31 March 2020

Reaksi Presiden Mengetahui Tarif Ojek Online Naik

Konfrontasi - Kenaikan tarif ojek online nampaknya bakal terealisasi. Apalagi, pemerintah sudah turun tangan membahas kenaikan tarif ojek online.

Tarif ojek online naik dikarenakan adanya keluhan pengemudi ojek online kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Diketahui, tarif yang ditetapkan oleh perusahaan aplikator seperti Go-Jek, Grab maupun Uber adalah rata-rata sebesar Rp1.600 per kilometernya, di mana fakta tersebut juga sempat membuat Presiden Joko Widodo kaget.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mengusulkan kenaikan tarif ojek online sebesar Rp2.000 per km belum termasuk potongan untuk pihak perusahaan. Perhitungan tersebut terdiri dari harga pokok sekitar Rp1.400-Rp1.500, ditambah dengan keuntungan dan jasa, sehingga didapatkan angka Rp2.000 per km.

Namun, Gerakan Aksi Roda Dua atau Garda (aliansi pengemudi ojek online) menginginkan adanya kenaikan tarif dengan pemerintah mengatur tarif ojek online bisa berada di harga Rp3.250 - Rp 3.500 per kilometernya (km).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kembali menegaskan jika pihaknya tidak bisa mengintervensi mengenai tarif ojek online (ojol). Dirinya menyerahkan sepenuhnya persoalan tarif ojek online kepada driver dan pihak perusahaan.

Menurut Budi, dirinya hanya bisa berharap permasalahan mengenai tarif ojek online bisa segera rampung. Pasalnya, persoalan mengenai ojek online menyangkut tentang kehidupan banyak orang.

"Saya berharap masalah tarif itu bisa diselesaikan bilateral oleh mereka. Karena bayangkan banyak sekali ojek-ojek itu yang mengharapkan penghidupan dari situ jadi harus kita support semuanya," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Selasa 3 April 2018.

Menurut Budi, dirinya tidak memilki kewenangan terhadap penetapan tarif karena Go-Jek maupun Grab pada ojek online. Karena tidak ada dalam undang-undang jika ojek baik online maupun konvensional tarifnya bisa diatur oleh pemerintah. Apalagi, ojek bukanlah menjadi transportasi umum yang dilegalkan oleh pemerintah.

Menurut Budi, dirinya hanya memiliki kewenangan untuk mengatur ojek online secara umum. Seperti salah satu yang paling utama adalah masalah kesalamatan dan kemanan dari driver maupun penumpangnya.

"Jadi saya sampaikan ojek online 2 hari lalu sudah dilakukan satu pembahasan yang saya senang ada juga inisiatif dari aplikator untuk bertemu langsung dengan asosiasi driver atau tukang ojek," kata Budi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menyatakan usai membahas bersama diketahui bahwa dalam forum ojek online memang tak boleh ada kesepakatan tarif. Sebab, persoalan tarif memang bagian dari persaingan usaha.

"Setelah tahu bahwa memang enggak boleh dalam forum seperti itu ada kesepakatan harga (tarif). Dan tadi kan ada dua aplikator itu juga, jadi enggak boleh ada kesepakatan harga yang kemudian disampaikan dalam forum gitu, jadi itu termasuk dalam persaingan usaha," jelas Budi usai rapat di Kantor Kemenhub, Jakarta, Rabu 4 April 2018.

Dia mengatakan, pada prinsipnya kedua aplikator menyepakati adanya skema kenaikan tarif. Kendati demikian itu akan ditindaklanjuti langsung oleh aplikator dengan merumuskan kembali indikator-indikator perhitungan tarif.

"Itu nanti akan ditindaklanjuti oleh aplikator dengan merumuskan kembali indikator-indikator perhitungan, dengan mungkin nanti meminta pertimbangan atau melibatkan pihak Garda," jelasnya.
BERITA TERKAIT +

    PNS yang Masuk saat Lebaran Dapat Tambahan Cuti Tahunan
    IPO, Saham Indah Prakasa Sentosa Stagnan
    Ratusan Pengemudi Uber Daftar Jadi Mitra Grab

Pada akhirnya, lanjut Budi, baik Grab dan Go-Jek akan memiliki pertemuan tersendiri dengan masing-masing mitra pengemudinya untuk membahas secara rinci soal penetapan tarif ojek online di masing-masing perusahaan.

"Nanti mereka akan ada pertemuan sendiri antara aplikator dengan mitra masing-masing untuk menentukan sendiri, kan itu rahasia perusahaan masing-masing," pungkasnya.

CEO sekaligus pendiri Go-Jek Nadiem Makarim masih enggan angkat bicara perihal persoalan ojek online, baik menyangkut tarif maupun usulan pemerintah untuk menjadikan perusahaan penyedia aplikasi sebagai perusahaan transportasi.

Sembari berjalan dia mengatakan belum bisa memberikan pendapat apapun. Dia memilih untuk tidak membiarkan Go-Jek yang dia pesan menunggu lama.

"Mohon maaf saya belum bisa comment, Go-Jek saya sudah datang," ujarnya di Hotel Shangrila, Jakarta, Kamis 5 April 2018. (oke/mg)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...