30 January 2020

Pemerintah Akan Deregulasi Hambatan Ekonomi Syariah

KONFRONTASI - Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu dekat akan mengubah atau menghapuskan regulasi (deregulasi) yang selama ini menghambat perkembangan ekonomi syariah.

"Kita akan segera bicarakan kepada OJK untuk deregulasi. Bagaimana agar regulasi seluruhnya kondusif. Kami akan menilai peraturan-peraturan yang tidak tepat," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil yang juga anggota Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) pada Islamic Finance News di Jakarta, Rabu (6/4).

KNKS akan menjadi wadah koordinasi antara pemerintah, OJK dan juga Bank Indonesia. Namun, hingga saat ini, pembentukannya masih menunggu penerbitan peraturan presiden.

Sofyan menyebutkan selama ini perkembangan ekonomi syariah di Indonesia lebih banyak digerakkan oleh sektor swasta.

Dengan KNKS tersebut, pemerintah baru memulai peranan penting untuk mengembangkan ekonomi syariah.

Salah satu yang menjadi usulan untuk deregulasi mengenai pajak bunga deposito syariah, seperti diungkapkan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Mulya Siregar beberapa waktu lalu.

Sofyan menambahkan upaya deregulasi itu juga untuk menyinergikan peraturan dari pemerintah dan BI serta OJK agar tidak ada tumpang tindih yang bisa menghambat perkembangan ekonomi syariah.

Selain deregulasi, Sofyan mengungkapkan, KNKS juga bisa saja menawarkan insentif bagi industri perbankan agar mengembangkan bisnis syariahnya.

Maklum, perbankan syariah masih terkendala dengan kapasitas permodalan untuk bisa meningkatkan pangsa pasar dengan perbankan konvensional.

Hingga saat ini, Sofyan mengakui, pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia belum begitu memuaskan. Menurutnya, masih banyak potensi ekonomi syariah yang tidak tergali.

Misalnya perbankan syariah hanya mampu meraup pangsa pasar sekitar lima persen dari total pasar perbankan Indonesia.

"Perbankan syariah masih di bawah performa dan belum mencapai potensinya secara penuh. Kapasitas yang kurang memadai untuk mendapat pintu besar daalm bisnis tidak lepas dari kapasitas modal," kata Sofyan dalam sambutannya pada acara tersebut.

Potensi peningkatan porsi surat utang syariah atau sukuk juga menjadi perhatian besar KNKS.

"Sukuk akan menjadi bagian penting pembiayaan yang diserap pemerintah," ujarnya. (rol/ar)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...