Ahok: Pilkada Diserahkan DPRD, Bakal Rawan Sogok

Ahok

KONFRONTASI- Usulan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak langsung atau diserahkan ke DPRD lewat pembahasan Rancangan Undang-Undang Pilkada tidak percaya diri untuk memenangkan hati rakyat. Pilkada tidak langsung tidak demokratis.

Sindiran itu disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok. Menurutnya, pilkada tidak langsung tak menjamin politik uang berhenti. Justru pilkada lewat DPRD bakal memperkaya anggota dewannya.

"Akar masalahnya bukan soal biaya tinggi pemilihan langsung. Mereka berpikir nyogok Rp 10 juta orang capek, mending nyogok ratusan anggota DPRD," kata Basuki usai menghadiri Indonesian Robotic Olympiad, di Tzu Chi School, Jakarta, Sabtu (6/9/2014), seperti dikutip Tribunnews.com.

Kendati Partai Gerindra dan partai pendukung Koalisi Merah Putih mendukung mekanisme pilkada lewat DPRD, pria yang akrab disapa Ahok ini tetap kritis. Menurutnya, pilkada tidak langsung mengembalikan demokrasi seperti zaman Orde Baru.

Untuk menjadi pejabat atau pemimpin daerah, kata Basuki, seseorang harus bersedia melakukan pembuktian harta terbalik. Hal ini untuk meminimalisir potensi terjadinya korupsi atau penyalahgunaan anggaran.

Basuki menjelaskan, apabila seseorang ingin menjadi pejabat, hartanya jangan hanya dicocokkan dengan pemilikan sertifikat saja. Namun juga diperiksa berasal dari mana harta yang didapatkan itu. Kemudian, dicocokkan dengan pajak-pajak yang telah dibayar.

"Kalau enggak cocok, ya hartanya sita buat negara, dia tidak pantas jadi pejabat. Hari ini bangsa kita penuh oleh orang politik munafik. Di satu sisi, teriak-teriak jangan nyolong duit tapi enggak mau diperiksa hartanya," kata mantan anggota Komisi II DPR RI itu.

Pernyataan Basuki merujuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Ratifikasi PBB Melawan Korupsi. Dalam peraturan itu disebutkan, jika harta seorang pejabat publik tidak sesuai dengan biaya hidup dan pajak yang dibayar, maka hartanya akan disita negara dan dia dinyatakan sebagai seorang koruptor.

"Jadi kalau mau mengubah UU Pilkada silakan saja, tapi tetap harus melakukan pembuktian harta terbalik. Aku masuk ke DKI (jadi Wagub) enggak keluar duit. Kamu saja bego, orang minta duit dikasih terus," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.Usulan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak langsung atau diserahkan ke DPRD lewat pembahasan Rancangan Undang-Undang Pilkada tidak percaya diri untuk memenangkan hati rakyat. Pilkada tidak langsung tidak demokratis.

Sindiran itu disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok. Menurutnya, pilkada tidak langsung tak menjamin politik uang berhenti. Justru pilkada lewat DPRD bakal memperkaya anggota dewannya.

"Akar masalahnya bukan soal biaya tinggi pemilihan langsung. Mereka berpikir nyogok Rp 10 juta orang capek, mending nyogok ratusan anggota DPRD," kata Basuki usai menghadiri Indonesian Robotic Olympiad, di Tzu Chi School, Jakarta, Sabtu (6/9/2014), seperti dikutip Tribunnews.com.

Kendati Partai Gerindra dan partai pendukung Koalisi Merah Putih mendukung mekanisme pilkada lewat DPRD, pria yang akrab disapa Ahok ini tetap kritis. Menurutnya, pilkada tidak langsung mengembalikan demokrasi seperti zaman Orde Baru.

Untuk menjadi pejabat atau pemimpin daerah, kata Basuki, seseorang harus bersedia melakukan pembuktian harta terbalik. Hal ini untuk meminimalisir potensi terjadinya korupsi atau penyalahgunaan anggaran.

Basuki menjelaskan, apabila seseorang ingin menjadi pejabat, hartanya jangan hanya dicocokkan dengan pemilikan sertifikat saja. Namun juga diperiksa berasal dari mana harta yang didapatkan itu. Kemudian, dicocokkan dengan pajak-pajak yang telah dibayar.

"Kalau enggak cocok, ya hartanya sita buat negara, dia tidak pantas jadi pejabat. Hari ini bangsa kita penuh oleh orang politik munafik. Di satu sisi, teriak-teriak jangan nyolong duit tapi enggak mau diperiksa hartanya," kata mantan anggota Komisi II DPR RI itu.

Pernyataan Basuki merujuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Ratifikasi PBB Melawan Korupsi. Dalam peraturan itu disebutkan, jika harta seorang pejabat publik tidak sesuai dengan biaya hidup dan pajak yang dibayar, maka hartanya akan disita negara dan dia dinyatakan sebagai seorang koruptor.

"Jadi kalau mau mengubah UU Pilkada silakan saja, tapi tetap harus melakukan pembuktian harta terbalik. Aku masuk ke DKI (jadi Wagub) enggak keluar duit. Kamu saja bego, orang minta duit dikasih terus," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

[Baca Juga: Berantas Mafia Rusun, Ahok akan Gunakan Cara Preman ]

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA