19 February 2018

Opini

Sri Mulyani Tak Pantas Dipuji: Tanggapan atas Tulisan Chatib Basri

Oleh: Natalius Pigai*

Saya sudah membaca tulisan Chatib Basri mantan menteri keuangan tentang pemberian penghargaan terhadap Sri Mulyani. Tulisan yang isinya membela secara berlebihan terhadap Sri Mulyani sebagai menteri yang pantas mendapatkan penghargaan justru menjadi bumerang bagi Chatib karena banyak orang mencemooh dan tidak merespons positif . Termasuk kami yang orang awam dalam ekonomi, namun merasakan penderitaan atas kebijakan menteri keuangan Sri Mulyani selama ini. 

SDA Melimpah untuk Siapa?

Oleh: Trisnawati
 
 

Chatib Basri, Dangkal dan Salah Berpihak

Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri hari ini (17/2) membuat tulisan di BBC Indonesia yang berjudul Menteri Terbaik di Dunia: Mengapa Sri Mulyani Layak Mendapatkan Predikat Itu? Sebuah tulisan yang intinya hendak membela Sri Mulyani atas penghargaan Best Minister yang diberikan World Government Summit minggu lalu. Memang sebuah tulisan yang bagus cara penulisannya, tapi tulisan ini terlalu anekdotal, kurang didukung oleh analisis yang ilmiah dan data-data statistik.

Makna Kata Hatre of Speech untuk Perubahan dan Konflik

Oleh: Asp Andy Syam

Skenario multi konflik.

Bahaya permainan kata-kata dengan menebarkan " hatre of speech" untuk membangun dan menciptakan sikap permusuhan menghampiri konflik (Proxi War) dan mengamcam kehancuran NKRI.

Poligami dan Karir Politik

Oleh: Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

DPR Ternyata Tidak Berupaya Bubarkan KPK, Hanya Rekomendasi

OLEH: MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (NSEAS)

Semula masa Kerja Pansus Angket KPK berakhir 28 September 2017. Namun, resminya Pansus Angket ini membubarkan diri pada Rapat Paripurna DPR 14 Februari 2018.

Sebelum Paripurna DPR 14 Februari  ini, kerberadaan atau eksistensi KPK sebagai produk gerakan reformasi anti KKN kini dalam perdebatan dan polemik publik. Ada  kelompok memiliki wacana dan pendapat yakni bubarkan KPK. Alasan kelompok ini antara lain:

The Chosen: Bagian Pertama

Oleh: Imam Shamsi Ali*

Hampir selama sebulan Januari lalu saya mendapat kesempatan untuk kembali ke tanah air tercinta. Sebagai putra bangsa yang telah hidup di luar negeri lebih 31 tahun, sejak memulai kuliah di Pakistan sekitar tahun 1988 hingga saat ini, pulang kampung adalah momen yang selalu menarik dan manis.

Investasi Jumbo Negara Islam di Pertamina

Oleh: Djoko Edhi Abdurrahman
Anggota Komisi Hukum DPR 2004 – 2009, Ketum Indonesia Tax Watch, Wasek Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama, PBNU

Setelah investasi Saudi Arabian Oil (Aramco) untuk kilang RDPM Cilacap Maret 2017, kini menyusul OOG (Overseas Oil and Gas LCC) dari Oman untuk kilang Bontang dengan 10 miliar USD (Rp 130 triliun).

Bantuan Hukum Probono Sebagai Pendekatan Kebangsaan Pengentasan Kemiskinan: Bagian Ketiga

Oleh: DR. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H.

Area Dan Batasan Bantuan Hukum Probono

Negara yang Haram Kritik

Oleh: Ferdinand Hutahaean

Memasuki tahun ke empat pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, tampaknya Indonesia semakin mundur ke peradaban anti kritik, anti demokrasi dan anti kebebasan berpendapat. Padahal semua aturan tentang kebebasan berpendapat itu diatur oleh rambu-rambu yang masuk dalam hukum pidana. Kebebasan ada tanggung jawabnya.

Pages

Berita Terkait