indonesia. Praktik patgulipat itu dimuat di halaman muka WSJ selama tiga hari ber-turut.

Karena takut nama dan saham perusahaannya jatuh, puluhan bos perusahaan asing yang  punya kontrak dengan PLN terbang ke Jakarta dan mengajukan renegosiasi dengan Rizal Ramli.

Hasilnya luar biasa karena beban utang PLN akhirnya berhasil dikurangi sebesar 50 miliar dolar AS, dari 85 miliar dolar AS menjadi hanya 35 miliar dolar AS. Belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia pengurangan utang sebesar itu.

Apa yang pernah dialami di masa lalu itu, untuk persoalan yang sedang melilit PLN dan dunia kelistrikan nasional akhir-akhir ini, Rizal Ramli pun berpesan, perlu diambil langkah-langkah out of the box demi menyelamatkan PLN dan memberikan keuntungan pada rakyat.

Namun bagaimana langkah itu?

  (sumber/2Rahasia)

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA