20 February 2019

Ekbis

Saham Rio Tinto di Freeport Bodong?

KONFRONTASI-Beberapa waktu lalu beredar rilis dari beberapa pengamat yang tergabung dalam Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan SDA Minerba. Mereka menuntut akuisisi 51,2% saham Freeport yang diteken Desember lalu, dibatalkan.

Salah satu yang jadi alasan pembatalan adalah mereka menilai saham partisipasi sebanyak 40% yang terdapat di PT Freeport Indonesia adalah saham bodong dan tak jelas.

Seperti diketahui, pemerintah Indonesia melalui PT Inalum (Persero) telah resmi membayar US$ 3,85 miliar untuk mengakuisisi saham Freeport MacMoran (Freeport) di PT Freeport Indonesia (PTFI) pada 21 Desember 2018. Dana sebesar US$ 3,85 miliar tersebut merupakan pembelian 40% saham Rio Tinto yang membentuk joint venture dengan Freeport di PTFI (US$ 3,5 miliar), dan 100% saham FMM di PT Indocopper Investama (PTII) yang memiliki 9.36% saham di PTFI (US$ 350 juta).

"Salah satu alasan penting yang menjadi dasar sikap kami adalah tingginya biaya akuisisi saham akibat adanya konspirasi dan manipulasi skema kerja sama FCX dengan Rio Tinto dalam pemilikan Participating Interset (PI), serta adanya potensi dan dugaan mark-up harga atas 40% PI Rio Tinto yang nilanya mencapai US$ 3,5 miliar," tulis para pakar tersebut dalam keterangan tertulis, Rabu (6/2/2019).

Mereka mengutip buku karya Mantan Dirjen Minerba ESDM Simon Sembiring, yang mengatakan PI Rio Tinto ilegal dengan pertimbangan berikut.

• Surat rahasia persetujuan oleh Mentamben I.B. Sujana kepada Rio Tinto pada April 1996 tidak lazim dan melanggar ketentuan Pasal 28 ayat 2  KK Freeport. Pasal 28 menjelaskan bahwa setiap surat menyurat antara PTFI kepada Pemerintah Indonesia harus di tujukan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum. Sedangkan surat rahasia tersebut berkode "SJ" yang artinya ditujukan dan melalui Sekretariat Jenderal;

• Adanya kesepakatan PI Rio Tinto tidak pernah diketahui oleh Menteri ESDM dan Dirjen Minerba setelah periode Mentambem I.B. Sujana, dan baru terbongkar pada saat proses negoisiasi antara Inalum dengan Freeport, sekitar bulan Agustus 2017

• Dalam surat rahasia tersebut, persetujuan atas PI Rio Tinto adalah atas sesuatu yang akan terjadi nanti di belakang hari. Persetujuan PI hanya berlaku pada kegiatan selain blok A, dan tidak berlaku pada kegiatan eksisting di Blok A yang memiliki cadangan raksasa;

• Adanya PI Rio Tinto tidak pernah tercermin di dalam RKAB (Rencana Kerja Anggaran Biaya) yang merupakan kewajiban rutin tahunan yang harus diajukan oleh setiap pemegang KK atau PKP2B. RKAB hanya akan dijalankan oleh pemegang KK atau PKP2B untuk kegiatan tambang hanya setelah disetujui oleh Dirjen Minerba.

"Ternyata selama puluhan tahun, PI Rio Tinto yang memang bodong tidak pernah tercermin dalam RKAB," tulisnya.

Kementan Targetkan Ekspor Jagung 2019 Capai 500.000 Ton

KONFRONTASI-Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan pada tahun 2019 akan mengekspor sekitar 500.000 ton jagung. Sementara hingga akhir tahun 2018, ekspor jagung sudah mencapai 380.000 ton.

"Karena tahun lalu 380.000 ton, tahun ini bisa naik sampai 500.000 ton. Dan itu tidak bisa dibantah. Sekarang ini bagaimana kita harus tingkatkan ekspor jagung ke depan," kata Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman di sela acara panen raya jagung di Desa Mojorejo, Kecamatan Modo, Lamongan, Jawa Timur, Rabu (6/2/2019).

Dia melanjutkan, angka ekspor jagung senilai 380.000 ton tersebut terbilang masih sangat kecil jika dibandingkan dengan impor jagung yang sejumlah 3,5 juta ton. Akan tetapi, lanjut Amran, Indonesia sudah berhasil menurunkan impor jagung dari sekitar 3,5 juta ton pada 2014 menjadi 1,3 juta ditahun 2015. Lalu pada 2016 turun menjadi 900.000 ton dan tahun 2017 tidak ada ekspor.

"Tahun 2018 ekspor 380.000 ton, impor 100.000 ton artinya surplus. Terpenting adalah dulu kita impor dari Argentina dan Amerika, sekarang kita sudah bisa ekspor. Nah ini membalik, dari impor menjadi ekspor," ungkap dia.

Sementara itu, impor yang dilakukan pada akhir tahun lalu menurutnya saat itu ada alokasi impor gandum 200.000 ton untuk industri pakan ternak. Perusahaan besar memilih untuk menggunakan jagung daripada impor, karena waktu itu dollar sekitar Rp15.000. Maka dari itu, diputuskan untuk impor karena perusahaan besar alihkan yang biasa gunakan campuran gandum jadi ke jagung.

"Kami lacak kenapa impor padahal kami hitung surplus. Yang terjadi adalah ada rekomendasi impor gandum 200.000 ton untuk pakan ternak feedmill. Perusahaan besar memilih untuk menggunakan jagung daripada impor karena waktu itu dollar Rp15.000. Jadi lebih untung jagung, tetapi susahkan peternak," ungkapnya.

"Makanya kami putuskan untuk impor 100.000 ton karena perusahaan besar alihkan yang biasa gunakan campuran gandum jadi ke jagung. Ini tidak benar. Tetapi tidak apa apa kita harus jaga petani dan peternak," beber Amran.

Dirinya pun optimistis, maksimal dalam dua bulan kedepan Indonesia sudah ekspor lagi. Dalam kesempatan panen raya jagung di Kabupaten Lamongan, Amran juga berharap para petani dapat mensuplai kebutuhan jagung peternak baik yang berada di wilayah Lamongan, maupun di kabupaten lainnya.

"Kami berharap Bulog dapat membantu menyerap jagung petani saat panen raya seperti ini, sehingga dapat menjadi buffer stock," ujarnya.

Selain itu, petani jagung dan peternak ayam mandiri juga dapat menikmati masa panen raya jagung saat ini melalui mekanisme distribusi dan stok yang baik. Disaat bersamaan, Mentan menambahkan bantuan bibit jagung untuk Kabupaten Lamongan tahun 2019 dua kali lipat dari tahun lalu.

"Bantuan tahun ini berani kalau dikali dua dari jumlah bantuan tahun lalu. Supaya dari Lamongan bisa suplai kebutuhan peternak Blitar? Tahun ini jadi 20.000 Paket dengan pupuk," jelas Amran.

Sementara itu, sebagai salah satu sentra ternak ayam petelur, kebutuhan Jagung pakan di Blitar sangat tinggi. Sehingga Mentan secara spontan berinisiatif membuatkan kesepakatan antara Kabupaten Blitar dan Lamongan. Kesepakatan pembelian jagung ini akan menjembatani keduanya, dengan Bulog berada di tengah untuk mengatur penyerapan kagung dan pasokan dari Lamongan ke Blitar.

"Ini model baru, nggak usah pulang ambil stempel. Kertas kesepakatan ini tolong masing-masing dibawa pulang. Traktor dan dryer kami bantu kirim ke sini, hasilnya kirim ke Blitar," tegas Amran.

Untuk melancarkan kesepakatan ini, Amran pun menyiapkan minimal 20 dryer atau mesin pengering jagung dengan kekuatan 10 ton per 8 jam. Selain dryer, Pemerintah akan memberikan bantuan 10 traktor roda empat serta 5 unit alat panen. "Ini semua untuk rakyat, bukan untuk tengkulak. Kami tidak ingin dipermainkan. Ini solusi konkret dan permanen," tukas Amran.

Biaya Kargo Naik, UMKM Terdampak

KONFRONTASI-Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) menilai tingginya tarif Surat Muatan Udara yang membuat kenaikan biaya kargo berdampak pada konsumen, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Ketua Umum Asperindo Mohamad Feriadi saat ditemui di Gedung Ali Wardhana Kemenko Perekonomian Jakarta, Rabu, mengatakan maskapai udara telah beberapa kali menaikkan tarif kargo sejak 2018. Hingga Januari 2019, kenaikan tarif kargo tersebut sudah melebihi 300 persen.

PDRB Papua 2018 Capai Rp210,659 Triliun

KONFRONTASI-Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua mengungkapkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Papua pada 2018 atas dasar harga berlaku mencapai Rp210,659 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp159,728 triliun.

"Bila mengamati struktur PDRB Papua tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Lapangan usaha pertambangan dan penggalian, konstruksi, pertanian, kehutanan, perikanan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib masih mendominasi PDRB Papua," ujar Kepala BPS Papua Simon Sapary, di Jayapura, Rabu.

Sampah Plastik Ancam Keberlanjutan Sumber Daya Ikan

KONFRONTASI-Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan bahwa pencemaran sampah plastik di laut mengancam keberlanjutan sumber daya ikan nasional.

"Kalau itu terganggu maka reproduksi dan proses penangkapan ikan akan menjadi terganggu, dan ini berarti akan mengancam pada keberlanjutan sumber daya. Ini yang paling berbahaya," ujar Sekretaris Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) KKP Maman Hermawan kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Pilpres 2014 Jokowi Janjikan Ekonomi Tumbuh 7 Persen, Mana Buktinya?

KONFRONTASI-Pada Pilpres 2014 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan membuat ekonomi Indonesia tumbuh hingga 7%. Namun, hingga akhir jabatannya kini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah sampai angka yang dijanjikan.

Janji tersebut merupakan salah satu dari 9 program nyata Jokowi. Selain itu, dalam janjinya apabila pertumbuhan ekonomi berhasil menyentuh 7%, Jokowi ingin memberikan uang Rp 1 juta/bulan untuk keluarga miskin.

Di hadapan Jokowi, Petani Tebu Minta Impor Gula Distop

KONFRONTASI-Presiden Joko Widodo bertemu dengan para petani tebu di Istana Negara, Jakarta, pada sore ini, Rabu 6 Februari 2019. Para petani menyampaikan keluh kesahnya kepada Jokowi soal impor gula.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Sumitro Samadikun mengatakan, pihaknya belakangan ini mengalami kesulitan dalam menjual gula, karena impor yang dilakukan pemerintah.

Tarif Tinggi Ojek Online Bisa Gerus Elektabilitas Jokowi

KONFRONTASI-Rencana Kementerian Perhubungan menetapkan tarif tinggi dalam aturan baru ojek daring dinilai berpotensi menimbulkan blunder bagi pemerintah.

Tarif yang tinggi akan menggerus elektabilitas petahana karena dikhawatirkan berdampak pada penurunan jumlah konsumen secara signifikan sehingga ikut menurunkan jumlah order di kalangan mitra (pengemudi).

Wall Street melaju kencang, menunggu pidato Trump

KONFRONTASI -   Kinerja emiten yang mulai dirilis menjadi bahan bakar kenaikan Wall Street pada perdagangan Selasa (5/2). Kemarin, Dow Jones Industrial Average naik 0,68% ke 25.411.

Indeks S&P 500 menguat 0,47% ke 2.737. Sedangkan Nasdaq Composite menguat 0,74% ke 7.402. 

HIPMI Menilai Insentif DHE Belum Berikan Daya Ungkit pada Ekonomi Langsung

KONFRONTASI -   Kementerian Keuangan (Kemkeu)telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.03/2018 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. PMK ini merupakan perubahan atas PMK Nomor 26/PMK.010/2016.

Pages