29 March 2020

Dikendalikan Parpol, Muktamar NU Diwarnai Praktik Bagi-bagi Uang

KONFRONTASI - Ketua Tanfidz PCNU Rokan Hulu, Riau, H. Muhyiddin dan sejumlah pengurus Wilayah dan Cabang NU di Indonesia, Senin (3/8) mengatakan upaya panitia muktamar NU untuk mengegolkan sistem Ahlul Halli Wal ‘Aqdi (Ahwa), ternyata dibackup partai politik dan praktik risywah (penyuapan).

Menurutnya, upaya panitia menyuap PCNU dan PWNU berlangsung sporadis sejak menjelang hingga Muktamar NU ke 33 berlangsung di Jombang.

"Sejak di Rokan Hulu, saya sudah ditawari uang dan fasilitas Muktamar agar mau menandatangani form persetujuan Ahwa. Mulanya sepuluh juta, lima belas juta, saya tolak,” terangnya.

Dia terangkan, di antara yang mendekati dan menawarinya uang tersebut adalah Ketua DPC PKB Siak, Provinsi Riau. Hingga selesai registrasi peserta dan pembukaan Muktamar  Ahad (2/8) kemarin, di sekitaran Tambak Beras (tempat menginap peserta Muktamar), upaya tersebut kata Muhyiddin masih berlangsung.

"Karena saya menolak terus, akhirnya mereka masuk melalui Katib PCNU Rokan Hulu. Dia bawa uangnya, dan formulir AHWA untuk ditandangani,” jelasnya.

Dia menduga, hal serupa terjadi juga kepada sejumlah Muktamirin dari ratusan Pengurus Cabang dan Wilayah NU dari seluruh Indonesia. Hal itu terindikasi dari dipersulitnya registrasi bagi para penolak sistem AHWA, yang berakibat pada molornya jadwal Muktamar.

"Ini melukai hati. Kenapa upaya mengegoalkan sistem Ahwa ini memakai risywah. Sebenarnya saya setuju sistem ini, tapi karena pakai suap, saya berpikir ini malah bakal merusak. Kenapa harus membayar untuk memeroleh dukungan,” ujarnya.

Muhyiddin juga menyoroti list  nama-nama ulama yang diajukan panitia sebagai calon Ahwa. Listing nama Ahwa tersebut, kata Muhyiddin terkesan diskriminatif. Karena hanya memasukkan nama-nama Ulama dari kubu tertentu.

"Ahwa hasil Munas itu tidak memasukkan nama ulama-ulama kharismatik seperti Habib Luthfi bin Yahya, K.H. Malik Madani. K.H Solahuddin Wahid maupun K.H Hasyim Muzadi. Apa mereka tak layak jadi Ahwa? Ini kan diskriminatif dan malah menguatkan praduga rencana politik di balik penerapan sistem Ahwa,” tandasnya.

Ia berharap panitia dan muktamirin melaksanakan Muktamar tersebut berdasarkan AD-ART. Meski demikian Ahwa memiliki dalil keagamaan dalam tradisi Islam, namun dalam Muktamar NU kali ini, ia menilai hal itu dimanfaatkan untuk mewujudkan misi politik sejumlah elit PBNU.

"AD-ART ini produk manusia, tak ada dalil naqli (teks kitab suci) nya. Kalau Ahwa ada dalil naqlinya. Tapi penerapan Ahwa di Muktamar 33 ini dipaksakan hingga menghalalkan risywah. Ini kan sama dengan menjual ayat-ayat Tuhan untuk kepentingan sesaat kelompok tertentu. Janganlah berkedok kitab suci untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Saya merasa disetting, diperangkan demi hasrat kekuasaan sebagian elit PBNU. NU dirusak dari dalam, orang luar senang,” tandasnya.[ian/rm]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...