25 May 2017

Politik

Fadli Zon: Presidential Threshold Sudah Basi

KONFRONTASI-Penggunaan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold pada Pemilu Serentak 2019 dinilai sudah tak relevan. Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra Fadli Zon pun mempertanyakan alasan sejumlah fraksi yang bersikeras mempertahankan presidential threshold.

“Jadi, ketentuan threshold 2014 itu tidak bisa dipakai untuk Pemilu Serentak 2019. Itu sudah basi, jadi tidak mungkin dipakai,” katanya di lobi Gedung Nusantara III, Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Rabu (24/5/2017).

Setelah Cabut Banding, Ahok Mengundurkan Diri

KONFRONTASI-Pihak keluarga membenarkan bahwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengundurkan diri dari jabatan Gubernur DKI Jakarta. Hal tersebut disampaikan oleh Fifi Letya Indra Purnama, adik yang juga kuasa hukum Ahok dalam perkara penodaan agama

Keputusan tersebut diambil usai Ahok mencabut banding atas vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

"Iya benar, Pak Basuki mengundurkan diri Selasa (23/5/2017) kemarin," kata Fifi, saat dikonfirmasi, di Jakarta, Rabu (24/5/2017) malam.

Tags: 

Korupsi, Politikus PKS Ini Gunakan Sandi "Juz" dan "Liqo"

KONFRONTASI-Kasus suap proyek jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menyeret politikus PKS, Yudi Widiana Adia, sebagai tersangka. Dalam menjalankan aksinya, Yudi menggunakan kode dalam bahasa Arab yaitu ‘juz’ dan ‘liqo’ saat mendapat komitmen fee dari pengusaha So Kok Seng alias Aseng.

Dalam dakwaan jaksa yang dibacakan di Pengadilan Tipikor, Senin (22/5/2017) lalu diketahui keduanya berkomunikasi melalui kader PKS yang lain, Muhammad Kurniawan yang juga anggota DPR Kota Bekasi.

Tags: 

Pandu Pelantikan OSO, MA Langgar Hukum Administrasi

KONFRONTASI-Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan menilai, langkah MA memandu sumpah jabatan terhadap Ketua DPD Oesman Sapta Odang (OSO) telah melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pemanduan tak sesuai putusan MA. 

Pengadilan tertinggi itu sebelumnya membatalkan Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib yang memangkas masa jabatan pimpinan menjadi 2,5 tahun. Pemanduan sumpah yang dilakukan Wakil Ketua Mahkamah Bidang Nonyudisial Suwardi pun dinilai tak bisa dibenarkan. 

"Dengan demikian masa jabatan DPD RI kembali menjadi lima tahun dan tindakan MA yang memandu sumpah jabatan DPD konkret melanggar hukum administrasi," terang Bagir di ruang sidang Pengadilan Tata Usaha Jakarta, Pulogebang, Jakarta Timur, Rabu 24 Mei 2017.

Menurut dia, pemanduan sumpah bukan hanya tindakan seremonial. Hal itu bisa menimbulkan akibat hukum lain.

Sementara itu, Irmanputra Sidin, kuasa hukum Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas, menuturkan bila langkah administratif lebih mudah dianulir. Namun, bila putusan MA tidak dilaksanakan, kewibawaan putusan lain akan runtuh. 

Surat Kiai NU Sikapi Pilkada Jawa Timur Bukan Termasuk Intervensi

KONFRONTASI  --  Tokoh Nasional Mahfud MD menilai surat kiai-kiai Nahdlatul Ulama menyikapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur bukan suatu intervensi, tetapi aspirasi yang biasa terjadi.

"Tidak apa-apa ada surat seperti itu dan menurut saya bukan intervensi, tapi justru aspirasi," ujarnya kepada wartawan usai menghadiri "Temu Tokoh Jawa Timur" di Surabaya, Selasa (23/5).

Kejagung Sedang Menyidik Korupsi Pertamina di Blok BMG Australia

KONFRONTASI -  Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung kini tengah menyidik kasus dugaan korupsi penyalahgunaan investasi pada PT Pertamina (Persero) di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia Tahun 2009.

"Tim Penyidik telah memeriksa Saksi sebanyak 15 orang," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung M Rum kepada wartawan, Selasa (23/5).

Kasus Penistaan Agama Oleh Aking Saputra Diserahkan ke Polres Karawang

KONFRONTASI -  Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, bersama Komunitas Intelijen dan Tim Penanganan Konflik Sosial Daerah setempat membahas kasus penistaan agama seorang pengusaha, Aking Saputra, yang dinilai menistakan agama Islam.

Dalam rapat yang dipimpin Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana, di ruang rapat pemkab, Selasa (23/5) bahwa sejumlah pihak sepakat menyerahkan kasus penistaan agama itu ke aparat kepolisian setempat.

"Hasil rapat, kasus itu harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku," kata Cellica.

Kesewenangan Negara Harus Disudahi

Oleh:  Bambang Prayitno*

Catatan Dari Seminar dan Peluncuran Buku "Usut Tuntas Kasus Korupsi Ahok"

 

Sandiaga Pergi Umroh untuk Doakan Jakarta

KONFRONTASI-Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Salahuddin Uno menjalankan ibadah umroh bersama keluarganya yang akan secara khusus berdoa untuk Jakarta.

"Mensyukuri semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Semoga di bulan Ramadan ini bisa mempersatukan kita kembali dan menyejukkan Jakarta," kata Sandiaga di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Rabu.

Pemerintah Dinilai Ragu Tindak Penyebar Hoax

KONFRONTASI -  Sekretaris Umum Persatuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Pdt. Gomar Gultom mengimbau agar bangsa Indonesia kembali pada persaudaraan sebangsa dan setanah air, serta tak terbawa pihak-pihak yang ingin mengadudomba masyarakat agar terjadi perpecahan di NKRI.

Disamping itu, menurutnya pemerintah juga harus serius melakukan penegakkan hukum terhadap segala bentuk ketidakadilan yang menimpa kelompok masyarakat yang menjadi korban adu domba tersebut.

Pages