25 May 2017

Opini

Mengapa Pribumi Kian Terpinggirkan?

Oleh: Gde Siriana

Di era Orde Baru, banyak pengusaha keturunan Tionghoa (non pribumi) yang dibentuk dan diciptakan oleh penguasa saat itu. Pribumi Indonesia tidak mendapatkan manisnya pertumbuhan ekonomi yang dicetak Orde Baru saat itu. Kalaupun ada, jumlahnya tidak sebanding dengan proporsi jumlah pribumi di Indonesia.

Tags: 

Benarkah Jokowi Cilaka Dua Belas?

Oleh: Salamuddin Daeng (AEPI)

Jokowi cilaka dua belas. Satu persatu aset negara jatuh ke tangan asin‎g. Kalau dulu negara kehilangan aset seperti Indosat,  kapal tanker Pertamina, dan lain lain, kini kita kembali kehilangan bandara Halim Perdanakusuma di tangan pemerintah yang lahir dari partai politik nasionalis.

Cara Mengusir China "Penjajah Ekonomi" Dari Indonesia

Oleh : Dahlan Watihellu

ICOR Darurat Itu Yang Harus Digebuk Mister Presiden!

By Djoko Edhi S Abdurrahman

(Ketum Indonesian Tax Watch dan Wakil Sekretaris Pemimpin Pusat Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama, PBNU). 

 

Saya terkejut membaca tulisan Christianto Wibisono kemarin yang menyebut angka ICOR kita adalah 6.0 yang mestinya 2.0. Ini angka darurat. Sepanjang rezim Soeharto, angka ICOR tertinggi adalah 3.0 akibat korupsi, ekonomi rente dan oligopoli. 

Reklamasi, Dana Politik dan SInyal Istana

KONFRONTASI- Hampir dapat di pastikan bahwa Reklamsi Teluk Jakarta (Reklamasi) menyimpan misteri kuat yang perlu di bongkar tuntas ke Publik. Ada dugaan kuat bahwa dalam Reklamasi itu pasti terkait dengan pedanaan dalam transaksi politik dan kekuasaan.

Toleransi yang memihak

Oleh: Imam Shamsi Ali* 

Sejujurnya semakin kita melibatkan diri dalam banyak hiruk pikuk dunia kita saat ini semakin pula membingunkan. Kalau bukan karena sebuah tujuan mulia, yaitu demi terwujudnya hubungan yang harmonis dan perdamaian di antara manusia boleh jadi sebagian di antara kita akan berpikir: "who cares and why care?"

Bagi saya melibatkan diri dengan berbagai upaya membangun dialog, demi terwujudnya saling memahami, mwnghormati bahkan kerjasama, tidak saja karena tuntutan sosial. Bukan hanya karena posisi saya sebagai minoritas yang hidup dalam tatanan masyarakat mayoritas non Muslim. Terlebih lagi di negara super power yang memang masih relatif belum paham tentang Islam. 

Ada dua hal minimal yang menjadi pijakan saya dalam membangun dialog ini. Pertama, karena memang saya meyakini jika agama yang saya anut ini adalah agama yang mengedepankan dialog dan kerjasama di atas konflik dan permusuhan. Agama yang mengedepankan toleransi, saling memahami dan menghormati di atas pandangan sempit, saling mencurigai dan mengecilkan bahkan mengucilkan.

Berbagai ayat dalam Al-Quran, terutama tentang ayat "ta'aruf" (saling mengenal) dan "tanawwu'" (pluralitas) serta ayat yang mengakui esksitensi keyakinan orang lain kendatipun tidak menyetujuinya (lakum dinukum wa liya diin) serta ketauladanan kepada Rasulullah SAW menjadi acuan saya dalam membangun dialog itu.

Kedua, karena saya memahami betul bahwa dunia kita saat ini adalah dunia global. Dunia yang ditandai salah satunya oleh "interconnectedness" (saling tergantung antara satu dan lainnya). Dunia yang semakin kecil sehingga semua manusia sesungguhnya hidup di bawah atap yang sama. Bahwa dengan kemajuan sains dan tekonologi, khususnya di bidang telekomunikasi dan informasi, hampir saja menjadikan pembatas di antara manusia tumbang. Dan karenanya manusia hanya punya satu pilihan, berdialog dan kerjasama. Atau saling menjauh, mencurigai dan membenci, lalu bermusuhan dan berperang.

Dalam dialog dan kerjasama sesungguhnya diperlukan "mutualitas" (mutuality). Artinya jika anda ingin dikenal maka belajarlah mengenal orang. Jika anda ingin dipahami maka belajarlah memahami orang lain. Jika anda ingin dihormati maka anda harus belajar menghormati orang-orang di sekitar anda. Intinya tepuk tidak akan terjadi hanya dengan sebelah telapak.

Kata mutualitas di atas itulah sesungguhnya yang tercermin dari ayat "saling mengenal" (ta'aruf) yang disebutkan di atas. Bahwa proses membangun toleransi dan kerukunan itu adalah bagian dari dinamika komunal. Dan karenanya mengharuskan setiap anggota komunitas itu untuk mengambil bahagian. Ada hukum timbal balik dalam proses membangun toleransi itu.

Artinya toleransi seharusnya tidak dipahami sebagai tanggung jawab sepihak. Dan tidak ditujukan untuk kepentingan sepihak semata.  Menuntut sikap toleran dari orang lain dengan sendirinya menuntut anda untuk membangun sikap toleransi itu. Tidak sekedar mengenal hak dalam toleransi. Tapi juga sadar tanggung jawab dalam toleransi.

Pemahaman toleransi seperti inilah sesungguhnya yang diajarkan oleh Islam. Toleransi yang terbangun di atas asas keadilan. Bahwa toleransi harus ditegakkan kepada semua tanpa pandang bulu, tanpa ikatan kepentingan pribadi atau golongan. 

Toleransi dan kepentingan 

Kenyataannya membangun toleransi ternyata tidak seindah harapan dan idealisme banyak orang. Dalam prakteknya toleransi  seringkali identik dengan kepentingan tertentu. Kentalnya kepentingan dalam proses toleransi ini seringkali membingunkan. Tidak saja di luar dari satu kelompok sosial atau komunitas. Bahkan dalam satu komunitas sekalipun sangat membingunkan.

Di atas saya menyebutkan bahwa toleransi seyogyanya tidak memihak kepada golongan, tapi menganut asas keadilan yang tidak memiliki batas apapun. Tapi ketika bersentuhan dengan kepentingan, dalam satu golongan pun terkadang menjadi korban toleransi atau juga intoleransi. Ada pihak-pihak yang rela mengorbankan kelompoknya demi memburu kepentingan yang dimaksud.

Saya barangkali ingin blak-blakan dan terbuka apa adanya dengan pengalaman saya sendiri. Sejak awal saya terlibat dalam membangun dialog dan kerjasama lintas agama, saya banyak mendapat pujian. Dikarenakan saya banyak menyuarakan pembelaan terhadap ketidak adilan terhadap minoritas non Muslim di dunia Islam. Apa yang saya sampaikan adalah kenyataan yang masih terjadi di berbagai negara-negara Muslim mayoritas, khususnya di Timur Tengah.

Saya tidak merasa tersanjung dengan pujian itu. Karena saya merasa membela hak-hak minoritas non Muslim di tengah-tengah mayoritas masyarakat Muslim adalah "amanah risalah". Bukankah Rasul SAW menyebutkan: "Barangsiapa yang menyakiti minoritas non Muslim maka saya adalah musuhnya di hari Kiamat kelak" (hadits). 

Akan tetapi pujian itu berbalik ketika pembelaan saya lakukan kepada sesama Muslim. Saya melakukan pembelaan di saat ketidak adilan dilakukan kepada komunitas Muslim, baik di barat maupun di negara-negara mayoritas Muslim itu sendiri. Kenyataan yang terkadang sebagian mereka yang mengaku pahlawan toleransi telah buta mata, bahkan buta mata hati untuk melihat dan mengakuinya.

Dalam beberapa tulisan terdahulu saya banyak menyinggung ketidak adilan terhadap umat ini dalam banyak hal. Ketidak adilan politik, sosial ekonomi, bahkan hampir saja dalam segala aspek kehidupan manusia. 

Tapi yang paling tidak adil adalah pemaksaan persepsi jika umat ini tidak lagi toleran, bahkan radikal di saat umat Islam terlibat dalam kompetisi apa saja dan berada di atas angin. Mungkin pilkada DKI adalah contoh terdekat dari kenyataan ini. Terlepas dari aksi 411, 212, maupun 515 dan lain-lain, kemenangan Anies Sandi di Jakarta secara drastis dan dramatis dirubah dari pertarungan demokrasi ke pertarungan radikal - moderate. Pertarungan antara mereka yang toleran melawan mereka yang intoleran. Ada upaya sistimatis yang ingin membangun persepsi bahwa kemenangan Anies Sandi adalah kemenangan kaum radikal dan intoleran. Bukan kemenangan kandidat melalui proses demokrasi.

Dan oleh karenanya dengan sendirinya mereka yang mendukung Anies Sandi adalah kelompok radikal dan intoleran. Mereka yang mendukung Anies Sandi adalah kelompok yang anti Pancasila dan kebhinnekaan dab NKRI. Kampanye ini kemudian diperluas menjadi seolah-olah Indonesia kini berada di ambang bahaya radikalisme. Diperburuk kemudian dengan ancaman bahwa NKRI kini seolah memasuki keadaan genting seperti Irak dan Suriah.

Bayangkan dalam beberapa hari terakhir saja berbagai media di Barat telah menuliskan kemenangan Anies Sandi sebagai kemenangan kelompok Islamis (radikal). Dari Wall Street, New York Times hingga ke Democracy Now semuanya seolah menyimpulkan bahwa Indonesia kini berada diambang bahaya radikalisme.

Hukum Penodaan Dan Penistaan Agama Jangan Dihapus !

Oleh: Yusril Ihza Mahendra*


Di negara demokrasi, setiap warganegara mempunyai hak untuk menyampaikan pikiran dan pendapat karena hal itu dijamin oleh konsutusi kita, UUD 45. Termasuk pula hak untuk menyuarakan penghapusan pasal2 penodaan dan penistaan agama sebagaimana diatur dalan UU No 1/PNPS/1965 dan Pasal 156 serta Pasal 156a KUHP. Namun, setiap warganegara berhak pula menyuarakan aspirasi sebaliknya, yakni mempertahankan ketentuan hukum yang mengatur penodaan dan penistaan agama itu, bahkan mengubah sanksinya menjadi lebih berat lagi.

Terimakasih Setnov

Terimakasih Setya Novanto (Setnov), kehadiranmu  telah membuka pandangan kami ttg demokrasi yg sedang dimanipulasi.

Mandat Suci, Kini Dibeli

Oleh: Gunawan Muhammad, budayawan

Sejak dini kami diajari di semua jenjang pendidikan, bahwa di negara ini yg berdaulat adalah rakyat. Kedaulatan rakyat itu bagi kami laksana kalimat suci. Rakyatlah yg punya kuasa, punya daulat. saking berdaulatnya rakyat, kami hampir percaya bahwa suara rakyat adalah suara tuhan.

Tags: 

Mampukah Jokowi Mengatasi Jusuf Kalla?

KONFRONTASI- Bukan Prabowo, bukan SBY, bukan pula Anies-Sandi, apalagi rakyat Jakarta.  Pemenang sejati Pilkada DKI 2017 adalah Jusuf Kalla alias JK.  Tidak heran, dengan terbuka JK semakin berani dan lantang sekaligus mengejutkan dengan pernyataan-penyaan politik yang mengarah ke SARA.

Tags: 

Jusuf Kalla dan Pilkada DKI

SEWORD-Tiba-tiba banyak analisa bermunculan tentang keterlibatan Jusuf Kalla pada Pilkada DKI Jakarta. Apalagi ketika milad ke-75 Wapres RI, Gubernur Terpilih Anies R Baswedan hadir dengan senyum manis bin menawan. Sandiaga Uno sebagai Wakil Gubernur Terpilih pun hingga dengan tergesa cium tangan Kalla. Benar-benar pemandangan yang terbuka untuk ditafsir tanpa perlu banyak berpikir.

Tags: 

Pages

Berita Terkait