Kritik Pemerintahan Masa Lalu, Kadin Sebut Kepemimpinan Jokowi Akomodatif

KONFRONTASI - Terkait pembangunan ekonomi yang akan dimulai dari daerah, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) segera menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) awal Maret 2015. Rapimnas itu dimaksudkan memberi masukan kepada Pemerintahan Jokowi-JK.

"Kebijakan ekonomi pemerintah masa lalu lumpuhkan pengusaha di daerah.
Sekarang pemerintah Joko Widodo lebih akomodatif, maka kita proaktif
selenggrakan Rapimnas memberi draft masukan kebijakan buat pemerintah," kata Wakil Ketua Bidang Organisasi Kadin, Nur Achmad Affandi yang membacakan putusan rapat 26 pengurus Kadin daerah di Jakarta, Senin (9/2).

Menurut Affandi, rapat pengurus itu didukung Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Oesman Sapta dan Ketua Kadin Rizal Ramli.

Namun di kota mana persisnya Rapimnas diselenggarakan, Affandi menyebutkan, masih belum ditentukan. Yang pasti Rapimnas akan dihadiri pengurus Kadin dari 34 Propinsi.

"Kita melihat Presiden Jokowi dan pemerintah baru mendengarkan daerah. Momentum ini, Kadin akan merumuskan daftar usulan pembangunan yang bermuara menguatkan ekonomi di daerah," terangnya.

Dia juga mengungkapkan, dalam beberapa kunjungan ke daerah, seperti ke Jatim, Kalimantan, Presiden mengeluarkan kebijakan yang menggairahkan pembangunan di daerah.

Karena itu, dalam Rapimnas nanti, Kadin Indonesia akan memberikan masukan  daftar panjang kebijakan yang perlu diambil pemerintah.

Sebagai misal, dia menyebutkan kebijakan pembangunan smelter yang mengakibatkan banyak penumpukan tambang di daerah. Padahal, perusahaan besar seperti PT Freeport diberikan dispensasi waktu panjang tapi belum selesai merealisasikan membangun smelter.

"Kalau dibiarkan terus, akhirnya mereka yang dulu berjuang menambang akan kalah dan masuk investor asing," pungkasnya.[ian/rm]

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA