20 August 2019

Sri Mulyani Didesak Bebaskan Pajak Kertas, Alasannya?

KONFRONTASI-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menolak mendiskusikan upaya Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat untuk membahas "Bebas Pajak bagi Pengetahuan" (No Tax for Knowledge).

Melalui surat tertanggal 7 Agustus 2019, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati merespons negatif permohonan Pengurus SPS Pusat untuk mendiskusikan ikhwal No Tax for Knowledge tersebut.

"Kami dengan menyesal belum bisa memenuhi permohonan pengurus SPS Pusat untuk bertemu Menteri Keuangan," bunyi kutipan surat yang ditandatangani Nufransa Wira Sakti, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, tanpa ada penjelasan memadai.

Untuk diketahui, Pengurus SPS Pusat pada tanggal 9 Juli 2019 berkorespondensi dengan Sri Mulyani, guna mencari momentum mendiskusikan isu No Tax for Knowledge.

Upaya ini adalah tindak lanjut dari saran Wakil Presiden Jusuf Kalla saat pengurus SPS Pusat beraudiensi dengannya di Kantor Wapres Jalan Merdeka Utara, Jakarta, pada 18 Maret 2019 lalu.

Jauh sebelumnya, Pengurus SPS Pusat pernah bertemu dengan Sri Mulyani tahun 2008, ketika menjabat Menkeu di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, Sri Mulyani menolak usulan No Tax for Knowledge SPS.

"No Tax for Knowledge" pada hakikatnya merupakan sebuah perjuangan para penerbit media cetak guna mendapatkan keringanan terhadap pajak pembelian kertas dan penjualan produknya.

Hal yang sama telah dikenyam oleh penerbit buku di Tanah Air, yang memperoleh insentif atas pajak penjualan buku. Perjuangan ini tentu punya dasar yang kuat.(mr/okz)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...