Kadin Ajari Jokowi Revolusi Mental

KONFRONTASI - Untuk sektor kelautan dan perikanan,  Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengajukan tiga poin "revolusi mental" kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) untuk meningkatkan perekonomian nelayan di seluruh Indonesia.

"Kami mengajukan tiga poin untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Hal ini sejalan dengan kampanye Presiden Jokowi,” ujar Wakil Ketua Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto, kepada wartawan, Senin (24/11).

Yugi menjelaskan tiga poin revolusi mental tersebut. Pertama, pembangunan 1.000 sentra perikanan terpadu di kampung-kampung nelayan di wilayah pesisir. Hal ini, kata dia, sesuai dengan visi Presiden Jokowi yang akan menciptakan 1.000 sentra perikanan terpadu dalam 5 tahun ke depan.

"Kadin siap menjadi fasilitator, karena Kadin ada di 33 provinsi seluruh Indonesia," kata Yugi.

Kedua, pembangunan cold storage sesuai standar yang dibutuhkan nelayan. Pasalnya, kata dia, tanpa cold storage atau freezer maka ikan hasil melaut nelayan akan dibuang kembali ke laut pada sore harinya. Akibatnya, nelayan sering menderita kerugian besar. Karena itu, lanjut dia, sebaiknya pemerintah dengan modal sendiri atau kerjasama dengan swasta secara menguntungkan, bersama berinvestasi membangun cold storage yang standar. Khususnya bagi daerah-daerah yang kurang visible.  

"Karena cold storage ini nyawanya pengusaha perikanan, khususnya kelas menengah ke bawah. Kan tidak mungkin mengharapkan swasta sendiri untuk membangun itu yang nilainya diatas Rp 5 miliar," jelas Yugi.
 
Ketiga, pemerintah harus memastikan masalah ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bagi setiap nelayan. Pasalnya, banyak lokasi tidak menerima pasokan BBM bagi nelayan setelah pemerintah mengumumkan pengalihan subsidi BBM ke sektor produktif.

"Kadin ingatkan Pemerintah dan Pertamina untuk menjaga pasokan BBM bagi kebutuhan nelayan. Jangan seperti saat ini, berdasarkan laporan yang Kadin terima di lapangan, ada jarak kekosongan pasokan BBM bagi nelayan selama 20 hari. Ini kan bahaya bagi nelayan," ungkap Yugi.

Meski menyetujui pemerintah mengalihkan subsidi BBM bagi nelayan ke sektor yang produktif, namun Kadin juga mengkritik pemerintah dan Pertamina yang melakukan pembiaran ketiadaan pasokan BBM bagi nelayan. Seharusnya, tambah Yugi, Pertamina atau pemerintah menjamin ketersediaan pasokan BBM bagi nelayan sehingga tingkat kerugian nelayan bisa diminimalisasi.[ian/rm]

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA