17 June 2019

Utang Era Jokowi dan Utang Raksasa China

KONFRONTASI-  Studi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) menyebutkan, ekonomi China tengah berada di bawah tekanan utang raksasa, nilainya mencapai 28,2 Triliun dolar AS, atau sekitar Rp. 366 ribu triliun atau sekitar 100 kali utang luar negeri Indonesia. Utang China telah meningkat dengan sangat pesat sejak tahun 2007. Besarnya peningkatan mencapai 20,8 Triliun Dolar. Krisis yang melanda ekonomi Eropa dan AS menyebabkan pasar keuangan berpindah menyerbu ekonomi China, seiring pembukaan sektor keuangan negara tersebut. Sementara

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyebutkan dua bank Tiongkok akan memberikan pinjaman (utang) pada Indonesia sebesar USD50 miliar atau setara dengan Rp625 triliun (kurs Rp12.500 per USD) untuk pembangunan infrastruktur. Utang era Jokowi ama sadisnya dengan SBY.

"Pinjaman itu akan didapat dari mereka," terang Rini, saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (24/4/2015).

Menurutnya pinjaman dari China Development Bank (CDB) dan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) tersebut nantinya akan digunakan untuk membantu PT PLN (Persero) dalam membangun tranmisi dan proyek powerplan 35.000 megawatt (mw).

"PLN itu alokasinya USD10 miliar, dan USD40 miliarnya dari dua bank itu," ujarnya.

Selain itu, utang tersebut juga akan digunakan untuk membiayai jalan tol Sumatera, beberapa pelabuhan di Indonesia, kereta cepat (high speed train) atau yang lebih dikenal dengan shinkansen.

Lebih lanjut, sambung Rini, pemerintah saat ini masih melakukan tahap finalisasi mengenai technical feasibility study (studi kelayakan teknis) dan financial study (keuangan).

China menguasai dua pertiga dari peningkatan utang global dalam rentang waktu tahun 2007 – 2014 sebesar 57 triliun dolar.  Sekarang utang ekonomi China telah mencapai 286 % GDP negara tersebut. utang china tampaknya akan mengalami peningkatan dimasa yang akan datang. Utang China telah jauh melampai utang ekonomi Amerika Serikat (AS). Saat ini utang AS senilai 18 triliun dolar.
Seberapa bahaya kondisi ekonomi China ! sebagian besar utang berkaitan dengan sektor property, sekitar 40 % -45 % dari total utang. Dengan dana utang, perusahaan di negara tersebut membangun property ugal ugalan yang menyebabkan terjadinya gelembung property. Kota kota baru dengan gedung gedung megah, infrastuktur mewah. Apa yang terjadi ? kota kota baru terancam menjadi kota hantu, gedung gedung megah berubah menjadi sarang burung wallet.

Meski suku bunga sudah diturunkan dan harga property juga merosot, namun tetap tidak laku sebagaimana ekspektasi pengembang. Akibatnya ekonomi China sedang menuju kejatuhan. Pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 7 % pada kwartal I 2015. Tahun depan diperkirakan hanya akan tumbuh 6 % dan tahun tahun berikutnya hanya akan mencapai paling tinggi 4 %.

Kondisi ekonomi China merupakan alaram bagi ekonomi global. Mengapa ? karena jika utang raksasa China jatuh maka puing puing bangunan utang akan menimpa kawasan Asia tanpa ampun ! Krisis 2008 yang melanda ekonomi AS akan kembali terulang di China dalam skala yang lebih dahsyat.
Itulah mengapa International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB) dan Asian Development Bank (ADB) secara terburu buru bergabung ke dalam Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) yang dibangun Pemerintah China. Bergabungnya lembaga keuangan global tersebut adalah dalam rangka menopang kejatuhan ekonomi China yang cepat atau lambat pasti terjadi.

Seluruh dana global dimasukkan ke AIIB, termasuk dana Indonesia yang ditempatkan di IMF pada era pemerintahan SBY lalu. Namun ingat, utang raksasa ekonomi China tidak tertolong. Di Era SBY Indonesia menempatkan uang di IMF senilai 1 miliar US dolar.

Bagaimana dengan Jokowi? Dia hendak memainkan peran menjadi salah satu pelampung penyelamat bagi China agar tidak kembali tenggelam ke dasar lautan. Caranya adalah dengan dengan menyerahkan semua proyek infrastruktur raksasa kepada China.
Dengan memegang kontrak infrastruktur tersebut, beserta hak atas tanah, maka China bisa mengagunkan ke pasar keuangan global dan membentuk kembali gelembung financial China. Ini juga merupakan strategi China membebankan utangnya kepada Indonesia. Semakin banyak kontrak pembangunan infrastruktur, maka semakin besar beban utang yang dipindahkan ke Indonesia.

Itulah mengapa sejak awal pemerintahannya Jokowi sangat getol bicara infrastruktur. Tidak main-main, infrastruktur yang dimaksud adalah infrastruktur raksasa seperti Tol Laut, Tol darat, Pelabuhan, Bandara, Kereta Api, Monorel, MRT, dll, yang semuanya adalah infrastruktur yang menelan dana sekitar ratusan triliun Rupiah. Kontrak China atas infrastruktur Indonesia yang diberikan Pemerintahan Jokowi nilainya mencapai Rp 700 triliun lebih. Nilai proyek yang sangat besar untuk asing dan belum pernah dicapai oleh pemerintahan sebelumnya. Presiden Indonesia yang satu ini memang hebat ! Sak Karepmu Wae… @djokoedhi: bukan Rp 700 triliun, tapi 2000 triliun. Namun utang itu kepada AIIB, bukan kepada RRC. Jika AIIB yg jadi soal, maka sama dgn gerakan BRICK dan Del Sur sebelumnya. Memang instrumen rezim keuangan baru yg berhadapan dgn neolib (IMF, ADB, dan WB). Tentu sebaliknya, rezim AIIB itu akan memberikan peran lebih besar kpd korporasi negara. Kembali ke keynesian. Perlu dianalisis detail hubungan AIIB dgn RRC, saya kira harus dipisah. Jika RRC ambruk, AIIB tak turut ambruk. Masuknya IMF ke AIIB, periksa lagi pidato christian lagarde. RRC memang paradoksal dgn AS. Kini, timur memang sedang bangkit.

Data yang digunakan oleh penulis merupakan data yang dipublish dan menjadi analisis dari McKinsey Global Institute sebuah lembaga konsultan manajemen multinasional yang dilaporkan oleh Financial Times 5 Februari 2015. Dalam laporannya tersebut, “Beban utang di banyak negara saat ini lebih tinggi dibandingan rasio PDB (GDP) mereka”. Selanjutnya, dinyatakan pula bahwa rasio beban utang Tiongkok dengan PDB Tiongkok dari 270% sekarang menjadi 286% melampaui AS. Selanjutnya dalam laporan analisis McKinsey tersebut mengatakan bahwa walaupun tidak memasukan sektor industri (untuk menghindari perhitungan ganda) proporsi utang Tiongkok semakin rendah. Saran dari McKinsey adalah bahwa Tiongkok harus mewaspadai serangan di sektor real estate, keuangan pemerintah lokal dan cepatnya laju keberadaan sistem perbankan di Tiongkok. Namun menurut analisis McKinsey, beban utang Tiongkok secara keseluruhan masih terlihat baik, tetapi  tingkat utang Tiongkok saat ini akan membatasi kemampuan Tiongkok dalam jangka panjang untuk mengkompensasi melambatnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju. McKinsey juga menambahkan bahwa tingkat utang pemerintah lokal Tiongkok setelah pecahnya krisis finansial masihlah tetap rendah dan stabil.

Krisis ekonomi yang melanda negara-negara kapitalis besar dan akan pula terjadi dengan Tiongkok seperti yang dianalisis oleh penulis sebenarnya bukanlah analisis terbaru. Setelah pecahnya krisis finansial 2007/2008 di AS yang merambah ke beberapa negara Eropa, pemerintah AS mengambil kebijakan pelonggaran kuantitatif (Quantitative Easing) yaitu pemerintah AS mencetak dollar dan mensubsidi kapital keuangan yang justru merupakan inisiator dari krisis itu sendiri. Ini menunjukkan begitu parasit dan dekadennya kapitalisme keuangan. Kebijakan mencetak dollar ini pada akhirnya hanya akan menyebabkan devaluasi mata uang dan meluasnya krisis derivatif keuangan yang menular ke negara-negara lain. Hal ini semakin memperburuk polarisasi antara si kaya dan si miskin, dan selanjutnya mengurangi permintaan efektif di seluruh dunia serta memperluas surplus produksi seluruh dunia.

Beberapa ekonom Tiongkok sejak saat AS menerapkan kebijakan QE melihatnya hal itu akan membahayakan dan berdampak terhadap ekonomi Tiongkok dan negara-negara berkembang lainnya khususnya setelah The Fed (Bank Sentral AS) mengurangi program stimulus ekonominya (tappering off) dan keluar dari kebijakan QE. Menurut ekonom Tiongkok kebijakan tappering off The Fed tersebut akan menyerang mata uang renminbi dan negara-negara berkembang, yang akan bertransmisi ke sektor ekonomi riil dan akan menghancurkan sektor real estate negara-negara berkembang termasuk Tiongkok. Serangan terhadap sektor real estate di luar AS sudah menyerang Singapura dan sejak tahun 2013, pemerintah Singapura meminta agar pemerintah AS tidak terburu-buru keluar dari kebijakan QE karena akan berakibat buruk bagi perekonomian Singapura khususnya sektor real estate.

Untuk sektor real estate di Tiongkok yang terus tumbuh sebenarnya selain untuk terus meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang terus menurun akibat dampak dari krisis finansial/ekonomi global, mempertahankan pertumbuhan tingkat tenaga kerja, meningkatkan konsumsi (upah yang diterima pekerja konstruksi diharapkan akan digunakan sebagai konsumsi), juga sebagai bentuk intervensi negara akibat mahalnya harga-harga rumah (apartemen) di Tiongkok. Dengan dibangunnya ribuan tower apartemen oleh negara diharapkan akan menurunkan harga rumah di Tiongkok. Selain itu, pemerintah Tiongkok juga memperketat aturan terhadap sektor real estate ini. Maka tidak heran banyak dari para investor real estate di Tiongkok hengkang ke luar negeri. Jadi apa yang dilihat oleh para pengamat dengan terus tumbuhnya sektor real estate tersebut adalah lebih banyak didominasi dan dibangun oleh negara.

Nah mari kita lihat kondisi ekonomi Tiongkok apakah kedepan akan terjadi krisis. Pertama, mayoritas pinjaman (kredit) di Tiongkok berasal dari dalam negeri sehingga akan sulit berdampak dari keadaan kondisi keuangan global saat ini seperti yang dulu terjadi dengan negara-negara Asia dengan pecahnya krisis finansial 1997 yang terjadi disebabkan dari pinjaman eksternal. Sedangkan beban utang eksternal Tiongkok sebesar 3 trilyun USD yaitu 37,5% dari GDP (urutan kelima setelah AS, Inggris, Jerman dan Perancis). Kedua, Bank-bank di Tiongkok ditopang dari besarnya jumlah tabungan deposito yang menjadi salah satu sumber kredit/pinjaman/hutang di Tiongkok. Perlu diketahui bahwa jumlah tabungan deposito rakyat Tiongkok adalah terbesar sedunia. Jumlah tabungan personal rakyat Tiongkok sebesar 1,7 trilyun USD.   Tingkat tabungan di Tiongkok sebesar 38 %, salah satu yang terbesar di dunia. Sedangkan tingkat tabungan negara lain: India (34.7%), Jerman (11.7%), Inggris (7%), AS (3.9%), Australia (2.5%) [ Businessweek, June 10, 2010 ]. Jumlah tabungan deposito rakyat Tiongkok selalu besar ini dimulai dari masa kepemimpinan Mao Zedong dahulu. Reformasi dan keterbukaan sendiri sebenarnya ditopang secara tidak langsung dari tabungan yang besar dari jaman Mao Zedong. Inilah salah satu faktor yang mendongkrak perekonomian Tiongkok sejak digulirkannya reformasi dan keterbukaan (kaige kaifang).

Menurut Louis Kuijs, kepala ekonom Tiongkok Royal Bank of Scotland, “Tiongkok mempunyai sumbedaya yang cukup untuk membayar atau mem-bail out utang bank atau industri yang sakit”. Kuijs mencontohkan yaitu apabila ada 1/3 gagal bayar alias pinjaman berjalan buruk maka biaya untuk penyelamatan yang menjadi beban pemerintah hanya sekitar 7% saja dan 60% masih bisa dikelola dengan baik. Menurut data bank-bank Tiongkok dilaporkan bahwa pinjaman buruk di Tiongkok hanya 1% saja. Kuijks menambahkan bahwa yang menjadi masalah besar adalah perusahaan-perusahaan besar yang meminjam dana tersebut yaitu BUMN yang bergerak dibidang industri baja, almunium, tenaga matahari dan kapal yang terlalu mudah untuk mendapatkan kredit lunak.

Ketiga, sistem keuangan Tiongkok tidak mengenal bentuk aset sekuritasi model AS yang menjadi penyebab krisis finansial di AS tahun 2007/2008. Terakhir, cadangan devisa Tiongkok adalah terbesar dibandingkan dengan negara-negara lain yaitu sebesar 3,7 trilyun USD. Tingkat cadangan devisa ini sangat diperlukan guna menghadapi krisis likuiditas dimana sejak The Fed keluar dari kebijakan QE, gelombang besar modal keluar terjadi di negara-negara berkembang seperti yang sekarang ini terjadi di Indonesia.

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...