9 April 2020

Opini

Menanti Keberanian Pemimpin Mengambil Kebijakan Lockdwon

Oleh: Yuni Damayanti

Pemerintah belum berencana berencana mengambil langkah karantina total atau lockdwon. Tim pakar gugus tugas penanganan virus corona atau covid-19, Wiku Adisasmito, mengatakan langkah pembatasan ini bisa berpengaruh besar terhadap roda perekonomian rakyat. “ itu memiliki implikasi ekonomi, sosial, dan implikasi keamanan. Oleh karena itu  kebijakan itu blm bisa diambil pada saat ini”.

Corona Mengembalikan Peran Perempuan pada Fitrahnya sebagai Ibu

Oleh : Riana Magasing M,Pd

Wabah corona yang terus meningkat di Indonesia membuat pemerintah mengambil kebijakan untuk menghentikan sementara berbagai aktifitas berkumpul termasuk dunia pendidikan guna mencegah laju penyebaran covid-19 salah satunya aktifitas belajar mengajar di sekolah

Menakar Peran Ibu di Masa Pandemi

Menindaklanjuti keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nadiem Anwar Makarim dalam rangka mengantisipasi penyebaran Covid-19 di lingkungan lembaga pendidikan. Maka sejak Senin, 16 Maret 2020 hampir seluruh sekolah se Indonesia di liburkan dan mengganti pembelajarannya dengan mengerjakan tugas di rumah atas pengawasan orangtua. Mekanismenya, guru memberi tugas untuk beberapa hari dan tugas langsung di kumpulkan ke guru tiap harinya via online.

Pejabat Publik

Oleh:   Djoko Edhi Abdurrahman

 

 

"Sri Mulyani kesulitan dana Covid-19. Tapi Luhut Binsar Panjaitan,  tidak mau dana untuk ibukota baru diganggu. Kita sama-sama tahu,  yang ada di pikiran beliau duit duit duit.  Tak ada sedikitpun untuk negara",  kata Said Didu.  
Ucapan itu yang mau dipidanakan Luhut menggunakan UU ITE. Komen saya: tak masuk ke pasal bro!  Apakah itu mencemarkan nama baik?  Luhut di situ adalah Menko, pejabat publik.  Kata Luhut dengan arogan: "Jabatan saya sangat tinggi.  Saya berkuasa".

Untuk Said Didu, Luhut, Dan Kita

Oleh : Anton Permana.
 

 


Perseteruan antara mantan Sekjen Meneg BUMN Muhammad Said Didu dengan Menko Maritim Jendral TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan sudah mencuat dan berujung ke ranah hukum.

Ada yang menganggap hal ini ‘cemen’ dan ada juga yang menganggap hal serius sekali. Tapi ada juga yang cuek bebek alias ‘basipakak bangak’.

Menyoal THR dan Gaji ke-13 ASN di Tengah Pandemi Corona

KONFRONTASI-Bila penangkapan saya benar, dari pemberitaan di sejumlah media, ada kesan semacam kebimbangan pemerintah, apakah tahun ini akan tetap memberikan THR dan gaji ke 13, atau tidak. Tentu semuanya berargumentasi Covid-19 dan dana APBN yang sedang cekak untuk memerangi wabah ini. Kini ASN/TNI/Polri harap harap cemas menunggu keputusan Presiden Jokowi dan Menkeu Sri Mulyani. 

Menanggapi wacana ini, sebaiknya Pemerintah tetap membagikan THR dan Gaji ke 13. Jangan ada kesan bimbang dan ragu sedikitpun. Makin cepat dibagikan makin baik. Kenapa? 

Apakah Rakyat Kena Prank (lagi)?

Kegamangan masyarakat di tengah pandemi amat terasa mulai dari terbatasnya APD, kebutuhan yang makin mahal, khawatiran masalah dapur yang ingin tetap ngebul padahal di luar sana ada makhluk kecil yang siap menyergap dan rentetan masalah lainnya karena ulah virus yang berasal dari Wuhan ini.

Kompromi dan Politik Islam

Dari Inspirasi Politik Amerika hingga Umar bin Abdul Aziz dan Harus Ar Rasid

 

KONFRONTASI -  Kompromi, memang telah menjadi tabiat politik klasik. Kompromi jenis ini pernah diterapkan secara praktis oleh Spartakus. Ia menyertakan dua lawannya ke dalam kekuasaan. Jadilah mereka bertiga mengelola kekuasaan. Spartakus aman dengan kekuasaannya. Dan Spartakus, kelak dikenang dunia hukum dan politik sebagai otak, sekaligus peletak dasar konsep Triumvirat.

RUU Kontroversial di Persimpangan Corona

Oleh: Djumriah Lina Johan
Praktisi Pendidikan dan Pemerhati Sosial Ekonomi Islam

Di kala pandemi corona masih menjadi fokus penanganan di tengah masyarakat, DPR RI dikabarkan bakal mengesahkan lima RUU kontroversial, yakni RKUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), RUU revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau RUU Minerba, RUU Permasyarakatan, RUU Bea Materai, serta RUU Cipta Kerja.

Omnibus Law, Kepentingan Siapa?

Oleh: Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Dalam buku yang berjudul "Conflict and The Web of Group Affiliations", George Simmel membuat teori bahwa keberadaan seseorang, bagaimana dia berpikir dan bertingkat laku akan dipengaruhi oleh keanggotaannya dalam sebuah kelompok.

Perintis mazhab interaksionisme simbolis ini ingin mengatakan bahwa sikap, perilaku, cara berpikir, kepentingan dan keberpihakan seseorang akan ditentukan oleh keanggotaan di dalam kelompok.

Pages