13 November 2019

Indonesia Lebih Butuh Kepemimpinan Ekonomi Atasi Potensi Krisis akibat Neolib Sri Mulyani

KONFRONTASI- Indonesia butuh kepemimpinan ekonomi di tengah globalisasi. Pemimpin militer seperti SBY- Susilo Bambang Yudhoyono di masa lalu,  tidaklah cukup  di era kini dan ke depan karena masalah ekonomi jauh mengemuka, baru kemudian sektor hukum  dan pertahanan-keamanan. Kalau ekonomi maju, adil dan sejahtera, maka soal  social, hukum, keamanan dan pertahanan mudah diatasi. Kalau Indonesia mau maju, maka perlu dipimpin Intelektual Ekonom yang pro-rakyat dan pro pasal 33 UUD45 dengan komitmen teknokrasi  ekonomi  untuk rakyat. Disini hadirnya capres  Rizal Ramli menjadi penting, lebih esensial dari tokoh-tokoh capres  lain  yang  hampir semua tidak menguasai ekonomi. Demikian pandangan Dr Jerry Massie, peneliti senior IPI (Indonesian Public Institute) dan Dr Herdi Sahrasad (dosen/peneliti senior PSIK Universitas Paramadina dan UMJ )  Jakarta, kemarin.

Kritik ekonom senior Rizal Ramli terhadap utang luar negeri Indonesia, yang ia sebut sudah ”lampu kuning” dan ”gali lubang tutup jurang”, terbukti nyata.

Seperti diketahui, kritik Rizal Ramli (RR) dilontarkan sebagai respons atas pengumuman Bank Indonesia bahwa utang luar negeri Indonesia tahun 2017 mencapai lebih dari Rp 4.000 triliun.

RR telah mengingatkan jumlah utang luar negeri itu sudah ”lampu kuning”.  Ia juga menyebut upaya pemerintah sudah ”gali lubang tutup jurang”, dengan indikator keseimbangan primer (primary balance) negatif. ”Artinya, sebagian bunga utang dibayar tidak dari pendapatan, melainkan utang baru,” ujarnya.

Selain itu, lanjut RR, Debt Service Ratio (DSR) terhadap kinerja ekspor juga turut berkontribusi pada kurang produktifnya utang luar negeri Indonesia. DSR Indonesia kini sudah menyentuh 39 persen.

Kemudian, tax ratio baru sebesar 10,4 persen, lebih rendah dari sejumlah negara di ASEAN. ” Tax ratio hanya 10 persenan karena pengelolaan fiskal tidak prudentalias ugal-ugalan,” jelas RR.

Indikator lain adalah trade account, service account, dan current account yang semuanya negatif, di samping faktor US Fed Rate.

”Itulah salah satu alasan utama kenapa kurs rupiah terus anjlok,” urai RR, seraya menyebut klaim Istana yang mengaku telah mengelola makro ekonomi dengan hati-hati, sangatlah jauh dari fakta lapangan.

” Bokis (bohong) amat,” cetus ekonom yang sempat bergabung di Kabinet Kerja Jokowi sebagai Menko Kemaritiman.

Ramalan RR Terbukti Benar

Peneliti dari Lingkar Studi Perjuangan Gede Sandra mengkilas balik situasi menjelang krisis finansial 1997-1998, di mana saat itu seluruh lembaga pemeringkat juga memberikan investment grade pada Indonesia.

Standard & Poor’s pada Desember 1997 memberikan rating BBB-, Moody’s memberi rating Baa3. Fitch pada Juni 1997 memberi rating BBB-.

Tidak hanya itu. Pada 1997, seluruh ekonom di lembaga pemerintah, termasuk juga para ekonom asing, meramalkan perekonomian Indonesia sehat-sehat saja.

”Hanya ada satu ekonom Indonesia yang kritis terhadap rentannya situasi internal perekonomian Indonesia, dan kemudian ramalannya terbukti benar. Ekonom tersebut adalah Rizal Ramli,” ujar Gede.

Secara khusus, Gede menyoroti perihal rasio utang yang lebih tepat untuk menggambarkan kondisi Indonesia. Sejak 1990-an, kata dia, rasio utang yang secara internasional digunakan untuk menggambarkan keberlanjutan utang eksternal negara-negara berpendapatan menengah ke bawah adalah debt service to export ratio (DSER). Bukan debt to GDP ratio. Nilai batas atas yang aman untuk DSER adalah 15-20%.

Nufransa menyatakan, nilai DSER Indonesia sebesar 39 persen yang disebut RR, adalah keliru. Padahal berdasarkan data Bank Dunia (https://data.worldbank.org/indicator/DT.TDS.DECT.EX.ZS?locations=ID), nilai DSER Indonesia benar nilainya 39,6 persen. ”Taruhlah kita pakai data (Nufransa) yang menggunakan data DSR Indonesia dengan rasio 34%.

Nufransa harusnya mencatat bahwa itu soal bunga bonds: RI selalu kemahalan era Sri Mulyani.

Vietnam non-investment grade. 2 level di bawah RI, yield lebih murah. India selevel RI, yield mereka sedikit lebih murah--tp inflasi mereka lebih tinggi.

Kini ada 4 BUMN karya punya utang Rp 157Trilyun, nilai sahamnya turun 12% di thn 2017, dan turun lagi  13%  pada Maret 2018. Sudah high risk!

 Fiskal kita kredibel, kata Menkeu Sri Mulyani? Benarkah itu Pak Nufransa?

Lihat ini, defisit  perdagangan migas 2017 sudah US$ 7,3 miliar (2016 masih US$ 4,8 miliar).

Defisit  pendapatan primer 2017 sudah US$ 32,8 (2016 masih US$29,6 miliar ).

Defisit neraca jasa 2017 sudah US$ 7.9 miliar (2016 msh US$7,1 miliar)

Pertumbuhan penerimaan pajak nonmigas tahun 2017 hanya 2.6% (2016 masih 5.8%). Industri terpukul hebat.

Tax Ratio 2017 hanya 9%-an. Terburuk dalam 5 tahun ini dan terus menurun.

Tax Buoyancy terus menurun. Pada 2012 tercatat sebesar 2,1% dan pada 2016 tinggal 1,4%. Sejak itu tax buoyancy tak pernah dibahas dalam nota keuangan 2017 dan 2018.

Share Investasi terhadap GDP 2017 = 34.28%,

Growth sekitar 5% dan ICOR = hampir 7. Mau kemana kemenkeu di era demokrasi kriminal belasan tahun ini?

Toh, sama saja. Tetap jauh di atas batas atas yang diizinkan (15-20%). Sebagai perbandingan, negara-negara tetangga Indonesia di Asean memiliki nilai DSER/DSR rata-rata di bawah 10%. Masih sangat aman,” kata Gede.

Gede Sandra juga menyoroti pernyataan RR yang sangat kritis terhadap tingkat bunga (yield) surat utang Indonesia. Sebab, menurutnya, Indonesia seharusnya dapat menghindari kerugian akibat pemasangan yield ketinggian selama ini.

Contoh, dibandingkan Vietnam yang rating-nya di bawah Indonesia (Vietnam bahkan belum masuk investment grade) ternyata tingkat yield surat utang Indonesia masih ketinggian 1%. Tentu, ini merugikan Indonesia. (fk)

 (*)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...